Sumber :
- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVAnews – Penentuan hasil Pemilu Presiden jatuh hari ini, 22 Juli 2014. Apakah Prabowo Subianto - Hatta Rajasa ataukah Joko Widodo - Jusuf Kalla yang akan dinyatakan Komisi Pemilihan Umum sebagai pasangan presiden dan wakil presiden terpilih untuk 2014-2019? Penentuan berdasarkan rekapitulasi suara yang telah dilakukan sejak usainya hari pemilihan 9 Juli lalu.
Rakyat Indonesia dari 33 provinsi dan di luar negeri telah memberikan pilihan mereka dan, sampai Senin tengah malam, masih dihitung oleh KPU. Untuk pertama kali Indonesia menghadapi pilpres dengan hanya dua pasang calon sehingga aroma persaingan berlangsung lebih sengit dari pemilu-pemilu lalu, dari tingkat elit hingga masyarakat.
Baca Juga :
Penyewaan Kendaraan Listrik Laris Manis, Laba Bersih TBS Energi Utama 2023 Naik 77,8 Persen
Panasnya persaingan juga dirasakan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dia menganalogikan, saat ini bangsa Indonesia tengah diuji hingga tiga bulan mendatang. Ujiannya adalah apakah transisi dan konsolidasi demokrasi sesungguhnya berjalan baik.
"Saya ini mantan capres, veteran capres, dulu juga banyak tokoh seperti Megawati, Wiranto, tetapi tidak sekeras zaman ini. Pada 2009 juga ada tiga capres, Bu Megawati, Pak JK dan saya, juga tidak lunak, tetapi tidak sekeras ini, " ujar SBY dalam sambutannya di peluncuran kembali Kantor Berita Antara di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin 21 Juli 2014.
Hemat SBY, penetapan calon terpilih yang akan dilakukan KPU tidak tertutup kemungkinan digugat pasangan calon yang kalah. Konstitusi dan Undang-Undang yang berlaku memang memberikan koridor bila tak puas dengan hasil pilpres bisa disengketakan di Mahkamah Konstitusi.
"Jika besok ada yang tidak menerima hasil perhitungan suara, maka saya sarankan untuk menempuh jalan konstitusional dengan cara damai," katanya.
Yudhoyono berpesan kepada pasangan calon dan para pendukukungnya jangan menciderai demokrasi. Dia senang, kedua capres memiliki komitmen yang sama, yakni pertama, meskipun ada perhitungan cepat semua sepakat menunggu hasil resmi perhitungan KPU.
"Komitmen kedua disampaikan juga, karena situasi saat itu tegang, baik jokowi dan prabowo akan mengontrol pendukung-pendukungnya yang keras … Semoga besok hari menuju 20 oktober berlangsung dengan baik," kata SBY.
Jelang pengumuman presiden terpilih itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil Panglima TNI untuk membahas situasi terakhir. Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memenuhi panggilan itu dan rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Senin 21 Juli 2014.
Moeldoko melaporkan kepada SBY bahwa situasi saat ini dalam keadaan baik dan tidak ada indikasi kericuhan yang menonjol sejauh ini.
"Saya imbau masyarakat jalan seperti biasa, yakin pada kami dan TNI/Polri dan nggak ada apa-apa esok," kata Moeldoko.
Proses Rekapitulasi
Terhitung sejak hari pencoblosan pada 9 Juli lalu, proses rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden telah dimulai. Tahapan berjenjang mulai Tempat Pemungutan Suara naik ke tingkat desa kemudian kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, hingga pusat yang sampai saat ini masih berlangsung.
Dari proses berjenjang itu, banyak pihak mengklaim sudah mengetahui hasilnya baik mendasarkan pada Quick Count dengan metodologi survei yang dilakukan pada hari pencoblosan maupun rekapitulasi berjenjang mengikuti proses di KPU.
KPU memastikan penetapan hasil Pemilihan Presiden 2014 tetap dilaksanakan pada Selasa, 22 Juli 2014. Mereka akan mengundang kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Husni menegaskan, KPU tidak dalam posisi mewajibkan kehadiran para capres-cawapres. Kewajiban KPU hanya sebatas mengundang. "Mekanisme seperti Pemilihan Legislatif. Rekapitulasi kami selesaikan. Kemudian kami buka sesi untuk menetapkan," katanya.
Hasil yang akan ditetapkan adalah hasil rekapitulasi yang dilakukan per provinsi. Sehingga, yang ditetapkan nanti di 33 provinsi ditambah satu dari luar negeri. "Kami akan menetapkan dan tentu menerbitkan SK penetapan suara dan calon terpilih," ujar dia.
Calon Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin sementara rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Presiden 2014. Sampai Senin malam, 21 Juli, proses rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden 2014 masih berlangsung.
Dugaan Kecurangan
Tim pemenangan Prabowo Subinato-Hatta Rajasa mengadukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta beserta KPU Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Pengaduan disampaikan karena lembaga-lembaga di atas tidak menghiraukan imbauan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta untuk melakukan cek ulang di 5814 Tempat Pemungutan Suara di Jakarta. Tim Prabowo-Hatta menduga terjadi pelanggaran pemilu seperti melakukan pemungutan suara hanya menggunakan KTP.
