FOKUS

SBY Perintahkan Investigasi Hengkangnya 90 Perusahaan

Sebanyak 90 perusahaan akan hengkang dari Jakarta. SBY prihatin.

ddd
Senin, 8 April 2013, 21:29
Presiden SBY saat memberi sambutan di Munas Apindo.
Presiden SBY saat memberi sambutan di Munas Apindo. (H. Abror/Istana)

VIVAnews - Rencana 90 perusahaan yang hendak merelokasi pabriknya dari Jakarta dan sekitarnya ke Jawa Tengah serta Jawa Timur, akhirnya mendapat perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY pun menginstruksikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang untuk menginvestigasi rencana kepindahan itu.

Presiden meminta pejabat terkait untuk segera mengambil langkah lanjutan terhadap bakal hengkangnya perusahaan-perusahaan itu.

"Saya meminta semua pihak yang bertanggung jawab seperti gubernur, menteri, bupati, dan wali kota melakukan investigasi, kenapa hal ini bisa terjadi," ujar Presiden ketika memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke-IX, di Jakarta, Senin 8 April 2013.

SBY juga meminta agar segala keluhan mengenai relokasi ini diperhatikan dan dipastikan apa penyebabnya. Apakah memang dilatarbelakangi beban kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang melonjak tinggi atau alasan lain.

Menurut SBY, negara memang menginginkan perusahaan-perusahaan membayar pajak kepada negara dengan jujur, sehingga bisa memberikan pemasukan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk itu, menurut SBY, pengusaha yang sudah membayar pajak sebaiknya mendapat jaminan dan perlindungan dalam menjalankan bisnisnya, termasuk bebas dari pungutan liar. "Jika ada pungli bicara lah, ini negara hukum, berikan informasinya kepada saya," ujar Yudhoyono.

Pungli ini, menurut SBY, jika menyebabkan beban bagi perusahaan, akan sangat tidak adil bagi para pengusaha. Karena, buruh juga meminta upah yang lebih tinggi.

Meski begitu, menurut SBY, buruh juga sebaiknya tidak dibayar terlalu murah dan dijadikan sebagai alat produksi saja.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan, jika melihat besaran UMP di DKI Jakarta, kondisi itu tidak menguntungkan pengusaha. "Jika pengusaha merasa nggak untung lagi, mereka akan mencari lokasi lain yang masih ada keuntungan. Ya, itu sah-sah saja," kata Suryo, kemarin.

UMP di Jakarta telah ditetapkan sebesar Rp2,2 juta pada 2013. UMP itu naik 40 persen dibanding tahun sebelumnya.

Dia mengakui, rencana hengkangnya puluhan perusahaan itu akan merugikan Pemprov Jakarta. Namun, kondisi itu juga dapat memicu pemerataan ekonomi di daerah lain.

"Itu sama saja seperti pengusaha yang merelokasi pabrik dari Indonesia ke Vietnam, misalnya. Karena pertimbangan pajak yang lebih menarik," tuturnya.

Suryo menegaskan, relokasi pabrik ke wilayah lain di luar Jakarta dan sekitarnya bisa berdampak positif terhadap persaingan antarprovinsi dari sisi ekonomi. Mereka bisa menawarkan peluang bisnis dan investasi yang lebih nyaman, aman, murah, dan cepat pelayanannya.

"Itu yang akan mereka cari. Jadi, akan ada pertumbuhan di luar Jawa. Tidak semua terkonsentrasi di Jakarta. Kan ini jadi lebih bagus," tuturnya.

Dia menegaskan, upaya relokasi itu baik untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di daerah. Pengusaha bisa saja memilih untuk berinvestasi ke daerah, karena dinilai menawarkan fasilitas yang lebih menarik.

"Nanti, daerah lain justru akan menyatakan, silakan datang karena kami lebih menarik," katanya.

Suryo menambahkan, jika puluhan perusahaan itu merealisasikan kepindahannya, dampaknya akan dirasakan Pemprov Jakarta. Lapangan kerja di ibu kota berkurang, karena banyak perusahaan yang pindah ke daerah lain.

"Penerimaan pajak juga otomatis pindah ke pemda di lokasi pabrik yang baru. Jadi, kerugian buat Jakarta kan. Tapi, ini bisa jadi persaingan yang sehat dan tumbuhnya pemerataan," katanya.

Persoalan UMP

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, menilai, rencana 90 perusahaan yang akan merelokasi pabriknya dari Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur akibat tingginya upah minimum provinsi. Namun, dia menilai, kondisi itu merupakan hal yang wajar.

Menurut dia, pengusaha harus siap menerima kerugian ataupun risiko-risiko lainnya, termasuk kenaikan UMP DKI tahun ini yang mencapai 40 persen. Meski demikian, Jokowi mengaku telah berbicara dengan pengusaha- pengusaha yang akan merelokasi usahanya itu untuk memikirkan kembali keputusan mereka.

"Saya sudah berbicara kepada mereka. Namun, kalau mereka memang tetap mau merelokasi usahanya kami tidak bisa apa-apa lagi," kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, ketika dikonfirmasi VIVAnews mengatakan, kalangan pengusaha akan membuka kembali peluang negosiasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, terkait rencana kepindahan puluhan perusahaan itu. "Kami coba negosiasi, barangkali ada kompensasi atau jaminan apa yang bisa ditawarkan," tuturnya.

Kalangan pengusaha, menurut Sofjan, juga akan memperhatikan keinginan Presiden SBY untuk menginvestigasi rencana hengkangnya sekitar 90 perusahaan itu. "Nanti kami lihat, karena kebetulan Apindo sedang munas. Kami lihat 2-3 hari ini," ujarnya.

Sofjan menambahkan, sekitar 90 perusahaan yang memiliki sekitar 2.000 karyawan sudah memastikan untuk merelokasi pabrik mereka dari Jakarta dan sekitarnya ke Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Penyebab utama rencana relokasi itu, menurut Sofjan, adalah upah minimum provinsi yang naik hingga 40 persen di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, menjadi Rp2,2 juta.

Sementara itu, upah di Jawa Timur dan Jawa Tengah masih sekitar Rp1 juta, atau terpaut Rp1,2 juta dengan di Jakarta. UMP di daerah yang masih rendah itu yang menjadi alasan pengusaha untuk mencari lokasi dengan upah buruh lebih murah.

Perusahaan yang merelokasi pabriknya kebanyakan bergerak di sektor manufaktur dan garmen yang merupakan sektor padat karya.

Sofjan mengungkapkan, pengusaha akan menyelesaikan proses relokasi dalam waktu sembilan bulan, karena mereka membutuhkan waktu untuk melatih karyawannya. Selain itu, mereka juga menyiapkan pesangon bagi karyawan di Jakarta.

Mereka kini memilih untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara diam-diam dan bertahap.

Selain itu, Sofjan mengungkapkan, akan ada sekitar 4-5 pabrik dari luar negeri di bidang garmen dan tekstil yang akan merelokasi ke negara tetangga seperti Bangladesh, Vietnam, dan Korea. Ada juga salah satu perusahaan elektronik yang bakal hengkang ke Malaysia.

"Intinya, tahun ini akan ada relokasi, mereka tidak akan tahan lebih lama di Jakarta," katanya. (eh)



© VIVA.co.id
Share :  
Rating
KOMENTAR
MOMENTUM
  • Info Momentum
Info Pemasangan Momentum:
Telepon: 021-5610-1555 / Sales
Email: salesteam@vivanews.com