VIVAnews – Mayoritas bangsa Indonesia toleran. Mereka menginginkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua agama mayoritas maupun minoritas.
Hal ini terpotret dari hasil jajak pendapat Lingkaran Survei Indonesia (LSI Network) yang dilansir Minggu, 23 Desember 2012, sebanyak 88,84 persen responden menginginkan itu.
Hanya 9,15 persen masyarakat yang ingin warga dari agama mayoritas harus diperlakukan istimewa. Sementara, ada 93,04 persen masyarakat yang tidak ingin ada diskriminasi terhadap suku atau etnis tertentu, dan hanya 5,2 persen yang menginginkan adanya diskriminasi etnis.
Perilaku diskriminasi itu lebih banyak terjadi di kalangan yang berpendidikan rendah. Sebanyak 96,88 persen warga dengan tingkat pendidikan tamat S1 menginginkan adanya perlakuan yang sama terhadap minoritas dan hampir tidak ada yang menginginkan diskriminasi.
Di sisi lain, sebanyak 83,46 persen warga dengan tingkat pendidikan tamatan SD atau di bawahnya menginginkan adanya perlakuan yang sama terhadap minoritas, sedangkan yang setuju dengan diskriminasi sebanyak 11,66 persen.
Hasil survei juga memperlihatkan perempuan memiliki tenggang rasa yang lebih besar daripada laki-laki. Sebanyak 89,24 persen perempuan ingin kelompok minoritas diperlakukan sama, sementara laki-laki sebanyak 88,48 persen.
Warga lanjut usia ditemukan lebih banyak memiliki rasa toleransi ketimbang yang masih muda. Warga berusia di atas 50 tahun, 93,33 persen mendukung minoritas diberlakukan sama.
Warga berusia dewasa antara 30-50 tahun, sebanyak 89,39 persen mendukung perlakuan sama terhadap minoritas. Sementara warga usia muda di bawah 30 tahun hanya 87,50 persen yang mendukung perlakuan sama untuk minoritas.
“Jumlah mereka (pendukung diskriminatif) hanya 10 persen saja. Perilaku diskriminatif itu lebih ditemui di kalangan pendidikan rendah, ekonomi lemah, di desa, dan pria. Namun dari kalangan itupun jumlah populasi perilaku yang diskriminatif sangat minim,” kata Peneliti LSI Adjie Alfarabi.
Presiden Soekarno memperoleh penilaian tertinggi dalam hal presiden paling toleran terhadap keberagaman agama, yaitu 82 persen. Di bawahnya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) memperoleh 81 persen, Soeharto 75 persen, Megawati Soekarnoputri 52 persen, BJ Habibie 42 persen, dan Susilo Bambang Yudhoyono 41 persen.
Terkait toleransi terhadap keberagaman ideologi, Soekarno pun dinilai paling toleran, di mana sebanyak 85 persen responden memilihnya. Selanjutnya menyusul Gus Dur 83 persen, Susilo Bambang Yudhoyono 55 persen, BJ Habibie 54 persen, Megawati 53 persen, dan Soeharto 21 persen.
“Publik menilai hanya Bung Karno dan Gus Dur yang surplus di atas 50 persen dalam hal melindungi keberagaman primordial dan ideologi. Sementara Pak Harto juga surplus 50 persen melindungi primordial, namun justru minus di atas 50 persen dalam melindungi keberagaman ideologi. Antikomunisme di era Pak Harto sangat kental sekali,” kata Adjie.
Menurut Direktur Yayasan Denny JA, Novriantoni Kahar, kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap minoritas di era pemerintahan saat ini justru tercatat paling besar. Rentang tahun 1998-2004 tercatat ada 915 atau 150 dalam setahun. Di era kepemimpinan SBY, 2005-2012, tercatan 14.083 kasus atau 210 kasus dalam setahun.
Survei kali ini digelar LSI Network bekerja sama dengan Yayasan Denny JA, menggunakan metode multistage random sampling dan instrumen quick poll LSI. Survei ini mengambil 440 responden dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, dengan margin of error 4,8 persen.
Perayaan Natal
Perayaan Natal tahun ini bisa menjadi salah satu indikasi tingginya toleransi masyarakat, sesuai dengan hasil survei tersebut. Di sejumlah daerah umat Islam berpartisipasi membantu pengamanan perayaan hari raya umat nasrani itu.
Organisasi sayap Nahdlatul Ulama, GP Ansor, misalnya, terlihat di sejumlah gereja guna mengamankan prosesi malam misa Natal. Mereka juga berkomitmen untuk mengawal pengamanan pada puncak perayaan Natal hari ini.
Ketua GP Ansor, Muhammad Tonang, menyebutkan, sebanyak 100 kadernya disebar di beberapa gereja untuk membantu kepolisian mengamankan malam Natal.
Di Sulawesi Utara, GP Ansor, organisasi gabungan pemuda muslim yang mengatasnamakan diri Aliansi Pemuda Islam Bersatu (APIB), serta Partai Keadilan Sejahtera juga turut mengamankan perayaan itu.
Ketua DPW PKS Sulawesi Utara, Syarifudin Saafa, mengatakan kader PKS yang diturunkan merupakan kader yang terlatih secara fisik dan mental. Mereka yang akan ikut mengamankan perayaan Natal adalah yang sudah menjalani latihan fisik secara rutin dari partai.
"Di Sulut ini ada 15 kota/kabupaten, kami pastikan semua pengurus DPD akan menerjunkan kader terbaiknya untuk ikut mengamankan Natal tahun ini," terang Syarifudin.
Bersamaan dengan perayaan malam Natal yang digelar berbagai gereja di Yogyakarta, Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman, secara resmi mengucapkan salam dan selamat Natal bagi umat Kristen dan Katolik di Yogyakarta.
Ucapan selamat Natal ini disampaikan perwakilan Keraton Yogyakarta, KPH Wironegoro, menantu Sri Sultan HB X atau suami dari GKR Pembayun. Ucapan ini disampaikan bersama dengan tokoh lintas agama seperti KH Abdul Muhaimin, Pdt Kristina Ratnaningsih. Mereka berkeliling ke sejumlah gereja di Yogyakarta.
Salah satu gereja yang dikunjungi rombongan KPH Wironegoro adalah Gereja Santo Antonius Kota Baru yang sedang melaksanakan misa malam Natal.
Di hadapan ribuan umat Katolik yang sedang melaksakan misa Natal, KPH Wironegoro menyampaikan bahwa dirinya mewakili Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman, dengan tulus dan ikhlas mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaah.
Tidak hanya mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani, KPH Wironegoro bersama rombongan juga menyampaikan bingkisan Natal yang diserahkan langsung kepada pastur yang memimpin misa Natal.
