BBM Naik Ditolak, Bagi-bagi Dana Kompensasi Didukung

Rapat Paripurna DPR Bahas Kenaikan Harga BBM
Sumber :
  • ANTARA/Yudhi Mahatma

VIVAnews - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi segera diumumkan pemerintah, menyusul disahkannya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2013 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Senin 17 Juni 2013.

Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kepada warga miskin pun mulai digulirkan seiring pemerintah mulai mensosialisasikan alasan pengurangan subsidi BBM.

Pemerintah menganggarkan Rp29,3 triliun sebagai dana kompensasi. Dari jumlah itu, Rp9,32 triliun dianggarkan untuk BLSM bagi 15,5 juta keluarga miskin. Masing-masing Kepala Keluarga (KK) akan menerima Rp150 ribu per bulan selama empat bulan.

Sejak awal program BLSM yang mirip dengan skema cash transfer yang diberi nama Bantuan Langsung Tunai (BLT) beberapa tahun lalu ini ditentang keras sejumlah partai politik. Pembagian dana kompensasi menjelang Pemilu 2014 dicurigai ditumpangi kepentingan politik.

Hingga RAPBN-P 2013 disetujui oleh DPR, tercatat ada empat partai yang tetap pada pendiriannya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan pembagian BLSM. Mereka adalah Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Hanura dan PKS. Penolakan itu rupanya tak berhenti di lembaga legislatif, namun diikuti pula oleh para kader partai-partai tersebut yang memangku jabatan di daerah.

Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Jokowi sempat menolak program pemberian BLSM karena, kata dia, masyarakat Ibukota lebih memerlukan bantuan yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.

"Saya dari dulu memang tidak senang dengan bantuan tunai, memberikan pendidikan yang tidak baik untuk masyarakat," ujar Joko Widodo di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin lalu.

Kritik Jokowi ini rupanya didengar oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono. Secara tidak sengaja, Agung bertemu dengan Jokowi usai keduanya menghadiri acara peluncuran laporan High Level Panel of Eminent Persons on The Post 2015 Development di Istana Negara, Selasa.

Jokowi bersalaman dengan Agung di halaman parkir depan Istana Negara. Pertemuan itu langsung dimanfaatkan oleh Agung untuk menanyakan ke Jokowi kenapa dia menolak BLSM.

Jokowi kemudian meralat. "Bukan menolak, Pak. Akan lebih baik digunakan untuk usaha produktif. Bukan menolak," ujar Jokowi meyakinkan Agung.

Bukan hanya Menko Kesra yang menyentil mantan Walikota Solo ini. Saat membuka Rapat Kerja Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa kemarin, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi pun memperingkatkan seluruh kepala daerah untuk mematuhi keputusan pemerintah pusat.

"Saya perlu memberikan warning kepada kepala daerah bahwa secara politik mungkin ada yang diusung oleh partai yang tidak setuju kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. Tetapi sebagai kepala daerah, dia adalah bagian dari sistem nasional. Saya harapkan semuanya menaati itu," Gamawan mewanti-wanti.

Jokowi sendiri akhirnya mengkoreksi pernyataan sebelumnya yang mengesankan ia tak mendukung program BLSM. “Saya sampaikan BLSM akan lebih baik kalau diberikan pada usaha produktif. Ini bukan berarti tidak setuju. Saya hanya menyampaikan pendapat personal saya,” kata dia, berkelit.

Sebagai kepala daerah yang berada di bawah presiden, Jokowi menyatakan, dia mendukung program pemerintah. “Soal kenaikan BBM dan pemberian BLSM, ya saya tinggal mendukung. Masak tak mendukung pemerintah,” ujarnya.

Sikap PKS lebih "menarik" lagi. Meski tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM dan pembagian BLSM, namun partai itu mewajibkan semua kepala daerahnya ikut membagikan dana kompensasi tersebut.

Ketua DPP PKS, Sohibul Iman, berkilah meski partainya memiliki suara berbeda, namun kepala daerah terikat Undang-undang yang memang harus menyukseskan program pemerintah.

"Walaupun tidak setuju, kami terikat undang-undang. Harus ikut. Masak kami menentang undang-undang," Sohibul berupaya menjelaskan, di Gedung DPR, Rabu 19 Juni 2013.

Seperti diketahui, beberapa kader PKS menjabat sebagai gubernur. Mereka adalah Ahmad Heryawan di Jawa Barat, Gatot Pujo Nugroho di Sumatera Utara, dan Irwan Prayitno di Sumatera Barat. Partai ini juga memiliki kader yang duduk sebagai bupati dan walikota seperti Nurmahmudi Ismail di Depok dan Muhammad Kasuba di Halmahera Selatan.

Senada dengan PKS, Gerindra yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi pun meminta kepala daerah kader mereka, baik gubernur, bupati atau walikota, untuk tetap membagikan BLSM.

"Menjadi kepala daerah itu karena pilihan rakyat, Gerindra hanya mengusungnya. Kenaikan harga BBM dan BLSM merupakan kebijakan pemerintah. Walaupun partai menolak, meskipun kalah di rapat paripurna, kepala daerah yang diusung Gerindra tetap menjalankan keputusan pemerintah itu," kilah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Prabowo Ingin Bentuk 'Executive Heavy" dengan Rangkul Semua Parpol, Kata Peneliti BRIN

Ia menambahkan, ketika sudah menjadi kepala daerah, maka mereka adalah bagian dari pemerintahan. Muzani bahkan memastikan bila ada partai lain yang menginstruksikan agar kepala daerah tidak melaksanakan keputusan pemerintah, Partai Gerindra tidak akan ikut-ikutan.

