Selamat Bekerja, Presiden Jokowi

Joko Widodo kampanye di Monas, Minggu (22/6/2014).
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Adimaja

VIVAnews - Tak ada euforia setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak secara keseluruhan gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2014 dari Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa pada Kamis, 21 Agustus 2014 lalu. Padahal dengan penolakan tersebut, MK mengukuhkan putusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden 2014-2019 terpilih.

Satu bulan sebelumnya, tepatnya pada Selasa, 22 Juli 2014, KPU mengumumkan bahwa Jokowi-JK memperoleh suara lebih banyak daripada kompetitor mereka, Prabowo-Hatta. Jokowi-JK mendapat 70.997.833 suara, atau 53,15 persen dari total suara sah nasional, sedangkan Prabowo-Hatta 62.576.444 suara atau 46,85 persen.

Mengenakan batik warna coklat keemasan dengan motif kembang, Jokowi yang didampingi oleh JK, hanya menggelar konferensi pers singkat untuk memberikan tanggapan mereka di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat beberapa saat usai putusan dibacakan. Dia bersama JK menghargai dan mengapresiasi putusan MK tersebut.

"MK telah memutuskan menolak semua gugatan yang diajukan kubu Pak Prabowo-Hatta. Itu adalah proses hukum tertinggi dan final dari Pilpres 2014 ini. Kami, saya dan Pak JK, sangat menghargai dan mengapresiasi kerja dari MK dan juga DKPP yang telah bekerja terbuka, transparan, profesional. Ini akan membuka sebuah kesempatan bagi kami berdua untuk segera menyiapkan, merencanakan pemerintahan baru kami," kata Jokowi.

Kini, dua bulan pasca putusan MK, hari ini, Senin, 20 Oktober 2014, Jokowi dan JK dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019. Jokowi akan menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memimpin Indonesia sejak 2004 atau selama 10 tahun.

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan memastikan pelantikan Jokowi-JK digelar mulai pukul 10.00 WIB. Zulkifli menegaskan tidak ada upaya penjegalan atau pemboikotan dalam momentum krusial tersebut.

"Pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, ini agenda pertama yang paling dekat. Pelantikan adalah soal kita, wajah Indonesia. Tidak ada pilihan harus sukses. Karena pelantikan ini akan menjadi tonggak bagi sejarah demokrasi di Tanah Air," kata Zulkifli kepada VIVAnews belum lama ini.

Menurut Zulkifli, 10 fraksi ditambah satu kelompok DPD akan menyukseskannya. Dia dan pimpinan MPR lain pun sudah keliling menemui dan memberikan undangan pelantikan kepada sejumlah tokoh nasional, para ketua umum partai dan mantan presiden seperti Megawati Soekarnoputri, BJ Habibie, Prabowo Subianto, Din Syamsuddin, dan SBY serta Boediono.

"Insya Allah lancar," ujarnya.

3.37 Mln Hectares Palm Plantation Inside Forest Area, KLHK Identifies



Sambutan SBY

Tak hanya pimpinan MPR yang pro aktif melakukan sejumlah usaha untuk kesuksesan acara pelantikan Jokowi-JK. Presiden SBY pun berencana memberikan 'kenangan terindah' kepada penerusnya tersebut. SBY akan menyambut Jokowi di Istana Negara sebagai pemimpin baru Indonesia.

"Setelah pelantikan itu rencananya ada upacara pelepasan dan penyambutan presiden baru oleh SBY. Penerimaan presiden baru secara militer," kata Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, pekan lalu.

Penyambutan itu termasuk bentuk atau cara penghormatan yang baru. Pertama kali terjadi. Ide tersebut juga bisa menjadi tradisi baik bagi proses pergantian pemerintahan di Indonesia meskipun saat menyambut, posisi SBY tak lagi menjadi presiden.

"Saya kira ini ide bagus, tapi terserah Pak Jokowi dan yang lain. Kalau menurut saya, tradisi ini bagus kan," ujar Sekretaris Kabinet, Dipo Alam.

BBM Menanti

Dengan postur tubuh yang kurus, dan wajah ndeso, Jokowi seperti tidak memiliki bayangan akan menjadi presiden. Namun, kenyataan yang terjadi, anak dari keluarga sederhana asal Solo, Jawa Tengah, dan pernah menjadi korban penggusuran itu kini terpilih sebagai Presiden Indonesia yang ketujuh.

Namanya sejajar dengan tokoh-tokoh bangsa lain yang pernah menjadi pucuk pimpinan negeri seperti Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gus Dur, Megawati Soekarnoputri dan SBY.

Tidak butuh waktu lama bagi Jokowi untuk meraih kursi RI 1. Bahkan, seharusnya saat ini, jika tidak maju menjadi gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu, dan Pilpres 2014, Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo periode kedua yakni 2010-2015. Karier politiknya benar-benar melesat cepat.

Meskipun demikian, segudang masalah sudah menunggu tokoh yang gemar blusukan tersebut. Persoalan terdekat dan berpotensi menimbulkan goncangan terhadap pemerintahannya adalah mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM). Reputasinya sebagai pemimpin yang peduli dengan nasib rakyat kecil dipertaruhkan.

