- REUTERS/Larry Downing
VIVAnews - Serbuan militer Amerika Serikat ke Suriah tampaknya bakal terlaksana. Para politisi senior di parlemen (Kongres), sudah memberi dukungan penuh kepada Presiden Barrack Obama, menyerbu masuk ke negeri itu. Dengan alasan menghentikan rezim Bashar al-Assad yang dituduh membantai rakyatnya dengan senjata kimia. Dukungan di Kongres itu, bahkan juga datang dari mereka yang selama ini menjadi lawan politik Obama ()
Soal dukungan itu ramai diberitakan media massa di Amerika Serikat Selasa malam, waktu setempat. Namun, seperti tekadnya akhir pekan lalu, Obama ingin menunggu restu dari mayoritas anggota Kongres, yang kembali menggelar sidang pada 9 September mendatang, setelah masa reses selesai.
Kini masalahnya adalah bagaimana Obama meyakinkan sejumlah politisi yang masih keberatan dengan rencana aksi militer itu dan, yang lebih penting lagi, bagaimana dia meraih dukungan kuat publik. Sebab menurut salah satu survei di Amerika Serikat, saat ini tidak semua rakyat mendukung rencana itu. Banyak dari mereka yang masih lelah dengan dua perang besar AS di Afganistan dan Irak dalam sepuluh tahun terakhir.
Menurut kantor berita Reuters, pada Selasa waktu Washington, Obama sudah mendapat persetujuan dari Ketua DPR John Boehner dan Ketua Fraksi Republik yang menjadi mayoritas di DPR, Eric Cantor. Padahal mereka inilah yang selama ini gigih melawan kebijakan-kebijakan Obama di bidang-bidang strategis, yaitu soal penentuan anggaran pemerintah, kenaikan pajak, dan program subsidi rakyat.
"Saya yakin para kolega akan mendukung aksi itu," kata Boehner. Sebagai politisi Partai Republik yang beroposisi, jarang sekali Boehner mendukung keputusan yang diambil Obama, presiden yang didukung Partai Demokrat.
Dua senator terpandang dari Partai Republik, John McCain dan Lindsay Graham, juga mendukung penuh Presiden Obama soal aksi atas Suriah. Namun, seperti dikutip USA Today, mereka berharap aksi militer ini bukan strategi tunggal, melainkan bagi dari suatu rencana yang lebih luas untuk mencari solusi atas Suriah, yang selama lebih dari dua tahun dilanda perang saudara.
McCain pun meminta Obama jangan setengah-setengah menindak Suriah dengan serangan yang terbatas. Politisi senior yang menjadi lawan tunggal Obama saat Pemilihan Presiden AS pada 2008 itu, berharap Kongres nanti setuju dengan rencana pemerintah menyerang Suriah.
Bila mayoritas anggota menolak, maka akan menjadi "bencana" bagi kepentingan AS sekaligus menghantam kredibilitas negara adidaya itu di mata para sekutu dan lawannya. "Kalau Suriah tidak ditangani dengan tepat, Iran tentu akan mengambil sinyal bahwa kita tidak peduli dengan program nuklir mereka. Jadi, kalau kita sampai kalah di Kongres soal senjata kimia yang digunakan Suriah, apa dampaknya atas Iran dan program nuklir mereka?" kata Graham.
Pekan depan, baik DPR dan Senat, akan menggelar pemungutan suara terkait rencana Obama menghela militer ke Suriah. Walau sudah mendapat persetujuan dari pimpinan dan tokoh kunci Kongres, baik di Senat dan DPR, keputusan resmi ada pada hasil pemungutan suara di dua kamar itu.
Sementara itu, kantor berita Reuters sudah mendapat bocoran hasil rancangan keputusan yang sudah dibuat Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS. Salah satu isi pokoknya adalah rekomendasi mereka agar AS menggelar aksi militer atas Suriah maksimal selama 60 hari. Bisa saja operasi itu diperpanjang selama 30 hari ke depan, namun dengan kondisi tertentu.
Rancangan dokumen tersebut merupakan hasil kompromi dua senator dari partai politik yang berlawanan, yaitu Robert Menendez dari Demokrat yang memimpin Komite itu dan Bob Corker dari Republik. Juga disepakati bahwa operasi militer itu tidak akan melibatkan kekuatan darat AS di Suriah.
Dalam pidatonya akhir pekan lalu, Obama menegaskan bahwa sudah seharusnya militer AS menghukum rezim yang memerintah di Suriah. Rezim Bashar al-Assad dituduh bertanggungjawab atas serangan senjata kimia terhadap basis-basis pemberontak di sejumlah kota di sebelah timur Ibu Kota Damaskus pada 21 Agustus lalu.
Washington mengklaim serangan itu menewaskan lebih dari 1.400 orang, termasuk ratusan anak-anak. Assad membantah tudingan AS itu sambil menyatakan bahwa pasukan pemberontaklah yang seharusnya bertanggungjawab.
Belum diungkapkan berapa lama dan seperti apa serangan militer AS ke Suriah. Namun Obama menyampaikan bahwa serangan militer bisa dimulai begitu sudah mendapat restu dari Kongres, walau tidak disetujui Dewan Keamanan PBB.
