- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta Polri untuk mengusut siapapun yang mengancam Presiden. Bahkan, menurut dia, jika terbukti merongrong kewibawaan pemerintah, yang bersangkutan harus ditangkap.
"Ingat, SBY adalah Presiden Indonesia yang sah dan dipilih oleh rakyat. Jadi, siapapun yang main ancam harus diusut dan ditindak secara hukum," ujar Ruhut di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 14 Februari 2011.
Ia mengingatkan ancaman kepada seorang presiden yang sah jelas mempunyai konsekuensi hukum. "Oleh karena itu, jangan keluarkan ancaman-ancaman seperti itu. Hormati hukum dan demokrasi," katanya.
Sebelumnya, juru bicara Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyatakan, ormas Islam siap me-Mesir-kan Indonesia dan mem-Ben Ali-kan Presiden Yudhoyono apabila Presiden membubarkan ormas. Ben Ali adalah presiden Tunisia yang baru digulingkan aksi demonstrasi massal.
"Ahmadiyah yang melanggar UU, kok ormas yang jadi sasaran. Kalau dia (Presiden) terus menghembuskan pembubaran ormas, maka ormas dan umat Islam siap untuk mem-Ben Ali-kan SBY," ujar Munarman melalui SMS kepada media.
Menanggapi itu, dalam sebuah wawancara televisi, Presiden SBY menyatakan, "Tidak semudah itu Indonesia menjadi Mesir. Yang mengancam saya--'awas Indonesia kita Mesirkan!'--jangan ancam-mengancam lah. Kondisinya berbeda."
Ruhut menegaskan, ormas-ormas yang hidup di Indonesia harus mematuhi hukum karena Indonesia adalah negara hukum. "Hati-hati Munarman, mulutmu harimaumu," dia menegaskan.
Secara terpisah, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, juga mengecam ancaman tersebut. "Itu inkonstitusional. Pemerintah SBY memang perlu dikritik, tapi kami tidak setuju kalau sampai pada penggulingan kekuasaan," kata Priyo dalam pesan tertulisnya kepada media.
Ia mengingatkan semua elemen masyarakat untuk membangun iklim demokrasi yang sehat. "Jangan politik bumi hangus seperti itu. Ongkos sosial politiknya sangat mahal," kata Priyo. (kd)
Gus Yahya Berkelakar soal Jabatan Menteri di Kabinet Selanjutnya: Jangan-jangan NU Semua
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa sebagian masyarakat Indonesia merupakan bagian dari NU.
