Wakil Gubernur Jawa Tengah Rustriningsih

“Saya Yakin Ibu Megawati Suka Saya”

Rustriningsih
Sumber :
  • VIVAnews/ Puspita Dewi

VIVAnews – Rustriningsih harus menelan pil pahit. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak memberikan rekomendasi padanya untuk maju menjadi calon gubernur Jawa Tengah di Pilkada Jateng 2013. Dewan pimpinan pusat partai berlambang kepala banteng gemuk ini, lebih memilih Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi II DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VII.

Widodo Beri Motivasi Pemain Arema FC Usai Takluk Dari Persebaya

Bagi masyarakat Jawa Tengah, Rustriningsih bukan nama baru. Ia sudah malang-melintang berkecimpung di partai politik hingga birokrasi pemerintahan Jateng. Rustriningsih pernah menjabat sebagai Bupati Kebumen selama dua periode. Ia pun mendampingi Bibit Waluyo sebagai Wakil Gubernur Jateng sejak tahun 2008 sampai saat ini.

Semua jabatan itu tak diperoleh Rustri dengan mudah. Ia memulai karier politiknya dari bawah sejak tahun 1990-an sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kebumen. Minat Rustri di dunia politik diperoleh dari sang ayah yang merupakan politisi PNI – partai bentukan Soekarno. Sejak kecil, ketika ayahnya menggelar rapat partai di rumah mereka, Rustri ikut mendengarkan.

Tak heran Rustri bergabung dengan PDIP sebagai wadah aktualisasi politiknya. Rustri bahkan dikenal dekat dengan Megawati. Mereka sama-sama berjuang di masa sulit ketika PDIP masih bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Ketika itu, pemerintah Orde Baru selalu mengintervensi Kongres PDI. Kader-kader PDI kerap menggelar rapat di rumah Rustriningsih untuk merancang strategi. Foto-foto dirinya sedang bersama Megawati menghiasai rumah dinas Rustri di Semarang.

Apapun, PDIP kini tak mengakomodir keinginan Rustri untuk maju sebagai cagub Jawa Tengah. Rustri pun mulai bertanya-tanya. “Apa benar saya masih dibutuhkan PDIP? Adakah yang salah dengan sikap saya sehingga tidak dikehendaki?” kata Rustri. Lebih jauh, Rustri sampai saat ini bahkan masih belum menjalin komunikasi dengan cagub Jateng yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo. Padahal Rustri diharapkan bisa menjadi juru kampanye bagi Ganjar di Pilkada Jateng.

Meski memiliki nama besar dan populer di masyarakat, Rustri pun menolak maju cagub Jateng dari partai lain. Ia ingin tetap setia kepada PDIP yang telah membesarkan namanya.

Seperti apa sesungguhnya yang ada di pikiran Rustriningsih, ibu tiga anak kelahiran Kebumen tahun 1967 itu? Simak wawancara wartawan VIVAnews, Puspita Dewi, dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah ini.

Apa yang mendorong Ibu tak bersedia dicalonkan sebagai calon gubernur Jawa Tengah oleh partai lain? Padahal partai-partai medioker sesungguhnya mengincar Ibu?

Pertama, saya adalah kader PDIP. Tidak mungkin saya mendaftar melalui partai lain. Saya hanya ingin mendaftar calon gubernur melalui PDIP karena selama lima tahun terakhir saya menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, saya tidak bisa optimal memberikan sumbangsih pemikiran dan aksi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jateng.

Dulu ketika saya menjadi Bupati Kebumen, saya bisa mengakses anggaran 100 persen dan melakukan kontrol, sehingga saya tahu jika ada kekurangan anggaran. Saat itu karena tidak ada anggaran, saya bahkan berani menggadaikan SK Bupati saya untuk membiayai pendidikan Kebumen.

