Sumber :
- Antara/ Deni
VIVAnews -
Pro-kontra terjadi menanggapi draf Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan Pertahanan Negara. Di RUU itu, warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan wajib mengikuti wajib militer.
Penolakan terhadap RUU Komponen Cadangan muncul dari Ketua Komisi IX , Ribka Tjiptaning, Jumat 31 Mei 2013. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, RUU Komcad adalah upaya militerisasi masyarakat.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Penolakan terhadap RUU Komponen Cadangan muncul dari Ketua Komisi IX , Ribka Tjiptaning, Jumat 31 Mei 2013. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, RUU Komcad adalah upaya militerisasi masyarakat.
"Itu ide konyol. Saya menolak. Ini upaya militerisasi di semua lini. Kita punya pengalaman itu pada masa lalu," kata Ribka Tjiptaning.
Di Pasal 8 ayat 3, tentang pengangkatan anggota komponen cadangan berisi: Pegawai negeri sipil, pekerja dan/ atau buruh yang telah memenuhi persyaratan wajib menjadi anggota komponen cadangan.
Menurut Ribka, keinginan buruh saat ini bukan untuk mengikuti wajib militer. "Tuntutan buruh memperbaiki kesejahteraan. Upaya militerisasi justru akan menjadikan intervensi pada buruh," katanya.
Kata Ribka, kondisi militer Indonesia saat ini justru sudah membaik. Militer masih sanggup untuk mempertahankan keamanan negara. Sehingga tidak dibutuhkan program wajib militer.
"Gagasan ini hanya untuk pengalihan isu. Di mana buruh menuntut kesejahteraan lebih baik. Ini jadi bagian upaya provokasi militer terhadap buruh. Ini bahaya." tuturnya.
Bukan itu saja, dia bahkan menolak keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa) yang masih ada di kampus-kampus. "Pembentukannya tidak jelas dan tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini," katanya.
Salah satu yang mendukung adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas. "Perlu (wajib militer). Tiap negara di dunia ada wajib militer, itu komponen cadangan. Saya setuju," kata Taufiq.
Wajib militer ini, lanjut Taufiq, tidak hanya berguna jika terjadi perang saja. Tetapi bisa digunakan pada saat terjadi gempa. Masyarakat sudah dibekali dengan kemampuan menangani berbagai masalah. "Masalah gempa juga harus siap siaga," kata politisi senior PDIP itu. [Baca juga WNI yang Tolak Wajib Militer Bisa Kena Sanksi Pidana ]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Itu ide konyol. Saya menolak. Ini upaya militerisasi di semua lini. Kita punya pengalaman itu pada masa lalu," kata Ribka Tjiptaning.
