- Antara/ Ampelsa
VIVAnews - Serentetan kekerasan bersenjata terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam. Minggu malam, 4 Desember 2011, sejumlah pekerja perkebunan di Krueng Jawa, pedalaman Kecamatan Geureudong Pase, Aceh Utara, yang sedang asyik menonton televisi diberondong tembakan.
Hery, Karno dan Sugeng, yang berasal dari Bukit Lawang, Langkat, Sumatera Utara, tewas di tempat. Kemudian lima orang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan.
Setelah menembak membabibuta ke arah barak korban pada pukul 23.00 itu, para pelaku melarikan diri. Dari selongsong peluru, pelaku diperkirakan lebih dari empat orang menggunakan senjata jenis AK-47.
Kepala Kepolisian Daerah Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan, mengatakan polisi masih menyelidiki kasus itu. Polisi menduga insiden dilatarbelakangi masalah ekonomi. "Sebab banyak orang-orang tak punya kapasitas, tidak diterima bekerja dan kemudian sakit hati," kata Iskandar. "Tapi kami masih mengembangkan ini, tim dari Polda Aceh juga sudah ke sana,” kata Iskandar Hasan, Senin 5 Desember 2011.
Aksi penembakan ini terjadi tiga hari setelah aksi pelemparan granat di depan Wisma Lampriek, di Jalan Teuku Daud Bereueh Banda Aceh, Kamis 1 Desember 2011. Lokasi pelemparan itu tak jauh dari posko tim sukses Gubernur Irwandi Yusuf, yang sebelumnya sempat dilempari granat pada 29 Desember lalu.
Informasi dihimpun VIVAnews, peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.30 WIB. Dua orang pelaku datang mengendarai sepeda motor jenis Supra X kemudian melemparkan granat di depan lapak penjual burger di depan wisma. Tak ayal, tiga warga terkena ledakan granat itu.
Ketiga korban itu adalah, kakak beradik, Ina (23 Tahun) dan Lia (22 tahun) warga Prada Banda Aceh. Serpihan granat mengenai betis mereka. Satu korban lagi yaitu Ardeman (20 tahun) warga Lamgugob Banda Aceh. Mereka telah dilarikan ke rumah sakit Zainoel Abidin Banda Aceh.
"Yang jelas, itu granat manggis. Kami belum tahu persis apakah itu granat organik atau apa. Kita masih periksa di Puslabfor. Pelakunya masih dalam tahap pengejaran kami," ucap Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution.
Granat pula yang membuat kaca jendela dan dinding kantor tim sukses bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan di Jalan Teuku Daud Bereueh, Banda Aceh, rusak pada Selasa 29 November 2011 malam menjelang dinihari. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.
Saat kejadian ada delapan orang petugas piket dan anggota tim sukses. Namun tak ada seorang pun melihat pelaku datang, atau apa kendaraan yang digunakan.
Pasangan Irwandi-Muhyan adalah satu dari empat kandidat bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Mereka maju dari jalur independen. Irwandi akan berakhir masa jabatannya sebagai Gubernur pada Februari 2012 mendatang. Sedangkan Muhyan adalah bekas Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh.
Jelang Pemilukada
Potensi munculnya kembali aksi kekerasan di Aceh telah disinyalir oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh. Menurut lembaga itu, aksi kekerasan ini terkait upaya radikalisasi massa menjelang Pemilihan Kepala Daerah Aceh.
KontraS pun mengirim surat peringatan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia. “Konflik pilkada yang terjadi di Aceh berpotensi menciptakan kemandegan politik dan ketidakpercayaan publik kepada pemerintah pusat,” tulis KontraS dalam surat terbuka yang diterima VIVAnews, beberapa pekan lalu.
Juru Bicara KontraS Aceh, Hendra Fadli, menyatakan kisruh Pilkada Aceh saat ini mengarah pada fase konfrontasi melalui unjuk kekuatan massa oleh masing-masing kubu politik.
Oleh sebab itu, KontraS dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat di Aceh yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Pro-Perdamaian, menyarankan Presiden untuk turun tangan guna mengarahkan para pihak yang berseteru di Aceh. “Dalam hal ini Irwandi Yusuf dan Muzakir Manaf, agar bersikap arif sehingga tidak terjebak dalam politik antagonis,” Fadli menambahkan.
Partai Aceh Tak Ikut
Muzakir Manaf adalah Ketua Umum Partai Aceh, partai pemilik kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Namun, meski terbesar, Partai Aceh menyatakan tak mengikuti proses pemilihan kepala daerah Aceh.
