- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews – Badan Kehormatan DPR kembali memeriksa secara maraton sejumlah anggota DPR yang disebut Menteri BUMN Dahlan Iskan berupaya memeras direksi Badan Usaha Milik Negara. Ada tiga anggota dewan yang diperiksa sepanjang Rabu, 28 November 2012, oleh BK.
Mereka adalah anggota Fraksi PDIP Linda Megawati, anggota Fraksi Demokrat Saidi Butar Butar, dan anggota Fraksi PAN Muhammad Hatta. Ketiganya duduk di Komisi XI DPR yang membidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan nasional.
Materi pemeriksaan terhadap ketiganya sama, terkait keikutsertaan mereka dalam pertemuan informal beberapa anggota Komisi XI dengan direksi Merpati di ruang tunggu Komisi XI tanggal 1 Oktober 2012.
Baik Linda, Saidi, maupun Hatta yang diperiksa BK DPR secara terpisah, sama-sama membantah tudingan memeras PT Merpati Nusantara Airlines. Mereka pun berpendapat Dahlan Iskan sembarangan menuding tanpa melakukan verifikasi secara sungguh-sungguh.
Linda Megawati
Politisi Demokrat ini diperiksa selama 20 menit oleh BK DPR. Ia membantah memeras PT Merpati. “Saya tidak tahu soal pemerasan BUMN. Saya sendiri tidak pernah melakukan itu. Saya tidak pernah menerima upeti,” kata Linda.
Soal pertemuan 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI, Linda mengaku tidak mengikutinya. Ia menjelaskan, 1 Oktober itu dia datang ke ruang Komisi XI karena menerima undangan rapat Panitia Kerja dengan direksi Merpati untuk membicarakan rencana bisnis Merpati.
Namun berhubung rapat itu batal karena anggota Komisi XI yang hadir tidak kuorum, maka Linda langsung pulang lagi. “Jadi saya tidak tahu apa-apa. Saya datang telat. Begitu buka pintu, saya lihat ruang rapat kosong, maka saya balik lagi,” ujar Linda. Ia menegaskan tidak ikut dalam perbincangan di ruang tunggu Komisi XI itu.
Keterangan Linda itu serupa dengan kesaksian Wakil Ketua Komisi XI DPR, Zulkielimansyah, Senin 26 November 2012. Menurutnya, pertemuan dilakukan di ruang tunggu Komisi XI karena rapat komisi yang rencananya dilakukan dengan direksi Merpati, batal digelar karena gagal memenuhi kuorum.
“Awalnya kami persilakan Dirut Merpati dan anggota Komisi XI ngobrol sebelum rapat dimulai. Saat itu ada teman-teman yang bertanya soal business plan kepada dirut baru. Saya khawatir pertanyaan inilah yang dianggap pemerasan,” kata Zul kepada BK DPR.
Linda pun meminta namanya yang kini terlanjur tercemar oleh tudingan Dahlan Iskan, dipulihkan kembali. “Intinya nama baik saya harus kembali lagi. Teknisnya saya serahkan dan kembalikan kepada Fraksi Demokrat,” kata Linda.
Muhammad Hatta
Politisi PAN itu membeberkan sejumlah bukti dalam pemeriksaan BK DPR terhadap dirinya yang berlangsung selama 10 menit. Setidaknya ada 42 frame foto yang ditunjukkan Hatta ke BK DPR. Ke-42 foto itu dilengkapi dengan data tanggal dan jam ketika foto itu diambil.
Hatta menegaskan, ia tidak ikut dalam pertemuan dengan direksi PT Merpati tanggal 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI DPR. “Saya saja tidak tahu apakah ada pertemuan itu atau tidak,” ujarnya.
Tanggal 1 Oktober itu, Hatta mengaku sedang bertugas di daerah pemilihannya di Solo, Klaten, Sukoharjo, dan Boyolali. Hatta pun menunjukkan foto-foto pribadinya sebagai bukti.
“Foto ini saya ambil di Hotel Tjokro, Klaten saat sedang sosialisasi OJK. Tanggal 1 Oktober, sejak jam 09.00-11.00 WIB, saya di Klaten untuk menyosialisasikan UU baru OJK kepada khalayak dan akademisi di sana,” kata Hatta.
Hatta bahkan akan meminta rekaman kegiatan sosialisasi yang dimiliki oleh Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. “Supaya jadi bukti otentik tentang kegiatan saya tanggal 1 Oktober 2012,” ujarnya.
