SMS SBY dan Babak Baru Perseteruan Demokrat-PPI

Rapimnas Partai Demokrat
Sumber :
  • VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews
Nurul Ghufron Bakal Disidang Etik Dewas KPK pada 2 Mei Terkait Mutasi Pegawai Kementan
- Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta kadernya untuk mewaspadai manuver organisasi yang didirikan bekas Ketua Umum Demokrat sebelumnya, Anas Urbaningrum. SBY pun menyampaikan arahan pada kader-kader Demokrat untuk mewaspadai pengikut Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), organisasi yang didirikan Anas itu.

Mendag Imbau Masyarakat Tak Perlu Khawatir soal Pelemahan Rupiah

Kubu PPI pun sepertinya "mengkeret". Anggota Partai Demokrat yang juga Sekjen Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Gede Pasek Suardika, meminta partai dan ormasnya untuk saling menahan diri dan tidak terlibat perseteruan lebih tajam lagi.
PSSI Buka Suara soal Nilai Kontrak Shin Tae-yong di Timnas Indonesia hingga 2027


“PPI dan Demokrat, tarik nafas dulu supaya segar," kata Pasek. "Setelah itu kita lihat masalahnya apa. Jangan sampai orang dengar petasan, dikira granat,” kata mantan Ketua Komisi III DPR yang dicopot dari jabatannya oleh Demokrat karena bergabung dengan ormas PPI itu, Kamis 24 Oktober 2013.

Pasek sebagai salah satu orang yang disebut dalam pesan singkat atau SMS SBY kepada kepada elite Demokrat, mengatakan siap dipanggil oleh Dewan Kehormatan Partai Demokrat. “Saya hanya tidak siap jika dipanggil Tuhan karena anak saya masih kecil,” kata dia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Pasek akan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi jika dipanggil Dewan Kehormatan Demokrat. “Namanya juga Dewan Kehormatan. Kalau dipanggil ya saya merasa terhormat karena bisa menjelaskan,” ujar karib Anas itu.


SMS dari SBY


Rabu lalu, beredar SMS dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menyiratkan kemarahan kepada Anas Urbaningrum. SMS itu bocor ke kalangan wartawan di Gedung DPR RI.


Dalam SMS itu, SBY menyampaikan beberapa poin, namun wartawan hanya mengetahui dua poin. Poin pertama terkait mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum yang kini menjabat Ketua Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Poin kedua menyangkut kader Demokrat Gede Pasek Suardika yang menjabat sebagai sekjen ormas bentukan Anas itu.


Berikut poin kelima isi SMS sang Ketua Umum Demokrat yang bocor di gedung parlemen:
"5. Jika terbukti (anggota Fraksi Demokrat) Pasek menyebarkan berita bohong yang mencemarkan nama baik BIN dan secara tidak langsung mencemarkan nama baik Presiden, saya kira Dewan Kehormatan harus mengambil sikap."


Terkait beredarnya SMS tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan SBY memang mengeluarkan arahan bagi para elite dan kader Demokrat, namun tidak disebarkan melalui pesan singkat. “Saya yakin tidak ada SMS seperti itu,” ujarnya.


Pasek sendiri mengaku tidak tahu soal SMS itu karena Rabu kemarin, 23 Oktober 2013 sedang memperingati Hari Raya Galungan. Ketika melihat isi SMS itu dari wartawan, Pasek mengatakan kemarahan SBY itu wajar seperti bapak kepada anak.


Namun Pasek juga mengaku kecewa bila ia sampai diberi sanksi oleh Demokrat. Dia merasa sudah berpolitik bersih, cerdas, dan santun seperti slogan Demokrat. “Banyak teman-teman yang tidak menjalankan itu tapi tidak ditegur. Misalnya ada suami-istri satu daerah pemilihan, tidak diapa-apakan. Sementara saya maju di Dewan Perwakilan Daerah karena istri saya maju caleg DPR,” kata dia.


Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto menyatakan, perbuatan tidak benar yang dimaksud Agus itu berkaitan dengan isu penjemputan paksa dan penculikan mantan Ketua Umum Demokrat Profesor Subur Budhisantoso oleh Badan Intelijen Negara. “Anggota PPI menuduh tanpa dasar (Prof Subur dijemput paksa BIN), bahkan tidak minta maaf. Itu kan tidak benar sama sekali,” kata Agus.


Anggota PPI yang dimaksud Agus adalah Juru Bicara PPI M Rahmad yang juga mantan Wakil Direktur Eksekutif Partai Demokrat. Rahmad mengatakan kepada peserta diskusi ‘Dinasti Versus Meritokrasi Politik’ di markas PPI Jumat lalu, 18 Oktober 2013, Prof Subur tak bisa hadir sebagai narasumber karena dijemput BIN. Informasi itu ia dapatkan dari pengurus PPI Sri Mulyono yang bertugas menjemput Subur. Selanjutnya beredar video di YouTube yang menyebut Prof Subur dijemput paksa BIN.


Pengurus PPI Sri Mulyono telah meminta maaf atas hal ini, namun Rahmad tidak bersedia minta maaf karena dia hanya menyampaikan informasi yang didapat dari Sri Mulyono.


Langkah Keras Demokrat


Kubu Demokrat sudah merespons keras soal tindakan PPI ini. Wakil Ketua Umum sekaligus Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf mengusulkan agar PPI dibubarkan.


Sementara Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik mengatakan, arahan SBY sesungguhnya tak hanya ditujukan untuk menanggapi manuver PPI. “Arahannya tangkal semua gangguan dari luar partai,” kata Menteri ESDM itu.


Sementara Dewan Kehormatan Partai Demokrat akan memanggil kader-kadernya yang bergabung dengan Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). Meski demikian, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Hermanto menegaskan, pemanggilan itu bukan atas arahan Ketua Umum Susilo Bambang Yudhoyono.


"Itu merupakan proses, tapi bukan perintah SBY. Oh, anak ini masih kader Demokrat, tapi kok berbuat ini (gabung dengan PPI). Perlu diselesaikan dengan Dewan Kehormatan, karena ada kader Demokrat yang berbuat seperti ini," kata Agus.


Namun, Agus tak menyebutkan siapa saja yang akan dipanggil Dewan Kehormatan. "Nanti lebih jelas siapa-siapa yang dipanggil dan diperiksa Dewan Kehormatan. Siapa saja yang melaksanakan atau memberikan keterangan tidak benar terkait Demokrat," ujar dia.


Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Suaidi Marasabessy mengatakan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bukti-bukti soal keterlibatan kadernya di organisasi masa Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). "Masih dikumpulkan data-data baru nanti data itu dianalisa, sejauh mana kaitannya dengan kader-kader di PPI, apa keterlibatannya," kata Suaidi.


Dewan Kehormatan sendiri akan memberikan sanksi kepada kadernya yang terbukti ikut PPI apalagi ikut "menyerang" Demokrat. Menurut Suaidi, pemeriksaan itu, bukan karena instruksi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. (eh)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya