Sumber :
- ANTARA FOTO/Andika Wahyu.
VIVAnews – Konfigurasi politik pasca ditetapkannya pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih kembali memanas. Ujung pangkalnya pada komposisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat.
UU MPR, DPR, DPD, dan DPD (MD3) yang baru menghapus ketentuan penjatahan kursi pimpinan dewan berdasarkan peroleha suara, tetapi dikocok. Hal ini membuat partainya Jokowi--Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan--yang memenangkan pemilu terancam tak mendapatkan kursi ketua DPR karena perolehan kursi koalisi merah putih jauh lebih besar.
Situasi ini menimbulkan spekulasi baru bahwa bakal terjadi transaksi politik dagang sapi untuk memecah suara koalisi merah putih di parlemen dengan iming-iming kursi kabinet.
Gelagat bakal merapatnya dua-tiga partai koalisi pengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke kubu pemenang pilpres jauh-jauh hari dan berulang kali diungkapkan Presiden Terpilih Jokowi sendiri.
Sinyal dari Jokowi seolah mendapat pembenaran. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa yang merupakan pendamping Prabowo di Pilpres bertemu dengan Jokowi di kediaman Surya Paloh.
Seolah menjawab spekulasi itu, koalisi partai pengusung Prabowo-Hatta—koalisi merah putih—melakukan manuver politik dengan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan berlangsung di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat itu di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Selasa pagi, 2 September 2014.
Usai pertemuan yang diikuti sejumlah pimpinan partai koalisi merah putih itu, mereka menggelar konferensi pers di pendopo kediaman SBY. SBY menegaskan, dia mengikuti forum itu dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat.
"Baru saja kami melaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh para unsur pimpinan parpol yang tergabung dalam kekuatan merah putih atau koalisi merah putih bersama saya baik kapasitas saya sebagai presiden dan Demokrat," kata SBY.
Menurut SBY pertemuan itu, adalah untuk menunjukkan bahwa semua bertekad untuk menjadi bagian pembangunan bangsa dan untuk mematangkan kehidupan demokrasi.
SBY mengungkapkan diantara butir pertemuan adalah koalisi merah putih mengakui hasil pemilihan presiden 2014. "Pihak koalisi merah-putih telah mengakui hasil pilpres. Mereka akan melanjutkan perjuangan di bidang politik sesuai dengan demokrasi dan konstitusi," katanya.
Menurut SBY, dunia internasional telah mengakui pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilihan presiden yagn berjalan secara damai dan demokratis. Soal membawa keputusan Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi, dinilai presiden dua periode itu sebagai jalan yang sah dan terhormat.
"Jika pasangan Pak Prabowo-Hatta membawa ke MK, itu semua tetap berada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi," ujarnya.
Tambah Solid
Sementara itu, Hatta Rajasa mengklarifikasi spekulasi bergabungnya PAN ke kubu Jokowi. Isu itu berhembus kencang setelah Hatta menemui Jokowi di kediaman Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Senin malam. Kata Hatta, dalam pertemuan itu dia hanya mengucapkan selamat kepada Jokowi.
"Saya bersilaturahmi dengan Jokowi. Selamat Pak Jokowi. Kita mendoakan ke depan bangsa kita maju. Kita bangun bersama-sama membangun negeri ini," kata Hatta di Cikeas Bogor, Selasa 2 September 2014.
Menurut Hatta, dia bahkan sudah berkomunikasi dengan Jokowi beberapa kali. Sementara dengan Jusuf Kalla, Hatta mengaku dia ingin bertemu dengannya untuk mengucapkan selamat juga.
"Jokowi sahabat saya terus-terusan berkomunikasi. Saya ingin juga berjumpa dengan Pak JK," ujar Hatta.
Menurut Hatta, setelah putusan Mahkamah Konstitusi seharusnya seluruh bangsa menghormati keputusan tersebut. Sementara perbedaan pilihan politik itu, kata dia, hanyalah dalam rangka membangun bangsa.
"Mari bersatu menatap ke depan. Jangan tinggalkan tradisi setelah berkompetisi tidak tegur sapa," terangnya.