Menteri Keuangan M Chatib Basri, pertengahan Agustus lalu, mengungkapkan adanya defisit anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2015 akibat subsidi BBM. Chatib mengajukan solusi agar pemerintah baru menaikkan harga BBM bersubsidi Rp2.000 per liter. Tujuannya, menekan defisit dari 2,3 persen menjadi 1,4 atau 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurutnya, penghematan yang dihasilkan dari menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp2.000 per liter mencapai Rp96-98 triliun. Dengan begitu, ruang fiskal tersebut bisa dimanfaatkan pemerintahan baru untuk mendorong pertumbuhan.

"Itu hitungan tahun anggaran satu tahun ya," ujar Chatib.

Chatib berpendapat, momentum waktu yang paling pas untuk menaikkan harga BBM adalah di awal tahun. Sehingga, penghematan yang dihasilkan bisa lebih maksimal dan optimalisasi kebijakan pemerintah bisa lebih maksimal.

"Kalau dinaikkannya di pertengahan tahun, itu kepotong lagi. Makanya yang paling baik disiapin dari sekarang, masukkan di APBN-P 2015, terus dilakukan," jelasnya.

Chatib melanjutkan, pemerintah harus memperhatikan tekanan inflasi dari kebijakan tersebut. Jika kebijakan itu diterapkan, dia memprediksi laju inflasi 2015 bisa mencapai lebih dari 8 persen, yaitu 4,4 persen asumsi yang ditetapkan dalam RAPBN 2015 ditambah inflasi akibat kenaikan harga BBM sekitar 3,6-3,9 persen.

Meski demikian, dia mengakui kebijakan itu sulit diterapkan dalam pemerintahan SBY. Sebab, implikasinya pasti akan berdampak pada pemerintahan Jokowi nanti.

"Kalau sekarang, kami tidak bisa menaikkan. Karena harus konsultasi dulu dengan pemerintahan baru bagaimana besarannya, cocok apa tidak. Makanya, harus dibahas kembali. Tetapi, ruang untuk melakukan hal itu sangat terbuka dalam pembahasan RAPBN 2015," kata Chatib.

Situasi tersebut sontak membuat suasana politik menjadi gaduh. Para politikus baik yang tergabung dalam barisan pendukung Jokowi, Koalisi Indonesia Hebat dan juga Prabowo dengan Koalisi Merah Putihnya bereaksi. Seperti biasa, mereka terlibat dalam polemik tajam yang seolah tanpa ujung.

Atas masalah ini, Jokowi sudah memiliki pilihan. Dia akan mengambil kebijakan berani dan siap untuk tidak populer di mata masyarakat misalnya menaikkan harga BBM begitu menjabat sebagai presiden.

"Saya siap untuk tidak populer dengan menaikkan harga BBM. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita memotong subsidi itu harus dialihkan untuk usaha-usaha produktif di kampung, desa, pasar dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)," kata Jokowi.

AC Milan Jangan Gegabah Ganti Pioli dengan Conte

Pilihan Jokowi

Jokowi menjanjikan subsidi BBM itu nantinya akan dialihkan untuk subsidi pertanian. Seperti subsidi pupuk, benih pestisida. Kemudian untuk para nelayan, subsidi mesin kapal dan subsidi untuk solar.

Jokowi juga ingin mengalokasikan APBN ke sektor pendidikan. Dia mengingatkan, amanat undang-undang, anggaran pendidikan adalah sebanyak 20 persen.

"Jangan sampai kita ini konsumtif, untuk membeli BBM, membeli mobil. BBM untuk mobil-mobil kita harus mulai berubah dari sebuah konsumsi menjadi sebuah produksi, itu saja," tutur dia.

Dia berharap, pada kepemimpinannya, defisit APBN semakin berkurang sekecil-kecilnya. Dan dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, maka bisa mengurangi defisit pada APBN. Meskipun sampai saat ini, Jokowi mengaku masih melakukan kalkulasi termasuk berapa detail kenaikan.

Rencana Jokowi tersebut langsung mendapat reaksi keras dari sejumlah politikus. Mereka ramai-ramai mengkritik pilihan Jokowi.

Wakil Sekretaris Jenderal PKS yang kini menjabat Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, berpendapat Jokowi tidak perlu menjadi presiden jika tidak mempunyai solusi baru untuk mengatasi kekurangan anggaran negara. Menurut Fahri, opsi menaikkan harga BBM bersubsidi sebenarnya sudah dilakukan pemerintah-pemerintah sebelumnya.

"Kirain punya ilmu supaya harga BBM tidak naik. Ternyata tidak punya ilmu apa-apa," kata Fahri.

Fahri yang merupakan jebolan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu pun mempertanyakan kemampuan mantan Wali Kota Solo itu saat memutuskan menjadi calon presiden. "Tulis saja, punya ilmu apa elo? Ternyata bisanya mencabut subsidi orang miskin," katanya.