Toh demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyindir Mendagri yang meminta semua kepala daerah mendukung program BLSM. Ahok, demikian dia disapa, menilai BLSM tidak tepat sasaran dan terlalu singkat. "Masa jabatan lima tahun, tapi semua mikir untuk melakukan sesuatu yang pendek," kata dia.

Ahok kemudian menceritakan pengalamannya saat menjabat Bupati Belitung Timur dan merealisasikan berbagai dana bantuan tunai yang disiapkan pemerintah. Biasanya, kata dia, bantuan tersebut bocor dan tidak menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

"Pada prakteknya, pasti 60 persen bocor. Susah juga mengawasinya. Persoalannya, kita itu tidak pernah menyiapkan semuanya dalam jangka panjang," tuturnya.

Ahok lebih setuju jika anggaran tersebut dijadikan program produktif. Di antaranya, untuk menjaga satbilitas harga sembako dan menyiapkan transportasi murah untuk masyarakat.  

"Ya bantuan sosial sudah mereka putuskan. Kita mau bilang apa? Yang memutuskan DPR sama Presiden, mereka yang paling tinggi," katanya, pasrah.

Mekanisme penyaluran BLSM

Menko Kesra Agung Laksono memastikan sesaat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi maka penyaluran dana bantuan bagi masyarakat miskin segera cair. Penyaluran akan dilakukan bertahap dengan diawali di 12 provinsi dan kemudian ke seluruh Indonesia.

Kedua belas provinsi dan kota besar itu antara lain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Medan.

"Tidak mungkin seluruh Indonesia sekaligus, tetapi secara bertahap. Mulai dari 12 provinsi dulu. Nanti sisanya menyusul, yang jelas secepatnya," kata Agung.

Dia mengatakan masyarakat yang memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS) bisa mengambil dana BLSM di tempat-tempat yang telah disiapkan, antara lain di Kantor Pos. Diharapkan, mulai bulan ini dana kompensasi sudah dapat dinikmati oleh masyarakat.

"Hanya yang punya KPS yang bisa. KPS itu ada barcode, tidak bisa digunakan orang lain atau tidak bisa dijualbelikan. Sekarang sedang diedarkan. Diharapkan sebelum 30 Juni sudah selesai," ujarnya.

Selain itu, dia menuturkan penyaluran KPS bagi masyarakat yang berhak antara lain dilakukan melalui RT masing-masing. Penyaluran BLSM sendiri berlangsung selama empat bulan akan dilakukan pada dua termin masing-masing pada Agustus dan September.

Perihal waktu pengumuman kenaikan BBM yang akan diikuti kebijakan penyaluran BLSM dan program lainnya, Agung memperkirakan sebelum puasa dimulai.

Selain BLSM, pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pemberian subsidi bagi masyarakat miskin untuk meminimalisir dampak kenaikan harga BBM. Itu antara lain berupa pembagian beras miskin, Program Keluarga Harapan (PKH), infrastruktur dasar, dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Program-program perlindungan sosial seperti beras untuk masyarakat miskin sebanyak 15 kilogram dalam sebulan dua kali akan dibagikan kepada 15,5 juta rumah tangga sasaran.

Bantuan untuk pendidikan siswa masyarakat miskin sebanyak 13,5 juta siswa. Bantuan ini meningkat dari sebelumnya Rp360 ribu per bulan menjadi Rp450 ribu, kemudian SMP dari Rp500 ribu menjadi Rp700 ribu dan SMA dari Rp700 ribu menjadi Rp1 juta per bulan. Pencairan program ini akan menunggu proses pendaftaran siswa baru. Bagi yang bukan siswa baru, uang akan segera dicairkan kira-kira pada Juli atau Agustus 2013.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah memastikan keakuratan jumlah penerima BLSM sebanyak 15,5 juta rumah tangga. Data tersebut berasal dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh BPS.

Kepala BPS Suryamin memastikan keakuratan survei yang dilakukan BPS 2011 silam. Sebab dari metodologi, berawal dari hasil penduduk, kemudian dihitung berapa pengeluaran rumah tangga. Setelah dilakukan pemeringkatan diperoleh jumlah 25,2 juta rumah tangga. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga setara dengan 62 juta orang atau sekitar 25 sampai 30 persen penduduk Indonesia.

Untuk mengantisipasi kesalahan sasaran penyaluran BLSM, pemerintah menggunakan mekanisme musyawarah desa. Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan mekanisme musyawarah desa memfasilitasi pelaporan bagi warga yang mendapatkan KPS, tetapi bukan masyarakat miskin.

“Nanti di desa pasti ada yang merasa dapat KPS, tetapi bukan miskin. Nah, nanti ada mekanisme musyawarah desa di situ supaya bisa dikoreksi dan dikasih kepada yang berhak,” ujarnya. (kd)

Reskrim Polres Metro Jakarta Barat meringkus sipir taksi online bernama Michael Gomgom (30), yang menodong dan memeras seorang wanita yang menjadi penumpangnya.

Sopir Taksi Online yang Todong Penumpang Wanita dan Minta Rp 100 Juta Ditangkap saat Tidur Pulas

Reskrim Polres Jakarta Barat, meringkus sopir taksi online, Michael Gomgom (30), yang menodong dan memeras seorang wanita yang menjadi penumpangnya. Dia sedang istirahat.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024