RI Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia, Seberapa Besar Skala Bisnisnya?

Presiden juga mendukung penuh rencana pembuatan cetak biru ekonomi syariah. Diharapkan, hal tersebut dapat sejalan dengan rencana kerja Pemerintah dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI). "Karena meningkatnya ekonomi syariah dapat meningkatkan kemandirian dan ketahanan bangsa menghadapi situasi global," ungkapnya.

Sejumlah kalangan menyambut baik gagasan Presiden SBY itu. Pengamat Ekonomi Syariah, Syakir Sula, menilai bahwa peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia saat ini memang masih minim. Padahal, daya tahan sistem ekonomi tersebut sudah terbukti tahan krisis ekonomi global.

Selama ini, kata Sula, ekonomi berbasis Syariah lebih banyak diinisiasi oleh masyarakat dan BI. "Pemerintah yang terdiri dari menteri-menteri  dibawah pimpinan Presiden SBY selama pemerintahannya belum menunjukan peran," ujarnya, saat dihubungi VIVAnews.

Syakir Sula menegaskan bahwa seharusnya kementerian BUMN berperan aktif menyalakan ekonomi jenis ini. Harus ada bank pelat merah besar dan berbasis syariah. Apakah bak itu dibentuk baru atau mengakusisi anak usaha bank yang saat ini sudah ada.

Langkah Presiden yang mencanangkan Gres, menurut Syakir, sangatlah cerdas. Sebab, negara-negara lain, bahkan yang yang non muslim sudah lama juga berharap bahwa Indonesia akan menjadi negara terbesar ekonomi syariahnya di dunia. Malah sejumlah negara sudah melaju dulu membentuk basis ekonomi syariah ini. 

"Singapura dan Hongkong misalnya, mau menjadikan negaranya sebagai pusat ekonomi syariah. Sangat tidak pantas jika tidak dilakukan di Indonesia, selain dengan jumlah mayoritas muslim, sistem syariah juga sesuai dengan kultur bagi hasil yang masih ada di masyarakat," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan, di beberapa negara misalnya Malaysia, keberpihakan pemerintah sangat besar mendukung perkembangan ekonomi syariah. Dana yang ada dalam sistem tersebut, 80 persen dimiliki pemerintah dan sisanya milik masyarakat. "Di sini terbalik. Jadi, terlihat pemerintah belum signifikan untuk pengembangan syariah," ungkapnya.

Edukasi kepada masyarakat, menurut Syakir, merupakan suatu hal yang penting dalam perkembangan sistem ekonomi jenis ini.  Namun, lagi-lagi peran pemerintah haruslah ditingkatkan.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D Hadad di tempat berbeda, mengaku bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah, khususnya industri keuangan sudah berkembang cukup lama di Indonesia, namun belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Itu sebabnya, gerakan ekonomi syariah yang dicanangkan Presiden mengingatkan kita bahwa belum maksimal upaya kita pada sektor ini.

Muliaman mengaku bahwa dengan pindahnya fungsi pengawasan lembaga keuangan dan perbankan ke OJK tahun depan, tanggung jawab akan beralih ke OJK. Dan edukasi kepada masyarakat mengenai ekonomi syariah akan menjadi salah satu fokus utama di masa-masa yang akan datang.

Banyak pihak menyambut baik rencana pengembangan ekonomi syariah itu. Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah sangat penting bagi Indonesia di masa mendatang. Sebab, industri berbasis syariah telah menunjukkan kesaktian dengan lolos dari ancaman krisis ekonomi.

Sementarai itu, Ketua Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, Halim Alamsyah, mengungkapkan bahwa total dana kebajikan yang berasal dari pelaku usaha ekonomi syariah di Indonesia mencapai Rp65 miliar.

Di sela-sela pencanangan gerakan ekonomi syariah, Halim mengatakan, dana kebajikan tersebut disalurkan guna pemberdayaan UMKM berbasis syariah. "Dana kebajikan masuk dalam program sejuta berdaya itu. Mengumpulkan 10 ribu calon penerima dana kebajikan atau dana kepedulian sosial. Dalam tiga minggu saja sudah terkumpul Rp65 miliar," ujarnya.

Halim mengungkapkan, dana kebajikan atau Qarhdhul Hasan berasal dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang diberikan baik melalui institusi maupun individu. "Kebanyakan dari lembaga berbasis syariah, nanti akan kami catat sebagai program sejuta berdaya. Dan dana itu yang diputar. Sehingga boleh dibilang biayanya nol," kata Halim.

Halim, yang juga tercatat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang Pengawasan menargetkan, ekonomi syariah di Indonesia ke depannya dapat memberdayakan satu juta wirausaha berbasis syariah dengan program ini, sehingga dapat mendorong perekonomian.

Dana ini, menurut Halim, nantinya juga akan dikelola oleh masing-masing penerima. "Kami optimis, target Rp1 juta itu yang menerima kita dorong jadi wirausaha, berarti minimal harus ada dana Rp1 triliun," ujarnya. Jika rencana ini mulus maka ekonomi syariah bisa digerakan dengan sangat mulus.

Sebenarnya, ekonomi Syariah dalam tataran konsep bukan diperuntukkan bagi kalangan umat Islam saja, sebab dunia barat juga merespon baik konsep ini. Konsep ekonomi jenis ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bersama bagi seluruh umat manusia. 

Bahkan Inggris menjadi negara pertama, yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, yang meluncurkan obligasi syariah. Salah satu persyaratan obligasi jenis ini adalah para investor dilarang menerima bunga yang termasuk dalam jenis riba.

Dikutip dari laman Telegraph, Perdana Menteri David Cameron, akhir Oktober lalu mengumumkan rencana penerbitan Sukuk sebesar 200 juta pound sterling di Forum Ekonomi Islam Dunia di London. Sukuk ini bisa dibeli oleh para investor Muslim untuk mendongkrak nilai investasi baru di kota itu.

Cameron mengatakan bahwa Kementerian Keuangan tengah menyusun rencana penerbitan sukuk, obligasi yang sejalan dengan hukum keuangan Islam.

Obligasi ini menjadikan Inggris negara non-Muslim pertama yang menggunakan investasi syariah yang tengah maju pesat di seluruh dunia. Nilai investasi syariah diperkirakan mencapai 1,3 triliun pound sterling tahun depan.

Dalam bocoran pidatonya, Cameron mengatakan bahwa adalah "kesalahan" jika Inggris tidak memanfaatkan kesempatan menggunakan sistem investasi Islam. London, tambahnya, harus menjadi saingan utama Dubai sebagai pusat ekonomi syariah.

"Ketika keuangan Islam tumbuh 50 persen lebih cepat ketimbang perbankan tradisional, dan ketika investasi Islam diperkirakan meningkat 1,3 triliun pound sterling pada 2014, kita ingin memastikan porsi besar dari investasi baru itu di buat di sini, di Inggris," tulis Cameron dalam pidatonya.