Tapi kini sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah, saya justru sama sekali tidak pernah terlibat dalam perencanaan apalagi kontrol pembangunan. Untuk mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK saja, saya harus mencari sendiri. Itu pun saya hanya bisa melihat laporan itu sekilas karena saya tak boleh meng-copy-nya. Keadaan itulah yang membuat saya bertekad maju menjadi cagub. Saya ingin memperbaiki keadaan yang serba gelap itu.

Lantas kenapa tidak maju cagub saja dari partai lain?

Saya ingin maju sebagai gubernur bermodal integritas saya. Bagi saya, integritas personal itu harga mati. Saya juga menjalin komunikasi dengan partai-partai lain. Namun rupanya komunikasi itu kemudian dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan. Misalnya saya diisukan mundur dari proses pencaguban di PDIP karena disebut sudah memiliki cadangan partai pengusung. Saya tahu itu justru dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Sampai titik itu, saya masih yakin rekomendasi (menjadi cagub Jateng) akan jatuh kepada saya. Saya tidak berhitung di dalam penerbitan rekomendasi itu bahwa tak bisa mengandalkan integritas semata.

Ketika rekomendasi diumumkan dan (cagub Jateng) tidak jatuh ke saya, beberapa partai kemudian intensif berkomunikasi dengan saya. Dari beberapa partai itu, mempunyai permintaan macam-macam. Ada yang minta mobil operasional di 35 kabupaten/kota, ada yang minta tokohnya menjadi wakil gubernur, itu belum termasuk minta biaya pemenangan dan seterusnya. Sebenarnya hal-hal itu kan bisa dibicarakan belakangan karena yang utama adalah membangun niat memajukan Jawa Tengah lebih dulu. Tapi partai-partai ini ternyata tidak begitu. Sesungguhnya ada satu partai medioker yang bagus. Dia tidak minta ini itu, namun kenyataannya yang satu itu malah ditinggalkan partai lain sehingga tak bisa berkoalisi. Tak etis jika saya harus menyebutkan partai apa itu.

Melihat situasi itulah saya kemudian memutuskan untuk tidak maju dalam pencalonan gubernur Jateng, karena penghormatan seseorang berbanding lurus dengan kehormatan yang dimiliki. Artinya, kalau saya mengiyakan (maju cagub dari partai lain), berarti penghormatan bukan kepada Rustriningsih atau pemikirannya, namun kepada biaya yang dikeluarkannya. Keputusan saya ini ternyata mendapat dukungan luar biasa dari masyarakat Jawa Tengah. Saya punya database pendukung yang saya sebut sebagai teman atau sahabat, ditulis by name by address, dan saat ini tercatat lebih dari tujuh juta. Belum lagi tanggapan dari para tokoh yang semuanya menghormati dan menghargai keputusan saya.

Sebenarnya saya bisa mendaftar melalui jalur independen. Namun karena kita sudah sepakat menganut sistem demokrasi, saya ingin ada pembelajaran kepada masyarakat agar percaya kepada partai politik. Sayangnya, niat pembelajaran itu hanya datang dari seorang Rustriningsih, tapi tidak dari partai politik juga. Saya meyakini bahwa cara mengelola kekuasaan itu akan tercermin pada saat ia meraihnya. Jika kekuasaan didapat dengan menginjak kepala, maka ia akan menginjak kepala juga. Jika kekuasaan didapat dengan membeli, maka ia akan menjualnya. Dan rakyat yang menjadi taruhannya. Karenanya saya memutuskan tidak maju.

Lalu apa yang akan Ibu lakukan setelah ini?

Yang pasti saya memiliki teman-teman di akar rumput. Atas ketulusan dan keikhlasan dukungan mereka, saya harus bertanggung jawab, yakni menjaga tali silaturahmi dengan mereka sampai kapanpun. Sampai saat ini saya bersama teman-teman masih terus mengevaluasi diri. Adakah yang salah dengan sikap kami sehingga tak dikehendaki oleh partai politik. Kemudian saya juga harus berkaca, benarkah saya dibutuhkan partai? Benarkah saya dibutuhkan masyarakat?

