Pelemahan Rupiah, Kepercayaan Investor, dan UU Pilkada

Mata uang.
Sumber :
  • VIVAnews/Muhamad Solihin

VIVAnews - Nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar AS pada Selasa 30 September 2014. Rupiah berdasarkan data kurs tengah Bank Indonesia kemarin berada di level Rp12.212 per dolar AS.

Selama tiga hari berturut-turut, rupiah kembali menembus di atas Rp12.000 per dolar AS. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia, rupiah mulai bergerak di posisi Rp12.007 per dolar AS pada Jumat 26 September 2014.

Rupiah kemudian terus tertekan hingga menyentuh Rp12.120 per dolar AS pada Senin 29 September 2014. Pelemahan rupiah yang menembus posisi Rp12.000 per dolar sebenarnya sudah terjadi pada 18 September 2014. Saat itu, rupiah berada di level Rp12.030 per dolar AS.

Namun, rupiah kemudian sedikit menguat di bawah Rp12.000 per dolar AS, sebelum berbalik menembus level psikologis Rp12.000 per dolar AS jelang akhir bulan ini.

"Ekspektasi kenaikan suku bunga di Amerika Serikat menjadi salah satu faktor pemicu pelemahan rupiah," kata Kepala Riset PT Monex Investindo Futures, Ariston Tjendra, kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 30 September 2014.

Ariston menjelaskan, selain faktor ekspektasi kenaikan suku bunga acuan di AS, dolar juga cenderung menguat terhadap mata uang dunia lainnya. Kondisi itu ikut berimbas terhadap nilai tukar rupiah di dalam negeri.

"Rupiah sebenarnya sudah melemah sejak munculnya isu kenaikan suku bunga di AS itu," ujar dia.

Selain itu, situasi politik di dalam negeri, Ariston melanjutkan, ikut menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Pelaku pasar sepertinya mulai mengantisipasi kemungkinan rupiah terus melemah.

Ariston menjelaskan, investor diperkirakan terus mencermati kapan saatnya The Fed menaikkan suku bunga. Beberapa analis bahkan memprediksi kenaikan suku bunga akan dipercepat menjadi kuartal II-2015 dari sebelumnya awal semester II-2015.

Rupiah yang saat ini mendekati level penutupan tertinggi tahun lalu di posisi Rp12.270 per dolar AS, menurut dia, diprediksi masih berpotensi melemah. Namun, BI diperkirakan menahan pelemahan rupiah lebih dalam.

UU Pilkada dan Kepercayaan Investor

Menteri Keuangan, Chatib Basri, Senin 29 September 2014, menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak ada kaitannya dengan isu pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung atau tidak langsung.

Undang-Undang Pilkada telah disahkan oleh DPR RI berdasarkan hasil voting dalam Rapat Paripurna pada Kamis pekan lalu. Parlemen sepakat memutuskan mekanisme Pilkada adalah tidak langsung atau dipilih melalui lembaga legislatif, dalam hal ini DPRD.

5 Makanan yang Bisa Menurunkan Kadar Gula Darah untuk Penderita Diabetes

Baca juga: 

Namun, Chatib membantah pelemahan rupiah awal pekan ini dipengaruhi isu politik domestik terkait keputusan DPR RI mengenai pilkada secara tidak langsung itu.

"Banyak yang ngomong (pelemahan rupiah) itu karena isu pilkada. Tidak ada itu karena pilkada lalu mata uangnya melemah. Jadi, tidak ada itu soal pilkada pengaruhi rupiah," ujar Chatib di Jakarta.

Ia menjelaskan, pelemahan nilai tukar mata uang ini terjadi secara global, namun terutama yang paling merasakan dampaknya adalah negara pasar sedang berkembang (emerging markets). Penyebabnya adalah isu pemulihan ekonomi AS dan rencana Federal Reserve untuk mempercepat kenaikan suku bunga acuan.

