- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Mahkamah Konstitusi dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan mengumumkan putusan terkait sengketa dan dugaan pelanggaran etik dalam Pemilihan Presiden 2014 pada Kamis, 21 Agustus 2014. Pengumuman akan digelar pada hari yang sama dengan tujuan agar tidak saling mempengaruhi satu sama lain.
Usai pengumuman, jika tidak ada aral melintang, presiden dan wakil presiden terpilih yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum, Joko Widodo-Jusuf Kalla, akan dilantik secara resmi dan diambil sumpahnya sebagai presiden dan wapres periode 2014-2019 pada 20 Oktober 2014.
Total perolehan suara pasangan capres dan cawapres nomor urut satu Prabowo Subinato-Hatta Rajasa adalah 62.576.444 suara atau 46,85 persen. Sedangkan perolehan suara pasangan nomor urut dua, Jokowi-JK adalah 70.997.833 atau 53,15 persen.
Menjelang pembentukan pemerintahan baru, politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Sidarto Danusubroto, mengatakan saat ini sudah ada dua hingga tiga partai yang melakukan komunikasi politik untuk bergabung dan mendukung pasangan Jokowi-JK. Tentu, dua atau tiga partai yang disebut Sidarto ini awalnya mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Sudah ada komunikasi politik dengan dua atau tiga partai," kata Sidarto di Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.
Partai Demokrat Merapat?
Namun, Sidarto enggan menyebutkan partai apa saja yang ingin merapat. Ketika ditanya apakah Partai Demokrat adalah salah satu dari tiga partai itu, Sidarto tak membantah.
"Insya Allah," ujarnya.
Hanya kubu Jokowi-JK belum berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, yang seharusnya berkomunikasi dengan SBY seharusnya adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Kalau dengan Pak SBY, urusan beliau (Megawati)," jelas Sidarto.
Ketika dimintai konfirmasi, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hassan juga tak membantah mereka tengah melakukan komunikasi dengan PDIP.
"Ya teman-teman semua di sana (kubu Jokowi-JK)," kata Syarief.
Namun Syarief juga menegaskan jika Demokrat juga tengah melakukan komunikasi dengan kubu Prabowo-Hatta.
Lalu bagaimana dengan sikap SBY? "Apa yang kita sampaikan ini adalah kebijakan dari ketua umum," ujarnya.
Sikap PPP
Partai Persatuan Pembangunan memastikan masih setia pada koalisi merah putih yang dibangun pasangan Prabowo-Hatta. Sebab, koalisi dibentuk atas kesamaan visi, misi dan kekuatan politik mayoritas di parlemen berdasarkan hasil Pemilu 2014. Sekretaris Jenderal PPP Romahurmuziy yang akrab disapa Romi mengatakan belum ada rencana mengalihkan dukungan dari kubu Prabowo-Hatta.
"Sampai saat ini agenda perubahan dukungan PPP kepada Koalisi Merah-Putih belum ada," katanya di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 18 Agustus 2014.
PPP menurut Romi juga akan mematuhi apa pun keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sengketa Pilpres. Pimpinan partai akan menggelar rapat pleno untuk membahas langkah-langkah politik menyikapi putusan MK. Jika MK memutuskan pemungutan suara ulang, PPP akan menginstruksikan setiap kader untuk melakukan penguatan yang sifatnya paripurna.
“Dan memastikan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kita usung,” ujarnya.
Sebaliknya, jika MK menolak permohonan Prabowo-Hatta, PPP akan mematuhinya. "Sebagai warga negara tidak ada alasan untuk tidak menerimanya," jelas Romi.
Namun, Romi mengakui di internal partainya terjadi perpecahan. Menurut Romi ada sebagian kader partai berlambang Kabah yang mendukung Jokowi-JK.
"Sejak awal keinginan sebagian kader PPP ada juga yang mendukung Jokowi, sehingga kalau sekarang berlanjut ya sebenarnya tidak ada hal yang baru. Tapi kita bicara hal yang konstitusional sesuai AD/ART, bukan keinginan masing-masing dari kader partai," katanya.
Sesuai AD/ART, menurutnya, PPP tetap berada dalam Koalisi Merah Putih. Semua keputusan partai yang sudah diambil dalam forum musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional akan tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan melalui forum yang sama.
"Tidak bisa aspirasi sebagian kader mengubah keputusan partai, apalagi yang menjadi pelaksana kebijakan partai adalah pengurus Dewan Pimpinan Pusat," jelasnya.
Lantas apakah PPP sudah menyiapkan sanksi untuk kader yang mendukung Jokowi-JK?
"Saya belum berbicara pendekatan sanksi karena partai ini tidak menelisik satu demi satu kader. Yang prinsip keputusan partai belum ada perubahan dukungan ke Koalisi Merah Putih," ungkapnya.