Yang paling mungkin saya lakukan saat ini adalah kerja pemberdayaan. Saya berniat berusaha di jalur agronomi. Saya harap jalur itu bisa melahirkan forum agar teman-teman bisa terus berkomunikasi dengan saya menggagas impian Jawa Tengah bahkan impian Indonesia agar lebih mandiri.

Ada yang menyebut kegagalan Ibu mendapat rekomendasi PDIP karena Ibu tidak disukai Ketua Umum Megawati. Benarkah?

Nah, ini yang perlu saya luruskan. Saya tidak merasa tidak disukai. Saya yakin Ibu (Megawati) suka dengan saya. Apalagi Ibu juga sudah sangat paham tentang saya, tentang bagaimana dulu saya berada di garis depan bersama-sama Ibu, berjuang mendapatkan legitimasi partai, bagaimana dulu saya harus petak umpet dengan tentara. Ibu sangat tahu persis semua itu. Termasuk saat ada politisi dari partai lain mau masuk PDIP, saya juga diajak ngobrol oleh Ibu. Jadi antara kami tidak ada masalah.

Kalau soal rekomendasi tidak turun, tentu saja banyak faktor. Untuk memberikan rekomendasi kan Ibu tidak bisa mengandalkan romantisme masa lalu saja. Beliau butuh masukan-masukan dari orang-orang di sekitarnya. Saya sendiri yang tidak tahu, masukan-masukan seperti apa yang sampai kepada Ibu. PDI Perjuangan saat ini jelas sudah berbeda dengan PDI dan PDI Perjuangan saat dilahirkan. Itu saya sadari. Tapi karena saya masih kader PDIP bahkan ikut membidani lahirnya PDIP, saya pikir saya merasa berhak untuk mengetahui proses penerbitan rekomendasi itu seperti apa. Itu yang kader tidak tahu, karena mekanismenya tidak jelas.

Ada juga yang menyebut Ibu gagal mendapat rekomendasi karena pernah bergabung dengan ormas Nasdem sebelum menjadi partai?

Saya yakin pandangan Ibu Megawati tidak sesempit itu. Tapi saya tidak tahu juga, andai hal itu dijadikan senjata oleh orang-orang di sekelilingnya. Tapi saya yakin Ibu Mega tidak seperti itu. Lagipula saat deklarasi ormas Nasdem dulu kan juga ada tokoh-tokoh PDIP lain seperti Pak Budiman Sudjatmiko, Pak Taufiq Kiemas, bahkan Ketua Umum Ibu Megawati sendiri. Kemudian ketika Nasdem bermetamorfosis menjadi partai, saya langsung mengundurkan diri. Jadi saya pikir itu bukan suatu masalah.

Ada rencana masuk partai lain?

Saya pikir selama partai-partai melakukan hal yang sama dengan kemarin, minta ini itu, tidak ada gunanya saya bergabung. Kalaupun tetap berpartai, saya akan bertahan di PDIP. Yang pasti saat ini saya masih dalam proses evaluasi diri secara jernih, tidak melibatkan emosi.

Soal sisa jabatan Ibu kini sebagai Wakil Gubernur Jateng, kesannya kok selama ini kurang kompak dengan Gubernur?

Berita buruk memang cepat tersebar. Yang pasti selama lima tahun ini, saya membantu Pak Gubernur seoptimal yang saya mampu, sesuai dengan ruang yang diberikan kepada saya. Saya juga tidak pernah melakukan tindakan yang berindikasi pada penjegalan kepada Pak Gubernur. Sebagai Wakil Gubernur, saya harus menjaga kepercayaan masyarakat. Meskipun banyak yang berpendapat rakyat tak percaya kepada pemerintah, namun setidaknya saya harus meningkatkan kepercayaan itu.

Saya pikir yang sangat diperlukan (di pemerintahan Jateng) adalah transparansi anggaran, transparansi penyusunan program pembangunan, dan transparansi birokrasi.

Apa lima tahun terakhir ini tidak ada pembagian tugas dengan Gubernur?

