Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
– Teka-teki bagaimana bentuk pemerintahan mendatang mulai tersingkap. Presiden terpilih Joko Widodo mengumumkan postur kabinetnya. Ada 34 pos kementerian, sama dengan Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi memanfaatkan slot maksimal yang dibolehkan Undang-Undang Kementerian Negara.
Postur kabinet ini ditunggu publik, karena sebelumnya Jokowi bersama timnya kerap melontarkan ide kabinet ramping dengan penggabungan kementerian/lembaga. Bahkan, penghapusan demi efektivitas dan kelincahan birokrasi. Memang, sempat terlontar opsi jumlah menteri yang lebih sedikit, yakni 24 dan 27, tapi opsi itu sudah dicoret.
Bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, Jokowi mengumumkannya pada Senin sore, 15 September 2014, di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta. Tampak mendampingi pengumuman itu antara lain Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno dan beberapa anggota Deputi Tim Transisi lainnya yakni, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anis Baswedan, serta Akbar Faisal.
“Hari ini kami putuskan jumlah kementerian ada 34," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, jumlah kementerian itu sudah mempertimbangkan kelancaran jalannya pemerintahan mendatang. "Guna memastikan agar pemerintah berjalan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut bahwa presiden sebagai single chief executive," ujar dia.
Postur kabinet itu, Jokowi menjelaskan, diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Transisi. Dengan komposisi dari kalangan profesional dan profesional partai politik.
Kabinet Gemuk
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Top Trending: Hal yang Terjadi Jika Indonesia Tak Dijajah hingga Tawuran Brutal Antar Pelajar
Postur kabinet ini ditunggu publik, karena sebelumnya Jokowi bersama timnya kerap melontarkan ide kabinet ramping dengan penggabungan kementerian/lembaga. Bahkan, penghapusan demi efektivitas dan kelincahan birokrasi. Memang, sempat terlontar opsi jumlah menteri yang lebih sedikit, yakni 24 dan 27, tapi opsi itu sudah dicoret.
Bersama Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla, Jokowi mengumumkannya pada Senin sore, 15 September 2014, di Rumah Transisi, Jalan Situbondo, Jakarta. Tampak mendampingi pengumuman itu antara lain Ketua Tim Transisi, Rini Soemarno dan beberapa anggota Deputi Tim Transisi lainnya yakni, Andi Widjajanto, Hasto Kristiyanto, Anis Baswedan, serta Akbar Faisal.
“Hari ini kami putuskan jumlah kementerian ada 34," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, jumlah kementerian itu sudah mempertimbangkan kelancaran jalannya pemerintahan mendatang. "Guna memastikan agar pemerintah berjalan efektif sesuai dengan sistem presidensial yang kita anut bahwa presiden sebagai single chief executive," ujar dia.
Postur kabinet itu, Jokowi menjelaskan, diputuskan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Tim Transisi. Dengan komposisi dari kalangan profesional dan profesional partai politik.
"Yang nanti akan diduduki pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Rumah Transisi.
Jokowi berharap 34 kementerian yang dia bentuk adalah kabinet kerja yang selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.
Disampaikan Jokowi, dari 18 kementerian yang akan diisi oleh profesional murni dan bukan orang partai, di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Kementerian Pertanian.
"Kira-kira kementerian itu yang akan diisi profesional. Tapi, tidak bisa saya sampaikan semuanya," katanya.
Menurut Jokowi, meski ada 16 pos kementerian yang akan diambil dari profesional partai, bukan berarti memberikan jatah menteri untuk partai pengusung Jokowi-JK, di antaranya adalah, Partai NasDem, PKB, PDIP, dan Hanura.
"Kita tidak berbicara itu (jatah menteri), pembagian ini agar yang profesional partai ada, tapi yang nonpartai kan lebih banyak," tutur dia.
Kabinet Gemuk
Profesor Riset Bidang Ilmu Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, mengkritisi pilihan Jokowi mempertahankan kabinet gemuk sebagaimana diterapkan Presiden SBY pada masa bakti 2009-2014 ini.
Sebab, jauh-jauh hari, baik pada masa kampanye ataupun hari-hari awal ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2014, Jokowi kerap melontarkan akan membentuk kabinet ramping dan tanpa syarat.
