- VIVAnews/ Anggi Kusumadewi
VIVAnews - Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan rencana pembangunan Rumah Aspirasi sebaiknya dibatalkan saja, apabila dipandang tidak benar-benar diperlukan dan hanya membebani keuangan negara.
"Rumah Aspirasi tidak diperlukan kalau hanya menjadi polemik baru di republik ini. Lebih baik rencana ini dibatalkan saja," kata Priyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Agustus 2010. Apalagi, imbuh Priyo, hampir semua partai memiliki instrumen di daerah-daerah yang dapat digunakan sebagai saluran aspirasi rakyat.
"Golkar pun mempunyai perangkat dari tingkat provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, hingga desa," ujar Priyo. Seluruh instrumen itu, katanya, memang ditujukan untuk diberdayakan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas politik partai, termasuk menyerap aspirasi konstituen di tingkat bawah.
Oleh karena itu, tutur Priyo, Golkar memandang Rumah Aspirasi yang menggunakan dana APBN tidak perlu didirikan, karena peran dari Rumah Aspirasi dapat dilaksanakan dengan baik oleh partai. Menurut Priyo, partai-partai pun ke depannya akan lebih berfungsi, berdaya guna, dan melekat di hati rakyat, apabila bermanfaat dan dekat dengan konstituennya sendiri.
Priyo yang Wakil Ketua DPR itu pun meminta kepada Badan Urusan Rumah Tangga (BURT DPR) untuk mengkaji ulang gagasan Rumah Aspirasi. "Tidak perlulah kalau memang tidak diperlukan. Toh partai-partai sudah punya instrumen sendiri," katanya.
Sementara itu, secara terpisah, Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang menyatakan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan anggota-anggota DPR ke berbagai daerah pada masa reses saja, tidak cukup mencerminkan fungsi representatif DPR. "Masalahnya, aspirasi konstituen itu harusnya bisa diutarakan kapan saja dan di mana saja," ujar politisi Gerindra itu dalam konferensi pers di Gedung DPR.
Dari pemikiran itulah, katanya, gagasan Rumah Aspirasi muncul, agar konstituen dapat menyuarakan keinginan mereka tanpa dibatasi waktu dan tempat. Nantinya, Rumah Aspirasi memiliki sekretaris dan staf yang juga digaji dari anggaran yang ada. "Apapun, Rumah Aspirasi akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran DPR," kata Pius. (umi)
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