“Jadi tidak benar apa yang disebut Dahlan bahwa saya rapat dengan Panitia Kerja Merpati saat itu. Ini fitnah keji dan berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Hatta. Untuk itu ia menuntut Dahlan Iskan meminta maaf secara langsung kepada dirinya.
Hatta pun mempertimbangkan untuk mensomasi Dahlan Iskan. “Saya akan memikirkan langkah selanjutnya karena ini mempengaruhi fraksi. Ini fitnah, jadi saya harus berpikir cerdas,” kata dia.
Saidi Butar Butar
Sama seperti kedua rekannya, politisi Demokrat itu juga merasa dirugikan dengan tudingan Dahlan Iskan. “Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Saya kaget. Saya tidak terlibat sama sekali. Saya dibuat malu di daerah pemilihan. Saya juga malu sama anak cucu,” kata Saidi.
Ia mengaku tidak ikut bicara pada pertemuan tanggal 1 Oktober 2012 di ruang tunggu Komisi XI DPR. Menurutnya, saat itu hanya ada beberapa orang di ruang tunggu komisi, dan ia hanya duduk.
“Saya ini baru di Komisi XI. Jadi saya tidak tahu,” ujar Saidi yang masuk ke DPR belum lama ini menggantikan rekan separtainya, Amran Daulay, yang tersandung kasus korupsi.
Saidi mengatakan, ia bahkan tidak masuk dalam Panitia Kerja Merpati di Komisi XI. Itu pula yang membuatnya tidak ikut bicara dengan direksi Merpati di ruang tunggu Komisi XI tanggal 1 Oktober 2012. “Saya tidak ikut ngomong karena bukan Panja Merpati,” ujar dia.
I Gusti Agung Rai Wirajaya
Politisi PDIP itu kepada BK DPR menegaskan, tak ada pernyataan yang mengarah pada pemerasan dalam pertemuan antara Dirut Merpati dengan Komisi XI di ruang tunggu Komisi XI tanggal 1 Oktober 2012.
Saat itu mereka membahas mengenai rencana bisnis Merpati, di mana konsep Rudy sebagai dirut baru dibandingkan dengan konsep dirut lama. "Kami melihat business plan Merpati yang lama. Di situ keuntungan bisa diperoleh tahun 2013. Tapi Pak Rudy memperkirakan keuntungan baru diperoleh tahun 2015," kata Rai.
Dugaan anggota DPR meminta jatah ke Merpati, disebut Rai omong-kosong. Rai justru mengatakan, persoalan dugaan pemerasan itu timbul akibat perselisihan dirut lama Merpati, Saardjono Jhony, dengan Rudy Setyopurnomo selaku dirut baru.
Konfrontasi
BK DPR juga akan mengkonfontir keterangan Dirut PT Merpati, Rudy Setyopurnomo, dengan anggota Komisi XI DPR Sumaryoto. Pekan lalu Sumaryoto telah dipanggil oleh BK. Namun BK menilai perlu ada konfrontasi langsung antara dirinya dengan Dirut Merpati.
Sumaryoto adalah salah satu anggota DPR yang disebut Menteri BUMN Dahlan Iskan ikut meminta jatah ke BUMN. Ia disebut pernah menelepon Dirut Merpati dan bertemu dengannya tanggal 8 Oktober 2012. Sumaryoto sendiri membantah pernah minta bertemu dengan Rudy tanggal 8 Oktober.
“Saat itu saya ada di Semarang, sehingga tidak benar ada pertemuan itu,” kata Sumaryoto. Sebaliknya, Rudy mengaku kepada BK DPR memang bertemu dengan Sumaryoto tanggal 8 Oktober.
Meski membantah bertemu dengan Dirut Merpati tanggal 8 Oktober 2012, Sumaryoto mengaku pernah bertemu dengan Rudy di luar pertemuan resmi. Sumaryoto mengatakan bertemu tiga kali dengan Rudy, sedangkan Rudy mengaku bertemu dua kali dengan Sumaryoto.
Sumaryoto mengatakan, ia bertemu Rudy bukan untuk meminta jatah. “Ada masalah terkait rencana bisnis,” kata dia. (eh)
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Menurut Direktur Bina Haji PHU Arsad Hidayat, jemaah haji diminta tidak asal membagikan informasi yang beredar di media sosial yang belum jelas kebenarannya.
