TUTUP
TUTUP
FOKUS

Debat Capres Kedua, Janji Siapa Paling Realistis?

Minggu malam, dua capres akan kembali debat. Kali ini tema ekonomi.
Debat Capres Kedua, Janji Siapa Paling Realistis?
Calon presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo (VIVAnews/Anhar Rizki Affandi)

VIVAnews - Ring bertarung bagi dua calon presiden kembali disiapkan untuk kali kedua. Bertema Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Debat Capres 2014 akan digelar Minggu 15 Juni mendatang.

Debat Capres 2014 seri kedua itu akan dipandu Ahmad Erani Yustika, dia adalah dosen Universitas Brawijaya, Surabaya. Siapakah yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan moderator itu dengan gemilang?

Debat ini diperkirakan akan berlangsung lebih seru dibanding Debat Capres pertama karena terkait dengan sejumlah program-program yang dijanjikan kedua pasangan capres-cawapres. Apakah janji-janji mereka itu realistis atau tidak, tentu pemirsa bisa melihat sendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak semua lapisan masyarakat ikut mengkritisi kebijakan para capres dan bisa membandingkan mana yang lebih realistis dan sesuai dengan persoalan yang dihadapi. "Bukan retorika, mana yang terlalu tinggi disajikan sehingga rakyat bisa memilih dengan tepat," kata Presiden SBY, Jumat 13 Juni 2014.

Menurut SBY, ada empat hal yang penting dikritisi, yaitu urusan pertanggungjawaban keuangan negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran, dan fiskal sangat penting.

Oleh karena itu, dia ingin melihat bagaimana pemikiran-pemikiran calon presiden baik Prabowo Subianto maupun Joko Widodo tentang ekonomi bisa lebih digali. Termasuk bagaimana kebijakan yang akan mereka ambil jika terpilih nanti.

"Solusi-solusi apa yang ditawarkan manakala salah satu di antaranya mendapatkan amanat, dan mandat untuk menjalankan pemerintahan mendatang," kata dia.

Senada dengan Presiden SBY, ekonom dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengatakan, "Lebih baik para pasangan capres-cawapres ini memberikan janji dan program yang realistis dan bisa dilaksanakan lima tahun ke depan."

Dihubungi VIVAnews, Jumat 13 Juni 2014, Aviliani kemudian mencatat sejumlah isu yang kemungkinan kuat muncul dalam debat tersebut. Berikut daftarnya:

Kemiskinan

Apa yang bisa dilakukan para capres untuk mengentaskan kemiskinan ini jika mereka memang menang di Pemilihan Presiden 2014. "Kita berbicara soal 100 juta orang miskin dengan tingkat pendidikan di bawah sekolah dasar," kata dia.

Dengan kondisi seperti itu, Aviliani ragu program seperti sertifikasi orang miskin bisa berjalan. "Sertifikasi ini maksudnya kan upgrade. Tidak segampang itu," kata dia.

Untuk itu, isu ini menjadi paling menantang bagi para pasangan capres-cawapres di hari Minggu nanti. "Kita lihat apakah mereka punya program yang benar-benar realistis diterapkan dan bisa mengurangi angka kemiskinan ini."

Anggaran

Di bagian ini, Aviliani mengkritisi program-program yang ditawarkan para capres. Tak ada yang salah dengan semua program itu. "Pertanyaannya sumber fiskal darimana? Fiskal kita sangat terbatas," kata dosen Universitas Indonesia ini.

Dia menilai, pemerintahan mendatang harus bisa menemukan sumber-sumber pendanaan baru. Salah satu yang masih menjadi andalan penerimaan uang negara adalah pajak. Dari sektor ini, imbuhnya, pemerintah sebetulnya masih bisa memaksimalisasi.

Lebih lanjut Aviliani memperkirakan, jumlah pembayar pajak di Indonesia hanya sekitar 25 juta orang. "Sedangkan orang kaya di kita itu ada sekitar 50 juta orang. Nah, yang 25 juta ini kan tidak bayar pajak. Artinya, seberapa jauh pendapatan pajak ini merata," kata dia.

Sejauh ini dia menilai, para pasang capres belum menyebutkan secara gamblang bagaimana mereka meningkatkan pendapatan negara. "Kita lihat nanti di debat mereka menjawab hal ini tidak," kata dia.

Kemandirian dan stabilitas pangan

Di isu ini, Aviliani menekankan bagaimana caranya menjaga stabilitas harga pangan. Ide-ide untuk menjaga harga dan ketahanan pangan dari kedua pasang capres-cawapres akan diuji.

"Percuma pangan berlimpah, harganya mahal. Harga-harga pangan terus naik, tapi gaji tak naik-naik," kata dia.

Akhirnya, ini berujung pada kemampuan rumah tangga mencukupkan kebutuhan makan mereka sehari-hari. Jangan sampai anak-anak terpaksa ikut bekerja karena gaji kedua orangtua mereka tak lagi mencukupi untuk hidup. "Ini terkait inflasi juga," kata dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi pada Mei 2014, sebesar 0,16 persen. Inflasi terjadi, karena adanya kenaikan harga pada beberapa sektor.

Energi

Di isu ini, Aviliani memperkirakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi bahan diskusi yang panas. Sebab hingga saat ini, Pemerintah belum berani mengambil langkah tak populis: menghapus subsidi BBM yang membebani APBN itu.