Siap Jadi Oposisi
Romi menegaskan partainya tidak takut jika tidak mendapat jatah kursi menteri di pemerintahan mendatang. Romi menyatakan hal itu merupakan konsekuensi politis karena PPP tidak mendukung Jokowi-JK.
Sejak piagam koalisi permanen ditandatangani pada 13 Juli lalu, Romi menyatakan Koalisi Merah Putih tidak mempersoalkan apakah Prabowo-Hatta menang atau kalah.
"Koalisi Merah Putih menjamin stabilitas pemerintahan jika Prabowo-Hatta menang, dan menjadi penyeimbang yang kritis dan konstruktif jika Prabowo-Hatta kalah. Sehingga menjamin terlaksanannya check and balance," jelasnya.
PPP sendiri menurutnya memiliki pengalaman lebih lama di luar pemerintahan daripada di dalam pemerintahan.
"41 tahun usia PPP. Kita berada di pemerintahan 15 tahun, dan 26 tahun di luar pemerintahan. Jadi bagi PPP tidak mengalami kesulitan apakah berada di luar atau di dalam pemerintahan," katanya.
Sikap PKS
Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera, ketika dihubungi VIVAnews, Senin 18 Agustus 2014, mengatakan sampai sekarang partainya masih nyaman berada di koalisi merah putih. Jika pada akhirnya kubu Jokowi-JK menawarkan jabatan menteri kepada kader-kader PKS, Mardani memastikan tawaran itu pasti akan ditolak.
"Kita memilih untuk menjadi oposisi," ujarnya.
Menurut Mardani sikap sebagai oposisi akan diambil PKS jika nanti memang MK menolak permohonan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta terhadap hasil pilpres 2014. Mardani mengatakan selama berjuang bersama dalam kampanye pilpres lalu, PKS merasa telah memiliki kedekatan emosional dengan koalisi merah-putih.
Karenanya menurut Mardani, PKS tidak akan mengalihkan dukungan kepada kubu Jokowi-JK. PKS menurutnya akan tetap loyal mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
"Kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa sebagai partai, PKS memiliki sikap dan karakter yang jelas," katanya.
Golkar Tunggu Putusan MK
Ketua DPP Partai Golongan Karya Hajriyanto Y Thohari ketika dihubungi VIVAnews, Senin 18 Agustus 2014, mengatakan Golkar menunggu putusan yang dijatuhkan oleh MK dan DKPP pada Kamis 21 Agustus 2014.
Hajriyanto enggan berkomentar lebih jauh ketika ditanya mengenai kemungkinan bergabungnya Golkar ke pemerintahan Jokowi-JK.
"Ditunggu saja tanggal 21. Semua menunggu putusan MK dan DKPP," katanya.
Zaken Kabinet
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, menggambarkan manuver partai-partai pendukung Prabowo-Hatta yang mulai membangun komunikasi politik dengan kubu Jokowi-JK dengan peribahasa ada gula ada semut.
Menurut Siti dua partai pendukung Prabowo-Hatta yang secara terang-terangan mulai memberikan sinyal untuk bergabung dengan kubu Jokowi-JK adalah PPP dan Demokrat.
"Golkar masih menunggu dan melihat perkembangan," katanya.
Sementara Siti melihat Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional maupun PKS tidak memberikan sinyal untuk mengalihkan dukungan. Namun Siti mengingatkan partai-partai yang hendak mengalihkan dukungan sebelumnya perlu terlebih dahulu mengetahui kehendak dari kubu Jokowi-JK.
"Bukan hanya kehendak dari partai-partai pendukung maupun pengusung Jokowi-JK, tetapi juga dari para relawan yang memiliki kontribusi besar dalam kemenangan," ujar Siti.
Siti mengatakan, baik kubu partai pendukung, pengusung maupun para relawan sepertinya menghendaki agar Jokowi-JK membentuk kabinet ahli (zaken kabinet). Dalam zaken kabinet tentu saja jabatan menteri akan diduduki oleh mereka yang benar-benar memiliki keahlian. Jika memang partai-partai mengusulkan kader-kadernya untuk duduk di kabinet, aka tidak boleh ada rangkap jabatan.
Koalisi tanpa syarat yang dikumandangkan Jokowi sejak kampanye pilpres menurut Siti akan diuji ketika pemerintahan terbentuk dan kabinet mulai disusun. Jika Jokowi konsisten menerapkan koalisi tanpa syarat maka menurut Siti kemungkinan bagi partai-partai yang mendukung Prabowo-Hatta tentu tertutup rapat untuk bergabung di pemerintahan Jokowi-JK.
"Tapi jika koalisi tanpa syarat itu cair, baru terbuka kemungkinan bagi partai-partai di kubu Prabowo-Hatta untuk bergabung," jelas Siti. (ren)
Heboh Ibu di Maros Aniaya Bayinya Sambil Direkam, Diduga Kesal karena Suami Pergi
Seorang ibu berinisial N di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) tega menganiaya anaknya yang masih bayi.