"Kita minta DKPP yang punya institusi kewenangan menilai, menindak, memberikan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran segera ditindak tegas," kata Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta DKI Jakarta, M.Taufik di DKPP, Senin 21 Juli 2014.
Tim pemenangan Prabowo-Hatta sempat meminta KPU menghentikan rekapitulasi suara nasional yang tengah berlangsung. Menurut Wakil Ketua Tim Kampanye Pemenangan Prabowo-Hatta, Idrus Marham, usai pertemuan tertutup dengan Tim Koalisi Merah-Putih di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu 20 Juli 2014, terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.
“Setelah mendengar penjelasan tim hukum kami, kami simpulkan telah terjadi kecurangan. Kami juga telah mendengar rekomendasi Badan Pengawas Pemilu. Maka, kami meminta KPU segera menghentikan rekapitulasi dan melaksanakan rekomendasi Bawaslu,” katanya.
Dalam pertemuan itu, Koalisi Merah-Putih mendengar laporan dari tim kampanye Prabowo-Hatta di tingkat nasional maupun daerah. Daerah yang mencolok adanya kecurangan itu, kata dia, di Jatim, Jateng, dan Jakarta.
“Jelas terjadi ketidakadilan. Terjadi berbagai kecurangan yang mempengaruhi hasil Pilpres,” ujar Idrus.
Sementara Prabowo meminta KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu untuk melakukan tugas sesuai Undang-undang Pemilu.
“Jika Bawaslu telah merekomendasikan, KPU wajib melaksanakan tugasnya. Karena, kalau tidak, KPU melanggar UU dan dapat dipidanakan,” ujar Prabowo.
Ketua Tim Kampanye Prabowo-Hatta, Mahfud MD, menjamin pihaknya tetap akan menjaga kedamaian, apapun hasilnya. Apabila salah satu kubu pasangan calon tidak puas, kata dia, maka jalur yang paling tepat untuk ditempuh adalah gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Bukan membuat kericuhan.
"Kalau ada yang tidak puas silakan prosesnya ke MK. Kita tunggu besok," katanya.
Ia menambahkan, pesan Prabowo kepada para pendukungnya selama ini adalah selalu menjaga perdamaian, karena Indonesia damai lebih penting dari segalanya.
"Kita tentu sangat cinta Pak Prabowo, tapi diatas itu semua kita lebih cinta Indonesia damai. Kalau benar putusan KPU, ya diterima, kalau tidak percaya maka tempuh jalur MK. Kita jaga Indonesia, dan kita coba main fair," tutur dia.
Tak Kerahkan Massa
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan calon presiden Joko Widodo menginstruksikan kader serta simpatisan pendukung calon presiden nomor urut 2 untuk tidak turun ke jalan pada pengumuman resmi presiden terpilih Rabu, 22 Juli 2014.
"Di internal sudah diinstruksikan baik oleh Bu Megawati maupun Jokowi dan partai pendukung untuk tidak turun ke jalan serta memakai simbol-simbol partai," ujar politisi senior PDIP Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Senin 21 Juli 2014.
Jika Jokowi-Kalla ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden, menurut Pram, pihaknya mengimbau kader dan simpatisan tidak meluapkan kegembiraan secara berlebihan.
"Kalau Jokowi-JK diumumkan sebagai pemenang, maka kami tidak melakukan perayaan kegembiraan yang berlebihan. Diimbau hanya berdoa mengucapkan syukur," ungkap dia.
Tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus mengingatkan relawan pendukung maupun simpatisan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut dua itu, agar tidak memobilisasi diri dengan pengerahan massa pada saat pengumuman hasil Pemilu Presiden (Pilpres), Selasa, 22 Juli 2014.
Bahkan, tim pemenangan Jokowi-JK juga mewanti-wanti agar kemeja kotak-kotak yang menjadi khas capres usungan PDIP, PKB, NasDem, dan Hanura itu, tidak dikenakan pada saat pengumuman hasil pilpres.
Juru bicara tim pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa imbauan tersebut merupakan bentuk kebesaran jiwa demi negeri. Menurut Hasto, sudah saatnya seluruh komponen bangsa melakukan rekonsiliasi seiring tuntasnya pilpres.
"Kotak-kotak dipakai sebagai identitas perjuangan untuk Jokowi. Kotak-kotak adalah simbol kami, dan untuk Indonesia lah, kotak-kotak itu kami kenakan. Ketika Indonesia membutuhkan rekonsiliasi, maka simbolisasi kotak-kotak untuk sementara bisa kami maknakan dalam hati,” kata Hasto. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Komitmen kedua disampaikan juga, karena situasi saat itu tegang, baik jokowi dan prabowo akan mengontrol pendukung-pendukungnya yang keras … Semoga besok hari menuju 20 oktober berlangsung dengan baik," kata SBY.
