- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ledakan kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor menjadi masalah yang dihadapi negara berkembang di Asia. Bertambahnya masyakarat kelas menengah mendorong kepemilikan kendaraan pribadi khusus di kota-kota besar.
Situasi ini mulai dirasakan Vietnam. Kemacetan kian parah, polusi udara meningkat, banyak nyawa melayang di jalan. Tak mau terlambat dan membuat masalah itu makin pelik, pemerintah di sana buru-buru membuat rencana kebijakan yang mengundang kontroversi.
Ya, mereka memberlakukan larangan sepeda motor di kota-kota besar, seperti Hanoi dan Ho Chi Minh. Namun, peraturan itu baru ketok palu ketika infrastruktur serta kapasitas transportasi umum sudah ditambah dan dibenahi.
Di Vietnam saat ini diperkirakan ada 37 juta sepeda motor, jauh lebih tinggi dari populasi mobil yang terhitung sangat kecil, 1,6 juta unit. Saat ini, motor menjadi tulang punggung transportasi, perdagangan, dan pertumbuhan ekonomi di negara tetangga itu.
Tak heran, meningkatnya populasi sepeda motor membuat angka kecelakaan membengkak. National Traffic Safety Committee (NTSC) mencatat, tiap hari ada 26 orang tewas di jalanan Vietnam, dengan 81 lainnya luka-luka setiap harinya.
"Harus ada solusi rinci dan terobosan, termasuk rencana untuk secara bertahap melarang sepeda motor di kota-kota besar," kata Deputi Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dikutip Visordown, Selasa 20 Desember 2013.
Sadar rencana ini memicu pro dan kontra, pemerintah Vietnam langsung melakukan survei mengenai kebijakan terhadap 27.000 orang. Hasil klaim mereka, 54 persen responden setuju pemerintah melarang sepeda motor.
Kemudian, 31 persen mengatakan motor harus dilarang setelah ada alternatif sarana transportasi dan 14 persen menentang secara langsung larangan itu.
Namun, pendapat berbeda diutarakan Wakil Ketua NTSC Nguyen Hoang Hiep. Dia justru tak yakin kebijakan itu bisa dilakukan. "Vietnam baru bisa melakukan pelarangan sepeda motor di 2020-2025 mendatang, ketika infrastruktur transportasi umum sudah memadai," katanya.
Menurut Menteri Transportasi Ho Nghia Dung, sepeda motor masih diperlukan untuk semua orang di Vietnam. Mereka masih berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan memecahkan tuntutan dasar dari banyak warga.
"Tapi pertumbuhan berlebihan dari sepeda motor di negara telah menyebabkan kecelakaan dan kemacetan tambahan," ujarnya.
China Lebih Keras
Kebijakan tak kalah keras dilakukan China. Setiap orang di negeri Tirai Bambu dibuat sulit memiliki kendaraan pribadi, khususnya mobil.
Mereka melakukan cara pembatasan yang tergolong unik. Bagi warga bersangkutan, proses mendapatkan izin mobil baru tidak lagi mudah, plus mengandalkan keberuntungan.
Untuk mendapatkan nomor pelat mobil, calon pemilik harus mengikuti undian alias lotere. Pengundian dilakukan setiap bulan melalui internet di suatu laman khusus yang dibuat otoritas di Beijing.
Dilaporkan Autoevolution dan China Car Times, dari total satu juta orang yang ikut serta pada Agustus 2012, hanya 110 ribu orang yang mendapatkan pelat nomor baru.
Pada tahun ini, pemerintah Beijing hanya mengeluarkan 240 ribu pelat nomor. Nantinya di 2014, menyusut lagi menjadi 150 ribu.
Jumlah itu akan terus dikurangi hingga beberapa tahun ke depan. Hingga tercapai target 90 ribu unit per tahun pada 2017, untuk kendaraan bermesin konvensional. Sedangkan sisinya akan diperuntukkan bagi mobil bertenaga terbaru seperti gas dan hybrid.
