FOKUS

Harga BBM Naik, Apa Tanggapan Para Politisi

Pemerintah akan menaikan harga BBM. Subsidi jangan dihapus. Tingkatkan produksi.

ddd
Selasa, 28 Februari 2012, 21:02
Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. (VIVAnews/ Muhamad Solihin)

VIVAnews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pekan lalu memastikan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Alasan kenaikan itu sangat jelas. Harga minyak dunia, kata SBY, sudah berkali-kali naik. Kenaikan itu menyebabkan asumsi harga minyak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 terpaksa harus dikerek ke atas.

Selasa, 28 Februari 2012, massa dari Hizbut Tahrir berunjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka menolak rencana kenaikan BBM itu. Politisi sejumlah partai politik mendesak pemerintah agar menyiapkan sejumlah langkah awal sebelum harga baru itu berlaku. Meski begitu, para politisi itu umumnya memahami kenaikan itu, sebab minyak dunia memang melambung.

Beberapa bulan belakangan, harga minyak di pasar dunia memang terus melaju. Saat ini, misalnya, harga minyak mentah (ICP) sudah US$115 per barel. Padahal dalam APBN asumsi harga ICP itu cuma US$90 per barel. Selisih antara asumsi dan harga di lapangan itulah yang bakal membebani negara.

Kenaikan harga minyak dunia itu, papar SBY beberapa waktu lalu,  salah satu sebabnya adalah situasi geopolitik di Timur Tengah yang terus mendidih. Amerika, Eropa dan Israel belakangan ini terus menekan pemerintah Iran.

Negeri yang dipimpin Ahmadinejad itu kemudian menutup keran ekspor mereka ke Eropa. Padahal sedikitnya 20 persen minyak di benua biru itu diimpor dari Iran. Persediaan jadi langka. Harga gampang melaju.

Melajunya harga minyak mentah itu, tidak hanya memukul  negara-negara di Eropa, tapi juga negara di benua lain. Terutama negara yang dalam urusan minyak ini masih net importir, sebagaimana halnya Indonesia. Kenaikan itu memukul APBN.

Lantaran naik terus-terusan, pemerintah lalu mencari asumsi yang realistis.  Mengikuti harga minya dunia itu. Perubahan asumsi itulah yang mau tidak mau harus disusul dengan kenaikan harga. “Harga BBM mau tidak mau mesti disesuaikan dengan kenaikan yang tepat,” tegas SBY. Kenaikan itu ditempuh, lanjutnya, semata-mata demi menyelamatkan anggaran negara.

Presiden SBY juga menyadari bahwa kenaikan itu bakal membebani masyarakat. Itu sebabnya, pemerintah sedang menyusun bantuan langsung sementara kepada rakyat miskin. Bantuan itu penting agar hidup mereka tidak terlalu tertekan dibenam kenaikan itu.

Menteri Kordinator Perekonomian, Hatta Rajas, menegaskan bahwa Menteri Keuangan Agus Martowardojo sudah mengkaji APBN 2012. Kajian itu dimulai November 2011. Dan saat ini, lanjutnya, sedang didiskusikan dengan kementerian lain. “Masih exercise dengan postur anggaran perubahan,” kata Hatta Rajasa di Jakarta, Kamis 23 Februari 2012.

Agus Martowardojo memastikan bahwa saat ini pemerintah terus mendiskusikan berbagai alternatif kenaikan itu. Menaikan harga minyak yang bersubsidi, lanjutnya, dilakukan dengan tujuan menjaga agar subsidinya tidak membesar.

Jika semua diskusi dan kajian itu selesai, maka skema kenaikan itu segera dibahas bersama DPR di Senayan. Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, akan mengajukan rencana pembahasan perubahan APBN 2012 kepada DPR. “Rencananya Minggu pertama akan disampaikan oleh Menkeu,”kata Hatta.

Pembahasan perubahan APBN itu, akan berjalan paralel dengan pembahasan kenaikan harga BBM, yang akan dibahas antara Komisi VII dengan Menteri ESDM, Jero Wacik. Jika semuanya cepat disepakati, maka harga baru akan berlaku 1 April 2012.

Jangan Hapus Subsidi

Sejumlah politisi PDI Perjuangan mendesak pemerintah agar jangan menghapus subsidi bagi rakyat kecil. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo berjanji bahwa partainya akan berjuang soal subsidi ini saat membahas kenaikan ini bersama pemerintah.
“Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sudah memerintahkan kepada Fraksi PDIP di DPR berjuang keras agar rakyat tetap dapat subsidi,” kata Tjahjo kepadaVIVAnews, Selasa 28 Februari 2012.

Tjahjo juga mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang rencana menaikkan harga BBM. Alasannya, kata Tjahjo, beban hidup rakyat belakangan ini kian berat. Meski begitu, Tjahjo juga menyadari bahwa kenaikan harga minyak sudah tidak bisa dikendalikan.