Pak Gubernur sendiri kan di mana-mana sudah berkata bahwa wakil itu adalah awak lan sikil, badan dan kaki. Jadi saya harus tahu diri, bahwa wakil gubernur tidak boleh membuat keputusan strategis. Jangankan membuat keputusan, untuk melihat program pembangunan yang sedang disusun saja, saya jarang dilibatkan. Tahu-tahu disodori dokumen jadi. Bagaimana saya bisa bergerak?

Demikian pula untuk birokrasi. Saya minta dokumen ini itu, seringkali tak dapat. Staf yang saya tugaskan sampai pontang-panting, tetap saja saya tak dikasih. Ini kan tidak sehat. Birokrasi pemerintah provinsi itu semacam belantara gelap bagi saya, di mana saya tidak tahu dengan jabatan Wakil Gubernur ternyata saya tak bisa memerintah birokrasi. Mereka berjalan dengan logikanya sendiri.

Jika dulu sebagai Bupati Kebumen, kekuasaan jelas di tangan saya. Saya bisa bergaya tangan besi. Berani macam-macam, saya sikat. Saya bahkan bisa mengajak KPK bekerja sama dan menjadikan Kebumen pemerintahan pertama yang menjalin kerja sama peningkatan integritas birokrasi. Kini sebagai Wakil Gubernur, kendali tidak di tangan saya. Kalau Pak Gubernur berkata tidak, saya tidak bisa apa-apa. Kalau Pak Gubernur mendapat masukan yang salah tentang saya, saya juga tidak bisa apa-apa.

Apa hal penting yang belum dilakukan Pemerintah Provinsi Jateng saat ini?

Banyak. Yang utama adalah transparansi anggaran, kemudian transparansi penyusunan program pembangunan. Program yang tidak latah. Selanjutnya kinerja birokrasi yang melayani. Selama saya menjabat Wakil Gubernur, saya lebih banyak diatur oleh birokrasi. Harusnya saya yang mengatur mereka. Namun karena kekuasaan tidak di tangan saya, saya tidak bisa apa-apa.

Saat ini Gubernur Jateng Bibit Waluyo dan Sekretaris Daerah Jateng Hadi Prabowo maju dalam Pilkada. Bagaimana posisi dan sikap ibu di antara dua rivalitas ini?

Sikap saya jelas, saya mendukung rakyat Jawa Tengah. Dengan majunya Gubernur dan Sekda di Pilkada, otomatis waktu mereka untuk pelayanan masyarakat berkurang karena sibuk kampanye. Nah, dalam hal ini kan rakyat ditinggalkan. Saya memilih melayani rakyat saja. Mudah-mudahan birokrasi berpikiran waras juga sehingga tidak terlibat dalam persaingan itu.

Dalam kampanye, memang rakyat seperti dimanja. Namun ingat, itu karena mereka dibutuhkan suaranya. Sejatinya mereka ditinggalkan. Nah, saya yang menjadi penonton akan merasa sangat berarti kalau bisa menemani rakyat. Mengajak rakyat untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Akhir-akhir ini kesibukan saya pun bertambah. Selain menenangkan pendukung saya agar tak terjadi bakar-bakaran seperti Pilkada 2003 saat (mantan Ketua PDIP Jateng) Pak Mardijo tak mendapat rekomendasi, saya juga medatangi kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berkeluh kesah. Sebisa mungkin dalam sisa jabatan saya sampai Agustus 2013 nanti akan saya usahakan pemecahan permasalahan mereka. Ini karena saya adalah tipe pemimpin yang partisipatoris inspiratif, bukan mobilisasi. (sj)

Sambil Menangis, Tyas Mirasih Ungkap Kebaikan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina
Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman

Petinggi Gerindra: Kemungkinan Pengajuan Hak Angket DPR Hanya 3 Persen

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mengklaim hampir 95 persen politisi sudah move on atau sudah beranjak dari Pemilu 2024. Peluang hak angket hanya 3 persen.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024