- Nur Farida Ahniar I VIVAnews
VIVAnews - Inflasi tinggi masih menjadi masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, otoritas moneter seperti Bank Indonesia di daerah perlu mempertahankan agar tingkat inflasi terjaga.
Demikian dikemukakan pengamat ekonomi INDEF Aviliani pada seminar bertema Peranan Bank Sentral dalam Perekonomian Daerah di Bank Indonesia kantor wilayah Jambi, Jumat 21 Mei 2010.
Menurut dia, di tengah dinamika perekonomian internasional, Indonesia masih menjadi tujuan investasi menggiurkan. Dibandingkan dua negara raksasa Asia, China dan India, Indonesia lebih baik sebagai lahan investasi. "Bahkan, rating Indonesia justru membaik saat negara-negara Eropa dan Amerika Serikat kembali dibayangi krisis ekonomi," ujarnya.
Peringkat utang RI membaik dari BB ke BB+ (Fitch Rating) dan perbaikan obligasi global dari BB- menjadi BB (Standard & Poor's).
Sementara itu, investasi portofolio dengan imbal hasil (yield) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 6,5 persen, surat utang negara (SUN) bertenor lima tahun dengan yield 7,9 persen, dan keuntungan saham yang atraktif.
Bahkan, hingga akhir 2010, IHSG diperkirakan menyentuh level 3.500. Kondisi emiten Indonesia juga membaik dengan 20 perusahaan mencatatkan pertumbuhan laba hingga 28,26 persen.
Dalam tiga tahun ke depan, 2010-2012, menurut dia, Indonesia adalah tempat investasi yang lebih baik dibanding China dan India karena dua negara itu telah overheating. "Yang paling penting, menjaga inflasi agar dana dari sektor keuangan mengalir ke sektor riil," katanya
Aviliani menambahkan, pemerintah daerah dan Bank Indonesia di daerah harus menjaga inflasi daerah dengan memecahkan masalah distribusi.Dia menekankan, kerja sama itu khususnya menjamin distribusi pangan yang merupakan penyumbang terbesar inflasi.
"Menggerakkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dengan jaminan pemerintah untuk sektor utama seperti pangan, air, dan infrastruktur meningkatkan efisiensi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Dia menyebut, jaminan pemerintah terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu diikuti dengan jaminan pemerintah terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lain dan BUMD.
Untuk itu, perlu terobosan bagi infrastruktur dasar seperti pelabuhan dan jalan. "Harus ada terobosan, karena tidak ada perusahaan daerah yang mampu membiayai proyek berbiaya besar. Dengan jaminan BUMD akan bisa bekerjasama dengan swasta," kata Aviliani.
Selain itu, Aviliani melanjutkan, agar makin menarik bagi investor, Pemda disyaratkan untuk menciptakan kondisi yang mampu memikat investor dengan berbagai cara.
Di antaranya, pengaturan tata ruang yang kondusif terhadap investasi, pengembangan sumber daya manusia dan wirausaha dari perguruan tinggi serta mengurangi tingkat kemiskinan. (art)
antique.putra@vivanews.com
Menko Polhukam Sebut 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengatakan telah menggodok pembentukan satuan tugas (satgas) Pemberantasan Judi Online bersama beberapa pejabat kementerian/lembaga.
