Gaji Miliaran Rupiah Direksi BUMN, Wajarkah?

Pelantikan Direktur PLN : Dahlan Iskan & Mustafa Abubakar
Sumber :
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf

VIVAnews - Mari bicara soal gaji. Bukan gaji buruh atau petinggi perusahaan swasta, tapi gaji para petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah mengeluh. Keluh kesah itu disampaikan pekan lalu, dan Senin 27 September 2010 sejumlah petinggi BUMN menjelaskan soal ini kepada VIVAnews.com.

Advokat Arif Edison Divonis 1 Tahun Penjara, Ini Tanggapan Jhon LBF dan Machi Achmad.

Dalam acara Indonesia Bussiness-BUMN Expo and Conference di JCC, Jakarta pekan lalu itu, Presiden SBY mengingatkan agar para petinggi BUMN belajar dari krisis global 2008. Banyak perusahaan raksasa tersungkur karena gaji petinggi yang menjulang.

"Tidak apa-apa. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai ada yang gajinya 10 kali lipat dari gaji Presiden, namun tidak lebih sregep (rajin)," kata Presiden. Untuk para direksi BUMN bergaji besar, tapi kinerjanya buram, Presiden meminta menteri ekonomi mengevaluasi.

Menteri BUMN Mustafa Abubakar menindaklanjuti perintah Presiden itu.
Kementerian Negara BUMN telah membentuk tim standarisasi gaji dan remunerasi direksi perusahaan milik pemerintah. "Ada tim di Kementerian BUMN yang akan menyelaraskan agar remunerasi wajar. Bukan tidak mungkin gaji bisa diturunkan," kata Mustafa.

Viral Curhat Penumpang Dipaksa Transfer Uang Rp100 Juta oleh Driver Taksi Online

Mustafa mengungkapkan bahwa standarisasi gaji direksi BUMN akan disesuaikan dengan sektor usaha perusahaan sejenis di lingkungan swasta, BUMN dan luar negeri. Ini juga  tergantung dari skala usaha.

Artinya kalau perusahaan negara itu skala kecil dan untungnya kecil pula, jangalah bermimpin membawa pulang take home pay(THP) yang besar. Dengan penentuan gaji berdasarkan skala usaha ini, "Mereka akan lebih terpacu untuk meningkatkan kinerja," katanya.

Alasan Haru Jay Idzes Rela Lepas Kesempatan Bermain dengan Timnas Belanda Demi Garuda

Menurut pengamatan mantan Menteri BUMN Tanri Abeng, selama ini memang tidak standarisasi. Lantaran tak ada standarisasi itu, gaji mereka pun sangat bervariasi. Sejumlah badan usaha besar seperti Bank Mandiri, Telkom, Pertamina dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberi gaji terbilang tinggi dan beragam.

Darimana mengetahuinya? Lihat saja laporan keuangan sejumlah perusahaan negara yang sudah go publik.  Tahun 2009 lalu, misalnya, penghasilan direksi Bank Mandiri rata-rata Rp7 miliar setahun, termasuk gaji, tunjangan dan bonus. Gaji direksi Telkom Rp6,5 miliar untuk direktur dan Rp7 miliar untuk direktur utama.

"Gaji direksi PLN dan Pertamina tampaknya tidak jauh berbeda," kata Tanri Abeng kepada VIVAnews di Jakarta, Senin, 27 September 2010.

Meski gaji sejumlah direksi BUMN besar sudah cukup tinggi, Tanri mengingatkan bahwa hingga kini belum ada standar yang jelas dalam sistem penggajian BUMN. Apalagi, sektor bisnis perusahaan masih sangat beragam. "Tugas baru menteri BUMN, benahi gaji direksi BUMN.  Agar ke depan sistem penggajian lebih sustainable."  

Tanri mengusulkan agar pengaturan gaji BUMN diatur berdasarkan perpaduan antara remunerasi yang diikuti dengan insentif dan punishment, sehingga eksekutif yang bagus tidak kabur. "Jika kinerjanya bagus harus ada insentif, sebaliknya jika kinerjanya buruk harus ada sanksi, termasuk dipecat."

Kementerian BUMN juga harus memiliki basis dasar kriteria yang sama dalam menentukan remunerasi dan insentif. Kriteria itu mencakup total aset yang dikelola, pendapatan, keuntungan, jumlah karyawan dan kompleksitas bidang yang ditangani.

PLN misalnya mengelola aset hingga Rp350 triliun, sedangkan Telkom menghadapi teknologi yang kompleks serta persaingan sangat ketat. "Jadi, tentunya ada perbedaan kriteria, bukan seperti sekarang sangat ditentukan oleh siapa Deputi Kementerian BUMN."

Menanggapi rencana standarisasi gaji BUMN, Direktur Keuangan Pertamina Afdal Bahaudin mengaku pasrah. Namun, dia meminta pemerintah memperhatikan usaha direksi serta tingkat persaingannya.

"Petronas dapat berkembang menjadi besar seperti saat ini karena mereka memperoleh fasilitas (gaji) dan regulasi yang diberikan pemerintahnya," katanya. Afdal khawatir jika remunerasi direksi BUMN diturunkan karena akan berakibat pada kinerja. "Jangan-jangan direksi nanti malah ngobyek," katanya.

Menteri Kabinet Indonesia Maju Buka Puasa Bersama Presiden Jokowi di istana

Gus Miftah Curiga Jokowi Pilih Bahlil Lahadalia Jadi Menteri Karena Lucu, Bukan Prestasi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan buka puasa bersama Wakil Presiden Maruf Amin dan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta pada Kamis, 28 Maret 20

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024