Hatta berharap, jangan sampai masyarakat melihat ada permusuhan di antara pemimpin bangsa setelah berkompetisi. Meskipun, dia membantah bahwa pertemuan itu menunjukkan arah koalisinya yang ingin bergabung dengan Jokowi-JK.
"Spekulasi nggak ada timing. Ada yang bilang kok lambat, ya kalau begitu timingnya salah terus," ucapnya.
Pengamat politik Heri Budianto menyoroti khusus pertemuan tersebut. Baginya, setiap peristiwa politik apalagi pertemuan elit tentu mememiliki makna politik. Dari pertemuan Hatta dan Jokowi, mengindikasikan bahwa Koalisi Indonesia Hebat masih membutuhkan dukungan di parlemen.
"Ini untuk membuka komunikasi, untuk melihat celah. Silahturahmi iya, tapi ada juga perkembangan politik yang juga dibuka," katanya.
Menurut Heri, dari partai politik yang berada di Koalisi Merah Putih, ada tiga partai yang mungkin saja merapat ke Koalisi Indonesia Hebat. "Partai Demokrat, PPP dan PAN, ketiganya dibaca oleh Koalisi Indonesia Hebat dengan berbagai macam pertimbangan," katanya.
Meski terlalu dini mengatakan bahwa PAN tidak akan merapat, tapi PAN menurut Heri, partai yang selama selalu berada di pemerintahan dan memiliki kader yang ada di pemerintahan. Dan ini menjadi target politik untuk diajak di pemerintahan Jokowi-JK.
"Ada kemungkinan tiga partai untuk diajak. Saya kira upaya seperti itu akan terus dilakukan. Bila UU MD3 ditolak, akan ada upaya yang kuat untuk merebut setiap pucuk pimpinan di parlemen," katanya.
Ditambahkan Heri, politik saat ini belum tentu ada yang pasti, ini yang harus diperhatikan Koalisi Indonesia hebat. Tapi bila pemimpin partai di Koalisi Merah Putih berganti, akan ada celah untuk masuk.
"Golkar sangat kuat mendukung Prabowo-Hatta. Tapi dalam waktu dekat PPP akan melakukan muktamar, ini terbuaka untuk Koalisi Indonesia Hebat masuk. Sampai Jokowi-JK dilantik, situasi politik akan mengalami turbelensi bahkan tsunami politik," katanya lagi.
Bagaimana Jokowi menyikapi manuver tersebut?
Bagi Gubernur DKI Jakarta itu, pertemuan tersebut hanya silaturahmi yang wajar dilakukan para politisi. Dia menekankan bahwa sebelumnya SBY telah menemuinya.
"Nggak apa-apa bertemu kok. Saya juga kemarin bertemu Pak SBY. Koalisi Merah Putih bertemu ya bertemu nggak apa-apa. Kita saudara masa ketemu nggak boleh," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta.
Jokowi mengklaim tidak mempunyai masalah dengan kubu Prabowo-Hatta. Sehingga, jika ada pertemuan antara SBY dengan mereka, dia tidak mempermasalahkannya.
"Saya sudah sampaikan berapa kali, Prabowo-Hatta sahabat-sahabat saya. Nggak percaya kalian, Prabowo-Hatta sahabat saya. Sahabat dengan sahabat bertemu ya nggak apa apa," katanya.
Jokowi justru mengapresiasi hasil dari pertemuan itu yaitu Partai Demokrat dan koalisi Merah Putih akan berada di luar pemerintahan. Selain itu, mereka bertekad menjadi penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK mendatang.
"Bagus saja jadi partai penyeimbang. Sebagai partai di luar pemerintahan juga silahkan," kata Jokowi. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Usai pertemuan yang diikuti sejumlah pimpinan partai koalisi merah putih itu, mereka menggelar konferensi pers di pendopo kediaman SBY. SBY menegaskan, dia mengikuti forum itu dalam kapasitasnya sebagai Presiden dan Ketua Umum Partai Demokrat.