"The Fed akan mempercepat kenaikan suku bunga. Beberapa minggu lalu Gubernur The Fed bilang bahwa kenaikannya bisa lebih awal, karena ekonomi Amerika mulai membaik," kata Chatib.

Menurut Chatib, inilah yang menjadi pemicu utama penguatan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang negara-negara lain di seluruh dunia. Karena, rencana The Fed menaikkan suku bunga acuannya ini memicu pelarian modal asing yang diinvestasikan di kawasan emerging markets kembali ke negara maju.

Diketahui banyak investor besar mengalihkan modalnya ke pasar negara berkembang selama AS mengalami resesi ekonomi sejak 2007. Alasannya, pertumbuhan di kawasan emerging markets lebih menjanjikan keuntungan ketimbang disimpan di negara maju setelah hantaman krisis ekonomi AS yang dipicu kejatuhan sektor finansial.

Dengan pemulihan ekonomi AS dan rencana The Fed menaikkan tingkat suku bunga acuannya, maka investor akan menarik kembali modalnya di negara emerging markets untuk dialihkan lagi ke negara maju.

Ditengarai, gejolak di pasar keuangan bakal terus terjadi hingga ada kejelasan kebijakan bank sentral AS tersebut. Pemerintah sejumlah negara berkembang pun kini tengah menyiapkan langkah antisipasi guna meredam dampak arus balik modal ini.

"India, Turki, Indonesia, itu trennya sama. Jadi, ini bukan soal pilkada atau RAPBN. Fenomena ini sudah terjadi sejak beberapa bulan lalu," kata Chatib.   

Namun, kalangan analis punya pandangan yang berbeda. Ekonom Senior Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, Selasa 30 September 2014, menyatakan bahwa yang memicu pelemahan rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan anjlok lebih dalam selama tiga hari terakhir ini adalah peristiwa disahkannya UU Pilkada.

Menurut Fauzi, keresahan di kalangan investor mencuat sejak parlemen mengesahkan UU Pilkada, di mana di dalamnya mengatur bahwa penyelenggaraan Pilkada adalah melalui mekanisme tidak langsung.

"Dalam dua hari terakhir ini para investor global menghubungi kami untuk khusus membahas isu Undang-Undang Pilkada ini," ujar Fauzi kepada VIVAnews.

Ia melanjutkan, isu ini menjadi perhatian investor. Bukan soal potensi pemangkasan hak politik atau kemunduran demokrasi di Tanah Air. Tapi, kekhawatiran terkait koalisi pro pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, bila tidak berdaya menghadapi kekuatan kubu oposisi di parlemen.

"Isu di kalangan investor adalah koalisi Indonesia Hebat tak mampu meredam langkah koalisi Merah Putih. Peristiwa ini mereka soroti," kata Fauzi.

Para investor, ia menambahkan, mengharapkan koalisi Indonesia Hebat bisa menambah kekuatan dan dukungan politik di parlemen. Jika tidak, dikhawatirkan kebijakan dan program-program pemerintahan Joko Widodo -Jusuf Kalla selama lima tahun mendatang akan dapat mudah dijegal oleh koalisi Merah Putih yang mengambil peran sebagai oposisi.

"Mungkin jika Undang-Undang Pilkada ini bisa dibatalkan oleh MK akan membantu meningkatkan kepercayaan investor. Tapi, akan lebih meyakinkan investor lagi jika koalisi Indonesia Hebat menambah kekuatannya di DPR, karena artinya program pembangunan akan bisa dikawal dengan baik," kata Fauzi. (art)

Persib vs Bhayangkara FC Imbang, Begini Komentar Bojan Hodak
Ilustrasi membersihkan wajah.

Jangan Asal Obati, Ini Cara Membedakan Antara Jerawat Purging dan Breakout

Munculnya jerawat bisa karena bermacam-macam alasan, namun yang paling sering dibicarakan adalah jerawat purging dan breakout yang terjadi karena reaksi kulit terhadap sk

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024