Sumber :
- ANTARA FOTO/Fanny Octavianus
VIVAnews - Pekan lalu, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina di Jakarta disesaki kendaraan. Kebanyakan mobil pribadi. Mereka dengan tertib mengantre. BBM langka?
Ternyata tidak. Pemilik mobil itu bukan bermaksud untuk mengisi BBM pada kendaraannya. Tapi, mereka mengantre untuk menunggu giliran pendaftaran, sekaligus pemasangan perangkat Radio Frequency Identification atau RFID.
Apa itu RFID?
Baca Juga :
AS Minta Iran Biarkan Israel Lakukan Serangan Balik, Hanya Sebagai 'Simbolis' Agar Israel Tak Malu
Menurut wikipedia, RFID atau Identifikasi Frekuensi Radio adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID, atau transponder untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh.
Label atau kartu RFID tersebut adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan ke sebuah produk, dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio.
Nah, alat ini yang akan dipasang di kendaraan untuk mengendalikan pemakaian BBM bersubsidi. Upaya ini merupakan bagian dari program Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) yang dilakukan PT Pertamina dalam distribusi bahan bakar minyak.
Sebagai sistem teknologi informasi, RFID ini dikembangkan oleh PT Inti, untuk menyukseskan program Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM itu.
Project Manager
RFID PT Inti, Jefry Wahyudi, seperti dikutip dari situs Pertamina, mengatakan, sebelum resmi dipasang pada kendaraan, perangkat RFID sudah diuji pada enam SPBU. "Sempat mengalami kendala, namun saat ini sudah lebih bagus," ujarnya.
Selaku pemenang tender monitoring dan pengendalian BBM bersubsidi, PT Inti berencana memasang perangkat RFID yang berbentuk cincin pada 11 juta mobil, 80 juta sepeda motor, 3 juta bus, dan 6 juta truk di seluruh Indonesia.
PT Inti juga menjadi pemantau penyaluran Solar dan Premium bersubsidi dari 91.311 kepala selang (nozzle) di 5.027 stasiun pengisian bahan bakar umum. Sebanyak 780.000 alat pengendali konsumsi BBM subsidi berupa Tag, juga sudah diimpor PT Inti untuk dipasang pada kendaraan.
Senior Vice President Fuel Retail and Marketing PT Pertamina, Suhartoko, menambahkan, program pemasangan RFID bertujuan untuk melakukan monitoring dan pencatatan transaksi pembelian BBM bersubsidi. Perangkat RFID hanya untuk mencatat identitas kendaraan dan merekam volume pembelian setiap transaksinya.
"Jadi, tidak ada pembatasan volume pembelian," tuturnya.
Lamban dan simpang siur
Meski telah mempersiapkan dan menguji keandalan perangkat RFID itu, termasuk mendatangkannya dari luar negeri, tetap saja pemasangannya terkesan lamban.
Pertamina mengakui, belum masifnya pemasangan RFID, karena PT Inti meminta perubahan nilai kontraknya. Saat ini, PT Inti kesulitan melakukan pengadaan atau impor RFID, karena menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah.
Sementara itu, kontrak dengan Pertamina masih menggunakan acuan di bawah kurs saat ini. PT Inti pun sudah mengajukan perubahan nilai kontrak akibat kurs dolar yang menguat saat ini.
"Dari kami, tentunya harus berkonsultasi dan menerima rekomendasi dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) dahulu, apakah hal tersebut bisa dilakukan atau tidak. Jika bisa, berapa nilai kontraknya," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir.
PT Inti sendiri terus mempercepat pemasangan RFID di tengah pengajuan perubahan nilai kontrak. Perusahaan menargetkan hingga akhir tahun sebanyak 4,5 juta unit kendaraan telah dipasang RFID.
Pertamina nantinya akan membayar ke PT Inti Rp18 per liter untuk setiap penyaluran BBM subsidi. Perusahaan energi pelat merah itu bisa menambah pembayaran Rp20,47 per liter, apabila distribusi sistem ini menggunakan kartu pintar.
Kecemasan masyarakat berawal dari munculnya broadcast message yang berisi informasi soal biaya Rp200 ribu, yang harus dikeluarkan apabila pemasangan dilakukan lewat dari bulan November 2013.
Mereka mengeluh, karena informasi yang tidak jelas dan simpang siur. Padahal, kegiatan pemasangan RFID sudah dilakukan Pertamina sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, sistem monitoring dan pengendalian BBM melalui RFID itu pun masih dalam tahap uji coba.
Rudi, warga Depok, Jawa Barat, mengeluhkan kebijakan pemerintah terkait pemasangan alat pengendali konsumsi BBM bersubsidi di SPBU, yang informasinya tidak jelas dan simpang siur itu.
Kepastian tentang pemasangan RFID tidak dipungut biaya baru diperolehnya beberapa hari terakhir. Padahal, kegiatan pemasangan RFID sudah dilakukan Pertamina sejak beberapa bulan lalu.
"Ini gara-gara gosip harus bayar itu. Tapi, sekarang kami jadi tahu," ujar Rudi kepada VIVAnews di SPBU Pertamina Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu 30 November 2013.
Rudi telah mendaftar pada Kamis lalu, namun baru pada Sabtu ia mendapat giliran pemasangan RFID. Antrean memang membeludak. Ada sekitar 300 mobil yang akan dipasang di SPBU tersebut Sabtu lalu.
