- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Joko Widodo disadap. Tiga alat sadap ditemukan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, tempat tinggalnya sejak akhir 2012. Alat sadap ini tersebar di tiga lokasi: ruang makan, ruang tamu, dan ruang tamu pribadi.
Adanya alat sadap di rumah dinas Jokowi diungkap Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo di sela bedah buku "Membuka Peta Pertarungan Politik 2014" di Kemang, Jakarta Selatan, Kamis 20 Februari 2014.
Belum jelas untuk alasan apa Jokowi disadap. Yang pasti, mantan Wali Kota Solo ini merupakan salah satu kader potensial PDI Perjuangan. Dia unggul dalam berbagai survei sebagai calon presiden paling diinginkan rakyat, mengungguli tokoh-tokoh lain. (Baca:)
Keberadaan alat-alat sadap ini baru diketahui Desember 2013, setelah sekitar satu tahun Jokowi menetap di sana. Itu pun setelah disisir tim investigasi dari internal PDI Perjuangan. Politisi partai itu yang juga Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Tubagus Hasanuddin, menyatakan alat sadap yang ditemukan di rumah dinas Jokowi merupakan barang impor.
Alat semacam itu mudah diperoleh. dengan mendompleng aliran listrik. Jika listrik menyala, alat otomatis ikut menyala, merekam kegiatan suara, lalu dipancarkan melalui transmitter.
Penyisiran di rumah dinas itu, sebetulnya tindak lanjut dari banyaknya peristiwa di sekitar petinggi partai. Berawal dari penyusupan orang tidak dikenal di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Bali, saat pemilihan gubernur di provinsi itu. Ditambah, aksi penguntitan oleh orang-orang yang diduga intel yang memantau ketat segala aktivitas Mega.
Dari berbagai kejadian itu, kemudian muncul inisiatif untuk melakukan penyisiran di kantor PDI Perjuangan hingga rumah para petinggi dan pejabat partai. Salah satunya, kediaman Jokowi.
Penyisiran pun dilakukan akhir tahun lalu. Saat detector mensterilisasi ruangan-ruangan di rumah dinas itu, diketahui ada tiga alat sadap di tiga lokasi terpisah.
"Nggak usah saya sebutkan siapa yang menemukan. Ketemu tiga saat itu, pas Desember (2013). Sebenarnya, saya tidak mau bicara masalah ini. Tapi ya, faktanya di rumah dinas ada tiga," kata Jokowi soal alat sadap itu.
Alat penyadap itu ditemukan di ruang tamu, ruang tamu pribadi dan satu di ruang makan, yang lebih sering digunakan untuk rapat. Jokowi tidak habis pikir, apa informasi yang diinginkan si penyadap dari dia. "Saya itu, kalau di rumah dengan istri ngomong yang enteng-enteng saja, ngomong soal makanan, itu-itu saja," kata Jokowi yang memutuskan menutup rapat temuan itu dan tidak melapor ke aparat berwenang.
Namun kuat dugaan, alat itu disusupkan untuk mengetahui. "Dan, apa yang mereka bicarakan," kata Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Semua ini diyakini Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo sebagai bentuk yang bertujuan menjatuhkan pimpinan dan pejabat dari partai, khususnya Megawati dan Jokowi.
Politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung juga punya dugaan serupa. Pemasangan alat sadap, kata dia, tidak terlepas dari menjelang perhelatan Pemilu 2014, di mana segala cara dilakukan lawan termasuk memasang alat sadap. Rivalitas semacam ini dianggap wajar.
"Tetapi, kalau kemudian penyadapan dilakukan untuk melemahkan, melakukan kontra strategi, dan membuat citra yang lebih buruk, berarti kita belum bisa berpolitik secara dewasa," ujar Pramono.
Meski tidak mengetahui siapa pelaku penyadapan, Pram menyarankan agar pelaku berkompetisi secara sehat. Jangan melakukan tindakan-tindakan tidak bermanfaat yang berdampak bagi kehidupan demokrasi yang lebih sehat.
Pelaku Penyadapan
Lantas siapa lawan yang sengaja memasang alat sadap di rumah dinas Jokowi? Tjahjo Kumolo mengklaim penyadapan terhadap petinggi partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu . Partai yang dicurigai ini membuat tim khusus yang bergerak kemana-mana. "Dari mulai kediaman Bu Mega sampai rumah Jokowi di Solo," kata dia.
Sayang, Tjahjo tidak bersedia menjelaskan partai apa yang telah membuat tim khusus untuk memata-matai. "Kami tahu, tetapi itu akan kami simpan sendiri," katanya. Dia menduga, tim khusus ini sebagai salah satu kelompok yang bertanggung jawab dalam aksi penyadapan itu.
Sementara itu, Hasto Kristiyanto sangat percaya pihak yang bisa mengerahkan intelijen dan alat negara tidak banyak. Sebab, dua unsur itu kebanyakan bagian dari pemerintah. "Yang bisa mengerahkan alat negara itu siapa lagi, kalau bukan pemerintahan. Apa kami di oposisi bisa mengerahkan itu?" katanya.
Benarkah dugaan Hasto? Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menepis penyadapan Jokowi terkait dengan institusi pertahanan negara.
"Jangan korelasikan masalah pertahanan dengan masalah penyadapan siapa pun. Tidak ada hubungannya," kata Sjafrie saat ditemui di sela-sela pertemuan para jenderal purnawirawan dengan Kepala Staf TNI-AD beserta jajaran di Mabes TNI-AD, Jakarta.
Penyadapan oleh negara, tambahnya, hanya dilakukan untuk kepentingan pertahanan dan itu pun dilakukan dengan sangat selektif.
Dengan kata lain, penyadapan tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis. "Jadi, saya ingin memastikan bahwa institusi pertahanan tidak ada korelasinya dengan apa yang menjadi fenomena penyadapan, ini penting diketahui," ujarnya.
Sjafrie mempersilakan kasus penyadapan Jokowi itu diusut instansi berwenang.
Sementara pengamat intelijen dari Universitas Padjajaran, Bandung, Muradi, menyatakan tidak terkejut Jokowi disadap. Dalam konteks intelijen, setidaknya ada tiga alasan mengapa seseorang perlu disadap.
Pertama, dalam intelijen semua potensi itu harus diikuti. Karenanya siapa pun bisa diamati. Kedua, orang tersebut berpotensi memiliki daya rusak terhadap negara. Ketiga, intelijen menangkap sinyal orang tersebut merusak negara.
Mengenai siapa dan apa motif di balik penyadapan ini, Muradi mengatakan, kecil kemungkinan aksi ini dilakukan oleh individu atau partai politik lain. Sebab, dalam politik, membangun komunikasi tidak dengan menyadap tapi lewat lobi.
Sejauh ini pihak yang memiliki kewenangan dan kepentingan melakukan penyadapan adalah negara. "Semua orang bisa mengakses apa yang Jokowi lakukan, media, pengusaha. Kalau bukan negara yang melakukan, buat apa?" tegas Muradi. (asp)