Menurut Muzakir, sikap itu diambil untuk menyelamatkan Undang-Undang nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh sesuai MoU Helsinki serta perdamaian Aceh. "Kami menilai keputusan MK mengenai pencabutan pasal 256 UU Pemerintahan Aceh adalah peristiwa buruk yang kemungkinan terulang kembali. Ini adalah sebuah wujud nyata tak ada jaminan UU Pemerintahan Aceh yang adalah dasar perdamaian Aceh akan berlanjut," kata mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka itu.
Muzakir menyebutkan, pihaknya tidak mempermasalahkan boleh tidaknya calon independen maju dalam Pilkada Aceh. Kata dia, masalahnya adalah pencabutan salah satu pasal dalam UU Pemerintahan Aceh oleh Mahkamah Konstitusi dengan tanpa melibatkan DPR Aceh sebagai perwujudan lembaga yang mewakili rakyat Aceh itu dinilai dapat mengganggu perdamaian Aceh.
Meski Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan sela yang meminta Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk membuka kembali pendaftaran kandidat kepala daerah, Partai Aceh memastikan tak ikut mendaftarkan calonnya untuk level calon gubernur dan bupati/walikota.
Muzakir Manaf mengatakan, Partai Aceh melihat putusan Mahkamah Konstitusi belum menyentuh substansi akar persoalan yang menjadi sumber konflik regulasi di Aceh. "Kami tetap tidak akan mendaftar pada Pilkada Aceh sekarang, sebelum konflik regulasi diselesaikan dengan baik dan menghasilkan Qanun Aceh yang dapat dijadikan dasar hukum penyelenggaraan Pilkada Aceh," kata Muzakir, Jumat, 4 November 2011.
Namun rupanya tahapan Pemilukada tetap berlangsung tanpa Partai Aceh. Ada empat pasangan calon yang maju termasuk Irwandi Yusuf yang dulu juga dikenal sebagai bagian dari GAM. Eskalasi kekerasan pun meningkat lagi di Aceh.
Namun Juru Bicara Partai Aceh, Fakhrul Razi, menyatakan Partai Aceh tidak berkaitan langsung dengan sejumlah aksi kekerasan itu.
"Kami percaya pada hukum yang berlaku," kata Fakhrul. "Jika benar silakan dibuktikan, kami serahkan kepada polisi untuk membuktikan. Kami percaya bahwa Bapak Kapolda mampu mengusut kasus ini. Kami tentu saja mengutuk aksi kekerasan itu," kata Fakhrul saat dihubungi VIVAnews, Senin 5 Desember 2011.
Fakhrul menyatakan, Partai Aceh tidak memboikot Pemilukada Aceh. "Kami tidak mendaftarkan calon saja. Dan yang tidak mendaftar itu bukan hanya Partai Aceh tapi juga seluruh partai politik dan partai lokal di Aceh kecuali Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan," katanya.
Partai Aceh, kata Fakhrul, berpendapat Pemilukada ini tidak sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh dan MoU Helsinki. "Soal Pilkada aman atau tidak, kami tidak terlibat, jadi tidak tahu seperti apa nantinya. Kami tidak ingin berspekulasi, kita lihat saja seperti apa," katanya.
Polisi pun tak gegabah menunjuk siapa pelaku sejumlah aksi kekerasan di Aceh. Polda Aceh akan bekerja sama dengan TNI melacak dalang di balik aksi teror ini dengan meningkatkan razia dan membentuk operasi gabungan. Kapolda Aceh Iskandar Hasan mengakui senjata sisa konflik di Aceh masih banyak. Kata dia, selama dirinya menjabat Kapolda sejak dua tahun terakhir saja, sudah ada 43 pucuk senjata organik yang berhasil disita polisi.
“Peluru yang berhasil kita kumpulkan ada 7.000 butir, granat puluhan buah. Mungkin saja para pelaku kriminal ini membeli senjata zaman konflik untuk melakukan aksinya,” ujarnya.
Iskandar juga menyebutkan beberapa kasus kekerasan mengunakan senjata yang berhasil diungkap polisi juga menemukan adanya pelaku yang menyewa senjata dari temannya yang masih menyimpan senjata sisa konfik untuk melakukan kejahatan. Jadi kata dia, kemungkinan masih banyaknya senjata sisa konflik beredar di Aceh cukup tinggi. “Kami mengimbau agar yang masih menyimpan senjata segera menyerahkannya ke polisi,” ujarnya.
Menanggapi aksi teror granat dan penembakan, Iskandar menyebutkan tidak mudah melacak pelaku. Apalagi selama ini banyak warga yang enggan menjadi saksi. “Kami bicara hukum tak mungkin kami bisa main tangkap orang sembarangan. Kami harus mempertimbangkan itu termasuk memeriksa saksi dan mendengarkan keterangan saksi ahli,” katanya (Laporan Riza Nasser, Aceh|np)