"Selama ini subsidi BBM kan salah sasaran. Termasuk juga subsidi listrik," kata dia.

Dia menjabarkan, 40 persen subsidi BBM itu mengalir ke tangki mobil-mobil pribadi orang berduit. "Jika kita pakai angka subsidi Rp230 triliun, sekitar Rp90 triliun itu salah sasaran," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap kedua pasang capres-cawapres itu memiliki program yang bisa menyelesaikan masalah berlarut-larut tersebut. "Apakah akan menghapus subsidi ini atau mencari cara pembatasan BBM," kata dia.

Dia juga berharap dua pasang capres-cawapres itu juga punya cara jitu agar subsidi BBM dan listrik itu mengalir ke orang yang tepat. "Kalau menghapus subsidi, saya belum yakin capres ini mau ambil kebijakan itu. Tidak populer. Meski, subsidi BBM ini memang sangat memberatkan APBN."


Terlepas dari isu-isu itu, Aviliani juga ingin memantau jawaban para capres-cawapres dalam menangani kerjasama sejumlah investor-investor asing yang ada di Indonesia. Dia menilai, Indonesia tidak perlu alergi pada investor asing dan terjebak dalam nasionalisme sempit.

Yang perlu dilakukan ke depan adalah bagaimana caranya agar kerjasama dengan investor asing itu juga menguntungkan Indonesia. "Sama-sama win. Jangan sampai kita yang kalah, mereka menang," katanya.

Kesiapan dan janji


Prabowo terlihat santai saat ditanya persiapannya jelang debat edisi kedua. Capres nomor urut 1 itu mengaku tidak membuat persiapan khusus, selain menjaga kebugaran tubuhnya.

Dia menjaga kesehatannya dengan makan dan minum yang teratur serta menjaga pola tidur. "Tidak ada yang khusus. Kurangi kopi, makan bawang putih, dan minum wedang jahe, jaga tidur juga. Walaupun di pesawat, istirahat harus, walau sebentar," kata mantan Danjen Kopassus ini.

Sementara Joko Widodo mengaku sudah membuat perencanaan. "Ada organisasi kecil yang menyiapkan. Mesti begitu dong," kata Gubernur DKI Jakarta nonaktif ini.

Tim kecil ini, imbuhnya, berbeda dengan tim yang menyiapkan untuk debat capres pertama. "Sekarang kan soal ekonomi. Masak orang hukum disuruh siapkan tentang ekonomi," kata dia seraya tertawa.

Di temui di sela-sela kampanyenya di Cilacap, Jawa Tengah, Jumat 13 Juni 2014, Joko Widodo sedikit membocorkan fokusnya bersama Jusuf Kalla di bidang ini. "Kami ingin menggerakkan ekonomi kerakyatan, pasar rakyat, petani, nelayan. Itu kira-kira," katanya.

Beberapa waktu lalu, Prabowo-Hatta melaporkan 9 halaman visi dan misi mereka ke Komisi Pemilihan Umum. Sementara Joko Widodo-Kalla 42 halaman.

Di bidang ekonomi, Prabowo-Hatta memiliki sejumlah program, antara lain:

1. Meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dari Rp35 juta menjadi minimal Rp60 juta dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen per tahun menuju pertumbuhan di atas 10 persen.

2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya

3. Meningkatkan daya serap angkatan kerja menuju 2 juta lapangan kerja per tahun melalui perbaikan regulasi dan infrastruktur untuk industri pengolahan yang padat karya, seperti tekstil sepatu, alas kaki, elektronik, dan sebagainya. Selain itu, membuka lahan pertanian baru; menjadikan badan usaha milik negara (BUMN) yang memiliki nilai strategis bagi perekonoman bangsa sebagai lokomotif dan ujung tombak kebangkitan dan kedaulatan ekonomi.

Selain itu, Prabowo-Hatta juga menjanjikan 8 program untuk menjalankan ekonomi kerakyatan:

1. Memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi, UMKM serta industri kecil dan menengah

2. Mendorong perbankan nasional dan lembaga keuangan lain untuk memprioritaskan penyaluran kredit bagi petani, peternak, nelayan, buruh, pegawai, industri kecil menengah, pedagang tradisional dan pedagang kecil lainnya

3. Mendirikan bank tani dan nelayan yang secara khusus menyalurkan kredit pertanian, peternakan, perikanan, dan kelautan

4. Melindungi dan memodernisasi pasar tradisional

5. Melindungi dan memperjuangkan hak-hak buruh, termasuk buruh migran (TKI/TKW)

6. Mengalokasikan APBN minimal Rp1 miliar/ desa/ kelurahan per tahun langsung ke desa/ kelurahan dan mengimplementasikan Undang-undang Desa. Dana yang disiapkan berjumlah Rp385 triliun selama 2015-2019 bagi 75.244 desa/kelurahan

7. Mempercepat reforma agraria untuk menjamin kepemilikan tanah rakyat, meningkatkan akses, dan penguasaan lahan.

Sementara Joko Widodo-Kalla memiliki sejumlah program, antara lain:

1. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur

2. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan

3. Peninjauan subsidi energi (bahan bakar minyak) untuk diarahkan ke pembangunan infrastruktur

4. Mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen

 

Baca juga:

Laga Dua Capres-Cawapres


Mimpi Prabowonomics

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP