- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyediakan pinjaman US$400 juta atau sekitar Rp4,7 triliun untuk membantu Indonesia mempercepat perbaikan infrastruktur.
Pinjaman tersebut, dinilai diperlukan untuk mendorong laju pertumbuhan yang lebih inklusif.
Selain ADB, World Bank (Bank Dunia), Japan International Cooperation Agency (JICA), dan Agence Française de Développement (AFD) ikut andil.
"Lemahnya konektivitas transportasi dan sistem logistik telah menghambat pertumbuhan Indonesia. Kondisi itu menyulitkan upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan," ujar James Nugent, Direktur Jenderal Departemen Asia Tenggara ADB dalam keterangan tertulis, Kamis 28 November 2013.
Dana pinjaman ADB tersebut akan dimanfaatkan untuk mendorong reformasi kebijakan yang dapat mengurangi hambatan dan mendorong investasi di sektor infrastruktur Indonesia.
Menurut Nugent, setelah mengalami kenaikan pesat beberapa tahun terakhir, kini laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai melambat. Selain karena kondisi ekonomi eksternal, pelambatan ini akibat kurangnya dukungan infrastruktur untuk menopang laju pertumbuhan.
Kondisi itu terlihat dari menurunnya kondisi jalan di daerah, pelabuhan yang semakin padat, sistem logistik yang lemah, dan transportasi antarpulau yang belum optimal. Berbagai kelemahan ini menyebabkan tingginya ongkos transportasi dan logistik, sehingga menimbulkan kesenjangan pembangunan di daerah.
"Ini yang dapat menghambat integrasi sektor manufaktur Indonesia ke dalam jaringan produksi internasional," kata Nugent.
Pinjaman ADB berbasis kebijakan itu bertujuan untuk memperkuat kerangka regulasi di sektor transportasi dan logistik, serta mendukung pertumbuhan investasi di sektor transportasi.
Dana tersebut juga untuk memacu perbaikan konektivitas domestik dengan perbaikan perawatan jalan, serta meningkatkan konektivitas internasional melalui efisiensi pelabuhan di Indonesia.
Tujuan lain dari program ini adalah untuk memperbaiki konektivitas ke kawasan timur Indonesia, guna meningkatkan peluang ekonomi dan mengurangi kemiskinan.
Pinjaman ADB dari dana ordinary capital resources ini akan didukung pembiayaan tambahan sebesar US$300 juta dari Bank Dunia, US$200 juta dari JICA, dan US$100 juta dari AFD.
ADB yang berkedudukan di Manila, bertekad untuk mengentaskan kemiskinan di kawasan Asia-Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan bagi lingkungan, dan terintegrasi di tingkat regional. Berdiri pada 1966, ADB dimiliki oleh 67 negara, termasuk Indonesia.
Pada 2012, bantuan ADB di kawasan ini mencapai US$21,6 miliar, termasuk pembiayaan bersama sebesar US$8,3 miliar.
Pemerintah siapkan program
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, menyatakan bahwa pemerintah akan sangat senang menerima bantuan ADB. Dana itu berupa pinjaman untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Kementerian PU, ditegaskannya, telah siap memanfaatkan dana pinjaman itu untuk pembenahan infrastruktur di daerah. Namun, keputusan pengalokasian dana bantuan tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas (Bappenas).
"Biasanya masuk Bappenas dulu. Nanti, baru Bappenas yang memutuskan berapa yang masuk ke PU," ujar Djoko, saat ditemui usai membuka peluncuran produk penelitian dan pengembangan PU di Jakarta, Kamis.
Sebab, ia melanjutkan, dana bantuan itu juga akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur lain seperti kelistrikan dan pelabuhan yang perencanaan proyeknya berada di kementerian lain.
Ada pun proyek Kementerian PU, sudah disiapkan berdasarkan skala prioritas.
"Di PU itu, paling tidak sampai lima tahun ke depan sudah ada daftar pasti infrastruktur apa yang akan dibangun. Kami tinggal lihat buku panduan, nanti di mana harus dibangun jalan, irigasi, waduk, atau rumah susun," katanya.
Untuk itu, Djoko akan menunggu tindak lanjut dari Bappenas untuk mengkoordinasikan alokasi dana pinjaman tersebut.
Dia mengungkapkan, Kementerian PU memang merupakan salah satu yang selalu diprioritaskan untuk memanfaatkan dana pinjaman luar negeri.
Utang PU sendiri, menurut Djoko, paling banyak berasal dari pinjaman Jepang, disusul Bank Dunia dan ADB. "Dari tahun ke tahun, PU selalu menjadi yang tertinggi untuk pinjaman luar negeri," kata dia.
Swasta ditawari proyek infrastruktur
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas telah meluncurkan buku pedoman proyek Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau Public Private Partnership (PPP).
Dalam PPP Book tersebut, sebanyak 27 proyek senilai US$47,3 miliar atau Rp520,3 triliun ditawarkan pemerintah.
Menteri PPN/Bappenas, Armida Alisjahbana, mengatakan bahwa 27 proyek dalam PPP Book tersebut merupakan proyek-proyek yang lolos seleksi di pemerintahan. Proyek dibagi dua, klasifikasi prospektif senilai US$33,1 miliar dan potensial sebesar US$14,1 miliar.