"Tetap akan jalan terus tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, yang sejauh ini telah lumpuh dan tidak berniat untuk menuntut pertanggungjawaban Assad," kata Obama. Dia tampak kecewa dengan sikap beberapa anggota berpengaruh di dewan, seperti Rusia dan China, yang hingga kini menolak aksi militer apapun untuk menghukum rezim Assad.
AS tampaknya sengaja mengacuhkan Dewan Keamanan PBB soal rencana menyerang Suriah. Pasalnya, dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Rusia dan China, siap menggunakan hak veto --yang bisa menggugurkan suatu rancangan resolusi lewat pemungutan suara-- bila AS meminta izin menggelar aksi militer lewat forum itu.
Menanggapi sikap AS itu, Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyatakan bahwa penggunaan kekuatan militer hanya bisa dibenarkan bila yang bersangkutan membela diri atau sudah mendapat wewenang dari Dewan Keamanan PBB.
Publik Menolak
Bagaimana dengan reaksi publik di AS? Tanggapan masyarakat ternyata tidak sesolid para elit politik mereka di Washington.
Kendati Presiden Barack Obama sudah bersemangat merancang serangan terbatas ke Suriah, namun rencana itu dipandang sebelah mata oleh rakyatnya sendiri. Hal itu tercermin dalam sebuah survei yang dilakukan kantor berita Reuters bekerja sama dengan Lembaga Riset Ipsos.
Hasilnya ikut dilansir Reuters, Selasa 3 September 2013. Saat ditanya mengenai rencana Obama yang ingin menyerang Suriah, sebanyak 56 persen responden survei itu mengatakan sebaiknya negara mereka tidak ikut campur dalam konflik di Suriah.
Publik yang mendukung rencana itu tercatat hanya berjumlah 19 persen. Sementara 25 persen mengaku tidak tahu langkah apa yang sebaiknya diambil oleh Pemerintah AS demi menghentikan konflik berdarah itu.
Hasil survei juga menunjukkan bahwa responden lebih memilih untuk mendukung serangan itu, apabila secara spesifik dikaitkan dengan pengunaan senjata kimia oleh pasukan Bashar al-Alssad terhadap lawannya. Namun lagi-lagi hasil survei menunjukkan lebih banyak warga AS yang menentang rencana penyerangan ke Suriah, meski ada dugaan Presiden Bashar al-Assad telah membunuh 1,429 warga sipil pada tanggal 21 Agustus kemarin.
Sebanyak 48 persen menentang rencana itu, sedangkan hanya 29 persen yang menyatakan AS harus turut serta menghukum Assad karena telah melakukan pembunuhan massal. Sementara 24 persen lainnya mengaku tidak tahu.
Bahkan dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan secara terpisah, sebanyak 65 persen mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah sama sekali bukan urusan warga Amerika Serikat. Hasil survei serupa juga terlihat di mata publik Inggris.
Survei yang dilakukan Ipsos terhadap publik Inggris menemukan bahwa 58 persen responden menganggap Suriah bukan isu prioritas yang harus diurus oleh pemerintah mereka.
Respon serupa juga ditunjukkan warga AS saat ditanyakan soal pendapat mereka apakah sebaiknya Pemerintahan Obama perlu memberikan dukungan senjata bagi kelompok Pejuang Suriah.
Hasilnya sebanyak 49 persen menentang rencana itu. Sementara hanya 29 persen yang mendukung dan 21 persen lainnya mengaku tidak tahu apakah sebaiknya mendukung atau menentang rencana tersebut.
Dari hasil tersebut, terlihat jelas bahwa respon publik AS serupa dengan warga Inggris. Bahkan Parlemen Inggris pada minggu lalu telah menolak mentah-mentah rencana Perdana Menteri David Cameron untuk ikut AS menyerang Suriah.
Survei yang dilakukan Ipsos ini dilakukan secara online dan diikuti oleh 1.195 warga AS dewasa. Survei dilakukan antara tanggal 30 Agustus dan 3 September. Jajak pendapat ini memiliki margin kesalahan (margin of error) plus atau minus 3,2 persen.
Berdampak Buruk
Bukan hanya rakyat Amerika Serikat yang menentang serangan ke Suriah itu, meski demi alasan menghentikan konflik berdarah di sana, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon juga tegas menolak rencana itu. Sebab, katanya, serangan itu hanya akan memperumit kekacauan di negeri itu.
"Saya mencatat tiap argumen yang dipilih untuk meluncurkan serangan demi mencegah penggunaan senjata kimia di masa mendatang. Tapi di saat bersamaan, kami harus memikirkan imbas dari aksi tersebut untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah," tegas Ban Ki-Moon.
Dia juga mempertanyakan legalitas dari rencana serangan itu. Ketika dunia internasional belum atau tidak menyetujui rencana ini, maka serangan militer itu adalah ilegal. "Penggunaan aksi kekerasan sah secara hukum apabila digunakan untuk mempertahankan diri. Pernyataan itu tertera di dalam ayat 51 Piagam PBB. Baru kemudian Dewan Keamanan PBB menyetujui aksi semacam itu," katanya. ()
