- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah kawasan industri menjadi kompleks perkantoran dan perumahan. Salah satu yang akan menjadi prioritas adalah Kawasan Berikat Nusantara di Cakung, Jakarta Timur.
Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Selasa 26 November 2013, mengatakan, Pemprov DKI saat ini sedang menyiapkan perubahan status 600 hektare lahan KBN dari kawasan pabrik menjadi properti.
Pemprov yakin usaha ini tak bakal ditentang para pengusaha. Sebab, harga jual perkantoran dan perumahan akan jauh lebih tinggi dibanding tetap menjadi pabrik. Selain itu, upah buruh di Jakarta juga sudah sangat tinggi, sehingga keberadaan pabrik padat karya sudah tak lagi menguntungkan.
Menurut Ahok, bila pabrik-pabrik ini pindah juga para pengusaha tak rugi. Tanah yang jadi pabrik saat ini bisa dijual lebih mahal. "Harga tanahnya pasti naik, karena Nilai Jual Objek Pajaknya otomatis naik."
Setelah Kawasan Berikat, kemudian Pemprov DKI akan menyasar Kawasan Industri Pulogadung milik PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP). JIEP dan PT Kawasan Berikat Nusantara merupakan Badan Usaha Milik Negara. "Kami sudah koordinasi dengan pusat," katanya.
Selain alasan itu, alasan terpenting adalah dua kawasan itu sudah tak seramai dulu. Kawasan Industri Pulogadung, misalnya, sebagian besar pabrik sudah pindah. Hanya sebagian kecil yang masih memproduksi di kawasan ini.
Kurangi pabrik
Gubernur Jokowi juga pernah mengatakan, seharusnya industri manufaktur yang padat karya bisa memilih tempat yang lebih menguntungkan selain di Jakarta. Karena arah Jakarta bukan menjadi kota industri, tetapi kota perdagangan dan jasa.
"Apa kita mau Jakarta ini penuh dengan industri-industri, kan tidak. Kalau industri memang baiknya di luar Jakarta, di pinggir Jakarta," katanya.
Memang, beban pabrik padat karya di Jakarta ini sudah sangat berat. Upah minimum para buruh sudah di atas Rp2 juta. Jauh lebih tinggi dari wilayah-wilayah sekitar. Itu saja, pada 1 November lalu, Pemerintah Provinsi DKI menetapkan UMP baru Rp2,4 juta untuk tahun 2014. Ini naik lagi dari upah tahun ini Rp2,2 juta.
Sebenarnya, langkah Pemprov mengusir pabrik manufaktur bukan kali ini saja. Beberapa kali Ahok meminta pengusaha yang tidak sanggup membayar buruh sesuai Upah Minimum Provinsi agar angkat kaki dari Jakarta. Bagi Ahok, tidak ada pilihan bagi pengusaha karena upah minimum saat ini sudah sesuai kebutuhan hidup layak warganya.
Pemprov menawarkan solusi membantu membeli dan menjual aset tanah dan pabrik yang ditinggalkan pengusaha. "Kalau sudah tak sanggup bayar upah buruh sesuai UMP, silakan pindah ke luar kota. Untuk aset yang ditinggalkan, kami akan bantu. Kami beli dan tawarkan pada yang lain," kata Ahok.
Ia beranggapan ini solusi yang ideal yang diberikan Pemprov pada pengusaha. Selain itu ia memberi keleluasaan mengubah kawasan pabrik lama milik pengusaha. "Anda boleh mengubah peruntukan dari pabrik jadi kawasan gudang, bisnis, nah kan lebih adil, nanti dapat uang lebih bisa ke sana," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengatakan pembelian aset pabrik oleh pemda itu sangat memungkinkan. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pemda masih membutuhkan banyak lahan. "Kami akan jadikan lahan sekolah dan rusun terpadu," ujarnya.
Dia mengakui gagasannya ini memang tidak mudah direalisasikan. Namun tetap harus diperjuangkan.
Skenario lain, Pemprov menyiapkan tiga pulau untuk kawasan pabrik. Di situ juga dibangun tempat tinggal, sehingga para buruh tidak perlu mengeluarkan ongkos mahal.
"Kalau mereka tinggal dekat tempat kerja kan transpor murah, hemat waktu. Jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan juga terjamin," ujarnya.
Konsep ini diharapkan bisa diterima pengusaha dan para buruh. "Intinya Pak Gubernur mau rekayasa sosial. Orang harus punya kualitas hidup lebih baik. Kerja lebih enak. Waktu berangkat kerja lebih pendek dan mereka menjadi keluarga lebih baik dan bantu kami kurangi macet," ujarnya. (sj)
