- Istimewa
VIVAnews - Warga Negara Indonesia di luar negeri hari ini, Jumat 4 Juli hingga Minggu 6 Juli, akan menggunakan haknya untuk memilih presiden dan wakil presiden periode 2014-2019.
Waktu pemungutan suara sama seperti yang dilakukan di dalam negeri, mulai pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat.
WNI yang tercatat pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.038.711. Mereka tersebar di sejumlah negara. Jumlah pemilih pada Pemilihan Presiden mengalami kenaikan 0,68 persen dibandingkan Pemilu Legislatif 9 April.
Kepala Penanggung Jawab Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) dari Kementerian Luar Negeri, Wahid Supriyadi, mengatakan pada Pileg kemarin jumlah pemilih sebanyak 2.025.005 orang.
"Angka ini bisa berubah karena ada warga kita yang pindah, pulang, dan datang," kata Wahid kepada VIVAnews.
Kata Wahid, jumlah PPLN tidak berubah sampai saat ini, masih 130. Panitia penyelenggara di luar negeri terdiri dari masyarakat dan perwakilan. "Tidak ada campur tangan pemerintah. PPLN netral, tidak ada kepentingan dari masing-masing panitia. Tujuh panitia, lima dari masyarakat," kata dia.
Soal logistik, menurutnya, sampai saat ini aman, tidak ada masalah. Semua logistik di setiap PPLN di semua negara sudah lengkap dan tidak ada kerusakan.
Terkait hari pelaksanaan, Wahid mengatakan hari Jumat, Sabtu dan Minggu, adalah waktu libur di negara terkait. Hari itu diambil untuk memberi kesempatan kepada pemilih menggunakan hak politiknya.
Hari ini tercatat 12 PPLN yang akan menggelar pemilu awal, yakni di Abu Dhabi (UAE), Aljir (Aljazair), Aman (Yordania), Jeddah (Arab Saudi), Kartoum (Sudan), Kiev (Ukraina), Manama (Bahrain), Maputo (Mozambik), Muskat (Oman), Sanaa (Yaman), Teheran (Iran), dan Havana (Kuba).
Untuk pemilu awal yang digelar Sabtu, 5 Juli 2014, akan diadakan di 71 PPLN yang tersebar di 57 negara. Pada hari Minggu, 6 Juli 2014, akan digelar di 38 PPLN yang tersebar di 31 negara.
Teknis pemungutan suara di luar negeri agak berbeda. Bila di Indonesia masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang telah didirikan di berbagai lokasi, di luar negeri selain menggunakan TPS juga ada model datang ke kantor perwakilan RI di luar negeri, drop box dan pos. [Baca ]
Metode yang digunakan untuk Pilpres masih sama dengan Pileg. Dari pengalaman Wahid mengurus pemilu awal legislatif, lebih efektif menggunakan metode pos dan drop box.
"Informasi ini saya rujuk ke Pilpres tahun 2009 karena kapasitas TPS tidak banyak. Untuk beberapa negara, seperti Australia, warga kita lebih memilih menggunakan metode pos dan drop box. Di Malaysia cara drop box, dan di Saudi melalui pos," kata Wahid.
Bagi WNI yang akan berwisata ke luar negeri, Wahid khawatir mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Karena surat suara sudah disesuaikan dengan masing-masing jumlah WNI di tiap PPLN, hanya dua persen.
Karena itu, dia menyarankan agar WNI yang akan berangkat ke luar negeri pada 4-6 Juli 2014 untuk menginformasikan ke perwakilan RI. "Apabila sudah diinformasikan sebelumnya, maka kami dapat membantu untuk menyiapkan kertas suara tambahan," ujar Wahid.
Sementara itu, proses penghitungan suara di tiap PPLN akan dilakukan pada Rabu 9 Juli. Hasil rekapitulasi akhir diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 14 Juli 2014.
Wahid berharap tingkat partisipasi WNI di luar negeri pada Pilpres tahun ini akan sama seperti Pilpres 2009, yakni sebesar 34 persen. "Kalau bisa, kami berharap lebih banyak," kata dia.
Temuan tim Jokowi-JK
Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menemukan adanya surat suara yang hanya menampilkan foto pasangan calon presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Anggota Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Eva Kusuma Sundari di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 2 Juli 2014, mengatakan temuan itu terdapat dalam surat suara yang dikirimkan KPU ke WNI di luar negeri melalui pos.