Siti menengarai gelagat transaksional, sehingga Jokowi mengakomodasi jumlah menteri yang nantinya berasal dari partai relatif besar. Komposisi 18 profesional non partai dan 16 profesional partai menunjukkan akomodasi yang sangat tinggi, karena selisihnya cuma dua pos.
“Karena Jokowi memberikan janji untuk melakukan perampingan kabinet, ingin kabinetnya efektif, kabinet kerja, diisi oleh profesional yang tidak rangkap jabatan, mengisi lebih banyak profesional, tapi dengan komposisi yang diumumkan 18 dari profesional non partai dan 16 dari profesional partai, ya berarti nyaris fifty-fifty. Kan ini, selisih dua orang. Selain gemuk, ya mengakomodasi partai yang luar biasa,” katanya.
Menurut Siti, dengan postur yang gemuk dan mengakomodasi partai berpotensi mendatangkan risiko tersendiri. Publik akan mempertanyakan konsistensi Jokowi dalam mengusung revolusi mental.
“Dengan postur seperti ini kelihatannya bukan kabinet profesional, tapi mengakomodasi,” ujarnya.
Siti sempat menduga Jokowi benar-benar akan menggabungkan sejumlah kementerian, sehingga kabinetnya benar-benar ramping seperti yang pernah diwacanakan menjadi 24 atau 27. Menurut dia, dengan penggabungan sejumlah kementerian yang tidak mengakar ke bawah menjadi satu kementerian besar akan lebih efektif serta menunjang sistem otonomi daerah yang berjalan.
Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, menuturkan, keinginan Jokowi memilih dari kalangan profesional karena menteri di dalam kabinet Jokowi-JK harus punya kompetensi di bidangnya dan relevan dengan jabatan menteri yang dipegangnya.
Kriteria lainnya, kata Anies, memiliki leadership yang kuat, rekam jejak yang baik, dan mampu bekerja sama, serta bersih dari masalah hukum. “Itu yang digarisbawahi Jokowi soal profesional. Harapannya soal ini adalah menteri yang akan bekerja ini, kabinet kerja bukan untuk kebutuhan lain," katanya.
Menteri dari kalangan profesional diharapkan berorientasi pada hasil. Sebab, profesional adalah orang yang benar-benar bisa menjalankan apa yang sudah dijanjikan oleh Jokowi.
Bagaimana dengan 16 kursi parpol? Menurut Anies, meski Jokowi menyediakan 16 kursi menteri bagi kader partai politik, tentu harus sesuai dengan definisi profesional di atas.
"Selalu digarisbawahi profesional sumbernya bisa dari mana saja. Sumbernya ada yang partai dan non partai. Tapi, tetap dua-duanya profesional," paparnya.
Menurut Anies, di Indonesia banyak sekali orang yang berprestasi dan memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing. Tetapi, biasanya masih kesulitan mencari yang tepat untuk memimpin sebuah kementerian.
"Indonesia banyak orang berprestasi. Pertanyaannya punya kah kita pusat data yang bisa identifikasi di mana orang-orang yang berprestasi itu?" ucapnya.
Respons Pasar
Wacana penggabungan fungsi dan peran beberapa kementerian dan lembaga sempat santer dibahas dan diterima positif sejumlah kalangan.
Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Ito Warsito, mengatakan, penggabungan fungsi dan peran beberapa kementerian dan lembaga negara dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di pasar modal. Sebab, dengan adanya penggabungan itu membuka harapan terciptanya kebijakan baru yang lebih efisien.
"Penggabungan akan mendorong efisiensi birokrasi," ujar Ito.
Dengan penggabungan ini, ia melanjutkan, juga menjadi sinyal positif bagi iklim usaha yang semakin kondusif. Terutama terkait perizinan usaha akan menjadi lebih mudah karena postur kabinet yang ramping.
"Dengan penggabungan, proses perizinan akan lebih cepat. Investor kan sukanya efisiensi, murah, cepat," kata Ito.
Ito menilai, penggabungan tidak akan berdampak pada stabilitas nasional. Penggabungan kementerian tidak akan memangkas jumlah pegawai. Namun, memang akan mengurangi sedikit para pejabat tinggi.
"Efisiensi anggaran tidak akan berdampak banyak, karena tak mengurangi jumlah pegawai. Kalau digabung pejabat tinggi yang sedikit," kata Ito. (art)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang nanti akan diduduki pembagiannya oleh 18 profesional dan 16 profesional partai," kata Jokowi saat menggelar konferensi pers di Rumah Transisi.