Kepastian tentang pemasangan RFID tidak dipungut biaya baru diperolehnya beberapa hari terakhir. Padahal, kegiatan pemasangan RFID sudah dilakukan Pertamina sejak beberapa bulan lalu.
"Ini gara-gara gosip harus bayar itu. Tapi, sekarang kami jadi tahu," ujar Rudi kepada VIVAnews di SPBU Pertamina Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu 30 November 2013.
Rudi telah mendaftar pada Kamis lalu, namun baru pada Sabtu ia mendapat giliran pemasangan RFID. Antrean memang membeludak. Ada sekitar 300 mobil yang akan dipasang di SPBU tersebut Sabtu lalu.
Dia sengaja tidak membawa mobilnya. Saat mendaftar pada Kamis, ia telah mempelajari pemasangan perangkat RFID tersebut. Dia mengaku bisa memasang alat itu sendiri.
"Saya sudah melihat bagaimana memasangnya, tinggal tempel saja. Gampang kok sebenarnya," kata dia.
Menurut Rudi, sosialisasi kebijakan pemasangan RFID ini memang kurang. Sebab, tidak semua kalangan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.
"Memang ada di media internet, tapi tidak semua orang bisa akses," kata Rudi.
"Saya sudah melihat bagaimana memasangnya, tinggal tempel saja. Gampang kok sebenarnya," kata dia.
Menurut Rudi, sosialisasi kebijakan pemasangan RFID ini memang kurang. Sebab, tidak semua kalangan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas.
"Memang ada di media internet, tapi tidak semua orang bisa akses," kata Rudi.
Informasi pemasangan RFID tidak dipungut biaya makin jelas, setelah Pertamina memberikan keterangan kepada publik. Ali Mundakir mengatakan, tidak ada biaya sepeser pun yang harus dikeluarkan pemilik kendaraan untuk pemasangan RFID.
"Pemasangan RFID dalam program Sistem Monitoring dan Pengendalian BBM adalah gratis!" begitu kutipan dalam keterangan tertulis Pertamina.
Pemasangan RFID akan terus digratiskan hingga sistem resmi diluncurkan sekitar Juli 2014. Itu artinya tidak ada pungutan, baik kepada konsumen maupun SPBU hingga waktu yang ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2013.
Cara memasang
Untuk memasang perangkat RFID, masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, khususnya untuk saat ini di sekitar daerah DKI Jakarta, dapat datang ke beberapa SPBU yang telah didirikan posko pemasangan RFID. Masyarakat hanya mendaftar dengan menunjukkan STNK kendaraan.
Selanjutnya, dalam waktu sekitar 5 menit, petugas akan selesai memasang RFID Tag pada mulut tangki BBM kendaraan. Nantinya, ketika sistem monitoring dan pengendalian ini diberlakukan, setiap nozzle BBM yang terpasang di SPBU akan membaca dan mendata secara real-time berapa pembelian BBM subsidi yang keluar dari nozzle, dan konsumsi BBM kendaraan tersebut.
Data akan langsung terkirim dalam satu sistem monitoring dan pengendalian tersebut.
"Tanggal 31 Desember 2013 merupakan target penyelesaian pemasangan RFID untuk kendaraan di wilayah DKI Jakarta. Tetapi, pemasangan RFID selanjutnya akan gratis selamanya dan tidak ada batasan waktu," ujar Ali Mundakir.
Pemasangan RFID saat ini baru dilaksanakan di SPBU yang ada di Jakarta. Hingga saat ini, jumlah mobil yang sudah dipasang RFID di Jakarta belum begitu banyak.
Baru 31 ribu kendaraan. Pemasangan alat kendali ini akan terus dilakukan secara bertahap. Saat ini, masih banyak mobil yang belum dipasang perangkat RFID.
Terkait itu, ke depannya, dia menjelaskan, Pertamina akan menambah titik lokasi pemasangan RFID. Bahkan, Pertamina juga tengah mengkaji pemasangan RFID di luar SPBU. Terutama di tempat terbuka yang banyak dikunjungi masyarakat, seperti Senayan, Monas, dan sebagainya.
Sebab, jumlah mobil di Jakarta yang harus dipasang RFID cukup banyak. Diperkirakan ada 10 juta unit mobil di Jakarta. Setelah DKI Jakarta dinyatakan siap dan sosialisasi pun sudah dilakukan dan selesai, maka untuk membeli BBM bersubsidi di Jakarta wajib memiliki RFID.
Apabila kendaraan tidak memiliki RFID, maka tidak bisa mengisi BBM subsidi dan hanya dipersilakan mengisi BBM non subsidi.
Kendaraan milik Pertamina dan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah terpasang RFID. Sementara itu, pemasangan kendaraan milik masyarakat dilakukan secara bertahap sambil terus melakukan sosialisasi.
Saat ini, telah terdapat 68 posko yang tersebar di sejumlah SPBU di lima wilayah Jakarta. Pemasangan RFID gratis ini bisa dilakukan pada Senin-Sabtu dari pukul 09.00-17.00 WIB.
Untuk mengetahui lokasi posko terdekat, masyarakat dapat menghubungi call center Pertamina 500-000, follow Twitter @SMPBBM dan Facebook: SMPBBM. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Nah, alat ini yang akan dipasang di kendaraan untuk mengendalikan pemakaian BBM bersubsidi. Upaya ini merupakan bagian dari program Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP) yang dilakukan PT Pertamina dalam distribusi bahan bakar minyak.