"Hari ini surat suaranya baru masuk. Ketika dibuka ada surat suara yang gambarnya tidak ada muka Jokowi-JK. Ini informasi dari relawan Hong Kong. Itu dari pos diterima ke alamat pemilih," ujar Eva.
Untuk mengantisipasi hal serupa, Eva mengatakan timnya sedang mengecek keadaan surat suara di negara lain. Terkait temuan ini, tim Joko-Kalla sudah menyampaikan protes ke KPU.
"Saya sudah melaporkan ke Komisioner KPU, Ida Budiati, tapi respons resmi belum diberikan. Sekarang kami sedang coba cek di pemilih lain. Bisa gawat ini," tegasnya.
Tak hanya itu, anggota Komisi Hukum DPR itu juga mengaku dipersulit untuk menghadirkan saksi dari tim Joko-Kalla untuk Pemilu Presiden di luar negeri.
"PPLN Hong Kong menolak surat mandat yang dibuat timses di sini yang ditandatangani Mas Tjahjo Kumolo. Di sana malah minta yang tanda tangan Anies Baswedan, padahal Anies itu jubir dan tak ada otoritas hak mandat," ungkap dia.
KPU dan PPLN bantah
Anggota KPU, Arief Budiman, mengatakan informasi soal adanya surat suara yang sampulnya ditandai nomor satu, tidak benar. Informasi itu, kata Arief menyesatkan yang bisa memunculkan anggapan lembaga penyelenggara pemilu sudah tidak netral dan independen.
"Jangan mudah terprovokasi informasi yang tidak benar. Saya mengkonfirmasi langsung kepada orang yang dituding menerima barang yang salah itu. Jadi itu tidak benar," Arief menegaskan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu 2 Juli 2014.
Arief lantas menjelaskan soal amplop. Menurutnya, pemilih di luar negeri dalam memilih difasilitasi dengan tiga cara, yaitu melalui TPS, pos, atau drop box. Bagi yang menggunakan pos mereka akan mendapat kiriman amplop dari PPLN.
"Amplop pertama ditulis nomor satu. Pemilih kemudian membuka amplop nomor satu, di dalamnya ada amplop nomor dua yang digunakan untuk kirim balik ke PPLN. Amplop nomor dua di dalamnya ada amplop nomor tiga yang di dalamnya ada surat suara. Setelah mencoblos, dimasukkan lagi ke amplop nomor dua dan kirim by pos," jelasnya.
Tidak sampai di situ, begitu amplop sampai ke PPLN akan di cek lagi. Kemudian, amplop nomor dua dibuang, amplop nomor tiga masuk kotak suara.
"Inilah yang dihitung sampai 10-14 Juli. Jadi jangan gegabah menerima informasi itu," ujarnya.
Persoalan kedua, lanjut Arief, informasi soal surat suara yang hanya menampilkan gambar Prabowo-Hatta. Dia meminta para wartawan mengkonfirmasi posisi atau identitas dari penyebar foto pertama kali.
"Saya sudah melakukan pengecekan ke biro logistik, dan logistik cek ke biro perencanaan, bahkan sampai ke Hong Kong, sampai hari ini tidak ada yang hanya satu pasangan calon. Kami cek di percetakan, platnya kami cek, pengawas kami juga kami tanyakan, apakah mereka ada dalam proses cetak," tuturnya.
Arief mempertanyakan kenetralan pemberi informasi. Dia berharap semua pihak, termasuk media massa jika ada informasi seperti itu harus jelas sumbernya.
"Kalau sudah ketahuan pengirimnya, tanyakan dia dapat dari mana. Kalau tidak, saya juga minta kepada media tidak memberitakan yang tidak berimbang. Itu sumber dari mana? Tidak bisa itu seakan-akan dikatakan valid," ucapnya.
Bantahan juga disampaikan Kepala Penanggung Jawab Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kementerian Luar Negeri Wahid Supriyadi. Kata dia, informasi itu tidak benar dan menyesatkan.
"Memang sempat ada laporan dari KJRI Hong Kong soal adanya surat suara yang hanya memiliki gambar satu calon, yakni capres nomor urut satu. Namun info itu tidak akurat, karena setelah dihubungi ke Konsulat Jenderal Hong Kong, tidak ada kertas suara yang cacat," Wahid menegaskan. (ren)
Followers TikToker Gali Loss Melejit Buntut Konten Hewan Ngaji, Polisi: Dia Tak Berpikir Panjang
TikTokers Galih Loss ditangkap polisi buntut kontennya yang diduga menistakan agama Islam. Ia terancam 6 tahun penjara