"Ada 14 proyek prospektif, termasuk sanitasi, solid way, air minum dan 13 proyek potensial, antara lain satu water supply dan sembilan transportasi," ujar Armida di JCC Senayan, Jakarta, akhir pekan lalu.
Untuk proyek prospektif senilai total US$33,1 miliar antara lain:
1. Kereta Bandara Manggarai - Soekarno Hatta senilai US$2,5 miliar.
2. Perluasan Terminal Peti Kemas Gedebage Bandung senilai US$133 juta.
3. Rehabitalisasi Stasiun Kereta dan Trotoar di Malioboro, Yogyakarta, senilai US$828 juta.
4. Proyek Pengembangan Perkotaan Banda Aceh senilai US$21 juta.
5. Pengembangan Infrastruktur Selat Sunda senilai US$25 miliar.
6. Tol Manado-Bitung senilai US$353 juta.
7. Akses Tol Tanjung Priok senilai US$612 juta.
8. Tol Balikpapan-Samarinda senilai US$1,2 miliar.
9. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung senilai US$836 juta.
10. Fasilitas Pengolahan Air Bersih Pondok Gede senilai US$20 juta.
11. Fasilitas Pengolahan Air Bersih Bali Selatan senilai US$218 juta.
12. Fasilitas Pengolahan Limbah di Bogor dan Depok senilai US$40 juta.
13. Fasilitas Pengolahan Limbah di Surakarta senilai US$30 juta.
14. PLTA Karama, Sulawesi Barat senilai US$1,3 miliar.
Sementara itu, untuk proyek potensial sebesar US$14,1 miliar yaitu:
15. Pengembangan Pelabuhan Maloy, Kalimantan Timur senilai US$1,7 miliar.
16. Pembangunan Pelabuhan Cilamaya, Karawang senilai US$1,1 miliar.
17. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Sauh, Batam senilai US$805 juta.
18. Pembangunan Bandara Bali yang baru senilai US$510 juta.
19. Pembangunan Bandara Internasional Kulonprogo, Yogyakarta senilai US$500 juta.
20. Pembangunan Rel Kereta Api Batubara Pulau Baai-Muara Enim senilai US$3 miliar.
21. Pembangunan Monorel di Sumatera Selatan senilai US$550 juta.
22. Pembangunan MRT Surabaya senilai US$1,17 miliar.
23. Pembangunan Monorel Bandung senilai US$2,86 miliar.
24. Pembangunan Ruas Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) senilai US$1 miliar.
25. Pembangunan Ruas Tol Pandaan-Malang senilai US$420 juta.
26. Pembangunan Ruas Tol Pasirkoja-Soreang senilai US$210 juta.
27. Pengolahan Fasilitas Pengolahan Limbah Selokan Jakarta senilai US$173 juta.
Efisiensi dan daya saing
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Presiden Boediono, menyatakan bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan-perbaikan di sektor transportasi. Salah satunya adalah infrastruktur pelabuhan.
Hal itu, bertujuan agar mendorong terjadinya biaya logistik yang lebih murah dan bisa meningkatkan daya saing produk dalam negeri dengan negara lain.
"Pemerintah sangat ingin menurunkan biaya logistik, karena itu bisa menentukan daya saing," ujar Boediono dalam sambutannya pada pembukaan Trade Expo Indonesia ke-28 di Jakarta, Rabu lalu.
Biaya logistik yang murah, ia melanjutkan, juga bisa dijadikan alat penghalau produk impor yang semakin banyak. Sebab, biaya logistik murah bisa membuat arus distribusi produk lokal berjalan lancar.
"Pemerintah sudah melakukan beberapa inisiatif. Di Tanjung Priok misalnya, ada proyek besar yang akan meningkatkan kapasitas pelabuhan dan itu dilakukan oleh PT Pelindo II (Persero) dan dua tahun akan kelihatan hasilnya," kata Boediono.
Peningkatan kapasitas ini, menurut Boediono, juga sudah bergerak di pelabuhan-pelabuhan lain, terutama di Indonesia Timur. "Saya minta Menteri Perhubungan untuk memberi perhatian terhadap pembangunan di pelabuhan-pelabuhan di sana," ujarnya.
Untuk perkeretaapian, Boediono menambahkan, pembangunan jalur perlintasan ganda (double track) dijadwalkan selesai pada tahun depan atau 2014. "Bayangkan, pengangkutan manusia dan barang bisa ditampung lebih banyak lagi dengan kereta api. Itu kan, mengurangi beban jalan raya dan biaya," kata Boediono.
Sementara itu, untuk perbaikan bandara, pemerintah mengupayakan dengan pembangunan sarana dan perluasan airport. Ia menyebutkan bahwa Bandara Kualanamu di Sumatera Utara sudah dioperasikan, perluasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun kini sedang berjalan.
"Lalu, ada perbaikan Bandara Juanda, bandara di Semarang, di Balikpapan, dan di beberapa tempat lain sedang berjalan," kata Boediono.
Sedangkan proyek infrastruktur jalan, menurutnya, merupakan salah satu pembangunan yang menjadi prioritas untuk menekan biaya logistik. Pemerintah terus memperbaiki, memperluas jalan dan membangun jalan tol. Namun, hambatan yang kerap ditemui adalah masalah pembebasan lahan.
"Lahan sulit dibebaskan, terutama di Jawa. Tetapi, ini sudah berjalan. Memang sedikit lambat," tutur Boediono. (asp)