Itu sebabnya, kata Tjahjo, partainya menawarkan solusi berupa pengendalian dan optimalisasi produksi minyak.  Salah satunya, dengan membangun kilang minyak Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Pertamina Refinery Unit 4 Cilacap di Lapangan Sepakbola Lomanis, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.“Pertamina juga harus melakukan efisiensi di semua lini, terutama di dalam ‘trading crude’ dan BBM-nya,” katanya.

Politisi lain dari PDI Perjuangan, Arif Budimanta menganjurkan agar pemerintah sebaiknya benar-benar mengkaji perlu tidaknya menaikkan harga BBM itu. Kenaikan harga BBM, lanjut anggota Komisi Keuangan DPR itu, penghasilan negara akan bertambah 10 persen atau sekitar Rp3 triliun. “Jika pemerintah tetap memilih opsi kenaikan harga BBM, harus diperhatikan tambahan surplus itu akan dialokasikan ke mana,” ujar Arif.

Pengurus DPP PDI Perjuangan ini mengingatkan bahwa harga BBM sebagai salah satu komponen produksi akan mempengaruhi harga barang-barang lain. Jadi jika harga BBM naik, maka harga barang lain segera melaju. Itu akan memukul daya beli konsumen. “Ini bisa membuat kredibilitas pemerintah jatuh di mata masyarakat,” katanya.

Siapkan Infrastruktur
Sejumlah politisi Partai Golkar menuntut pemerintah mengalokasikan dana penghematan subsidi BBM untuk rakyat miskin, jika memang harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Golkar juga meminta pemerintah melakukan kajian multisektor lintas kementerian sebelum menaikkan harga. Hal ini penting untuk mengantisipasi guncangan sosial, politik, dan ekonomi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Alam DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin. “Kajian multisektor penting agar kenaikan harga BBM dapat dilakukan secara bertahap dan rasional,” kata dia.

Wasekjen Partai Golkar Satya W. Yudha yang duduk di Komisi Energi DPR meminta pemerintah untuk memberikan jaminan pembangunan infrastruktur energi maupun non-energi seperti pendidikan dan kesehatan sebagai progam konkret atas penghematan anggaran dari berkurangnya subsidi BBM.“Perlu juga dipertimbangkan pemberian transfer tunai kepada sepeda motor dan angkutan umum,” ujar Satya.

Secara umum Aziz dan Satya mendukung kenaikan harga BBM yang rasional dan proporsional. Namun mereka menolak kenaikan harga BBM apabila diterapkan bersamaan dengan kenaikan tarif dasar listrik (TDL).

Siapkan Terobosan
Politisi  PKS Mustafa Kamal keberatan dengan rencana kenaikan BBM. Mengatasi kesulitan karena naiknya minyak dunia, katanya, pemerintah menyanyikan lagu lama dengan sekedar menaikkan BBM, tanpa menggali terobosan secara optimal.

“Dari awal kami mengkritisi pemerintah karena kelihatannya tidak membuat terobosan dalam menyelesaikan masalah BBM. Pemerintah malah mudah menyerah dengan kembali menaikkan harga BBM,” ujar Mustafa, yang juga menjadi salah satu Ketua DPP ketika dihubungi VIVAnews.

Mustafa juga mengaku prihatin dengan mayoritas pengamat ekonomi yang semula kritis namun kini cenderung satu suara dengan pemerintah. “Ini ironis. Semua setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM,” kata Mustafa.

Secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana yang duduk di Komisi Energi DPR menegaskan, Fraksi Demokrat di DPR mendukung penuh agenda pemerintah. Ia yakin pemerintah punya alasan kuat di balik rencana mereka menaikkan harga BBM. “Penyesuaian harga memang paling realistis,” katanya.



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
harkatmartabatbangsa
01/03/2012
SI BATU....DI OTAKNYA CUMAN DUIT.. BKN HATI RAKYAT....
Balas   • Laporkan
tekko
29/02/2012
Kami ga perlu SUBSIDI BOS tp Pemerintahan yg Adil & Transparan, Hukum ditegakkan dgn Tegas & Lapangan Kerja!! Selain itu smua BULLSHITT
Balas   • Laporkan
pejabat | 29/02/2012 | Laporkan
Sudahkah anda menggunakan BBM non subsidi??
chepot
29/02/2012
sebenarnya mudah,,buat aturan mobil pribadi harga diatas 150 jta beri label wajib PETRAMAX,,beri label larangan membeli bbm subsidi,,jgn smpe org2 kaya ikut menikmati subsidi rakyat,,,liat tuh picnya mobil kinclong tpi beli premium bknnya petramax
Balas   • Laporkan
booth_007
29/02/2012
hapus outsource .. naikkin BBM gpp
Balas   • Laporkan
laheng
29/02/2012
kpd wakil rakyat silahkan mikir tuh....jgn mikirin snack mlulu, pikirin rakyat kecil klo bbm naik gmn jadinya....
Balas   • Laporkan


KIRIM KOMENTAR

Anda harus login untuk mengirimkan komentar

 atau 
  
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com