Pengetatan pembelian akan terus dilakukan terutama di kota-kota besar seperti Guangzhou dan Shanghai. Keputusan ini tentu membuat produsen kendaraan semakin sulit menjual produknya. Padahal, mereka menjadikan China sebagai pasar terbesar di dunia.
Belum Berani
Kondisi yang dirasakan Vietnam dan China, sebetulnya sudah terjadi di Indonesia khususnya Jakarta, dalam beberapa tahun belakangan ini.
Angka kendaraan pribadi meroket, sedangkan pertumbuhan jalan tidak signifikan. Belum lagi, minimnya transportasi massal yang memadai, nyaman, dan aman.
Berdasarkan jumlah kendaraan yang terdaftar di Polda Metro Jaya untuk wilayah DKI Jakarta, sudah tercatat 15 juta unit. Dibandingkan tiga tahun lalu jumlahnya hanya 13 juta unit.
Pada 2011, jumlah mobil pribadi 2.541.351 unit, bus 363.710 unit, beban (truk) 581.290 unit, sepeda motor 9.861.451 unit. Total: 13.347.802 unit.
Kemudian di 2012, jumlah mobil pribadi 2.742.414 unit, bus 358.895 unit, truk 561.918 unit, sepeda motor 10.825.973 unit, kendaraan khusus 129.113 unit. Total: 14.618.313 unit.
Terakhir 2013 (Januari-November), jumlah mobil pribadi 2.985.918 unit, bus 359.992 unit, beban truk 613.649 unit, sepeda motor 11.862.001 unit, kendaraan khusus 133.430. Total : 15.954.990 unit.
Adapun pertumbuhan jalan tidak signifikan. Panjang jalan di Jakarta hanya 7.650 kilometer dan luas jalan 40,1 km atau 0,26 persen dari luas wilayah DKI.
Sedangkan pertumbuhan panjang jalan hanya 0,01 persen per tahun. Hal ini dinilai tidak sebanding dengan tingginya angka perjalanan yang mencapai 22 juta per hari.
Berbagai 'jurus' memang telah disiapkan pemerintah DKI Jakarta. Seperti pembangunan transportasi massal seperti monorel dan MRT. Kemudian penambahan armada busway, serta rencana bus tingkat gratis.
Itu semua dilakukan agar pemilik kendaraan pribadi beralih ke tranportasi umum. Tapi untuk kebijakan 'keras' dan kontroversial ala Vietnam dan China bakal sulit dilakukan saat ini.
Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, di Ibukota akan sangat kesulitan apabila ingin membatasi jumlah pengguna sepeda motor, apalagi melarang masuk.
Salah satu kendala, terbatasnya angkutan umum di Jakarta. "Kalau di kita tidak bisa, setiap negara pasti berbeda. Sekarang mengapa orang kita pilih naik motor. Biar yang meninggal 3-5 orang setiap harinya. Itu karena tidak ada transportasi umum yang baik dan layak," kata Ahok
Keterbatasan transportasi, menjadikan orang Jakarta merasa lebih nyaman dan murah menggunakan sepeda motor. "Jadi, orang terpaksa beli motor. Itu masalahnya. Bukan berarti orang mau kecelakaan. Orang juga naik motor terpaksa," ujarnya.
Ahok menambahkan, apabila ingin membatasi kendaraan bermotor, seharusnya pemerintah daerah dan pusat memberikan dulu pelayanan transportasi yang layak. Sehingga, ketika sepeda motor dibatasi atau dilarang ada alternatif angkutan.
"Tapi kalau pemerintah mau menyediakan, pasti lain. Jadi, kita tidak bisa maksa orang untuk menghilangkan sesuatu kalau kita sendiri tidak bisa menyediakan. Tidak bisa semua negara kamu contek," tegas dia. (asp)