Sepengetahuan Fahri, Jokowi dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki ideologi memperjuangkan nasib rakyat kecil. Sehingga, selama menjadi oposisi mereka selalu menolak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi dari pemerintahan SBY.

"Nanti publik akan menilai, kalau jadi presiden mau naikin harga BBM ngapain jadi presiden? Makanya tidak usah jadi presiden, lebih baik urus busway saja," imbuhnya.

Fahri menegaskan, bila Jokowi-JK sudah dilantik dan mengambil kebijakan menaikkan BBM bersubsidi maka PKS akan menolaknya. "Kami tolak kebijakan itu," ucapnya.

Tanggapan kritis juga disampaikan oleh politikus Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani. Yani menyindir partai Jokowi, PDIP, yang dulu sangat gigih menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

"PDIP dulu menawarkan banyak opsi dan argumentasi untuk mencegah agar BBM tidak naik," kata dia.

Sementara itu, reaksi keras dilontarkan oleh politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, politikus Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Bambang menyebut jika menaikkan BBM bersubsidi tersebut, maka Jokowi dan PDIP berkhianat pada rakyat.

"Kalau sekarang (PDIP) menaikkan, berarti telah mengkhianati para pendukungnya, masyarakat Marhaen, dan buruh yang berpenghasilan 1-2 juta karena mereka bergantung pada subsidi tersebut," jelasnya.

Oleh karena itu, dia meminta Jokowi untuk lebih kreatif dengan melakukan terobosan-terobosan. Misalnya meningkatkan penerimaan negara, mengurangi pengeluaran yang tidak efisien, lalu menutup kebocoran-kebocoran.

Sedangkan, Ramadhan, tanpa basa-basi mengatakan PDIP saat beroposisi asal njeplak. Karena, ketika menjadi oposisi mereka menentang kenaikan harga BBM bersubsidi namun di akhir kekuasaan SBY justru meminta SBY menaikkannya.

Untuk mencari solusi lebih baik, Jokowi pun mencoba berkomunikasi dengan SBY. Tercatat, mereka bertemu untuk pertama kali sejak keputusan MK di sela-sela acara World Forum UN Alliance of Civilitiations di Bali pada Rabu, 27 Agustus 2014.

Keduanya memperdalam pembahasan mengenai persoalan kenegaraan, kepemerintahan akhir 2014, RAPBN 2015, sampai pada proses transisi antara mereka agar berjalan dengan baik.

Ancaman Oposisi

Tak hanya BBM, tantangan bahkan ancaman di ranah politik juga menunggu Jokowi. Kekalahan pada Pilpres 2014 tidak membuat soliditas partai-partai Koalisi Merah Putih goyah apalagi bubar jalan. Ikatan koalisi antar mereka justru kian kokoh. 

Pertama kali mereka menunjukkan superioritas di parlemen adalah keberhasilan mengubah Undang-undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Kemudian berturut-turut pengesahan tata tertib DPR, meloloskan RUU Pilkada dengan sistem tidak langsung atau melalui DPRD dalam Sidang Paripurna.

Ketika anggota DPR memasuki masa tugas baru yakni periode 2014-2019, KMP pun masih terlalu tangguh bagi koalisi pengusung Jokowi-JK, Koalisi Indonesia Hebat. Mereka sukses menguasai kursi pimpinan DPR dan MPR setelah melalui persaingan yang sengit.

Gentarkah Jokowi?

"Saya bekerja nggak pernah khawatir. Kalau pikirannya tidak ke bangsa dan negara, ya sulit apalagi dengan semangat jegal-menjegal," kata Jokowi.

Sejak KMP mendominasi parlemen, Jokowi memang terlihat tidak berubah. Dia tetap kalem, dan tenang. Bahkan, untuk keterpilihan Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR, dia tetap mengucapkan selamat.

"Wajah aku wajah khawatir tidak? Tidak ada antisipasi. Saya hanya dengar rakyat, dekat rakyat," ujar Jokowi membeberkan strateginya dalam memimpin pemerintahan mendatang.

Tak hanya itu, Jokowi juga terus berusaha membangun komunikasi dengan kubu KMP untuk mencairkan suasana. Dia memulai safari politiknya dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi tanpa sungkan menanyakan tentang koalisi. ARB pun menegaskan bahwa Golkar tetap di KMP dan menjadi penyeimbang. Mendengar jawaban itu, Jokowi sama sekali tidak kecewa.

"Saya bertanya ke Pak Aburizal Bakrie. Pak, bagaimana mengenai koalisi, dan beliau menjawab, 'Saya, Golkar tetap di Koalisi Merah Putih'. Ya sudah titik. Mengenai koalisi berarti tidak ada, belum perlu dilanjutkan. Ini Pak Aburizal Bakrie sudah memberikan penjelasan seperti itu," ujarnya.

"Tapi saya sampaikan, inikan jawaban hari ini. Belum tentu besok, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan," lanjut Jokowi.

Beberapa hari kemudian, suami dari Iriana itu membuat publik lega. Dia akhirnya menemui sang kompetitor saat pilpres, Prabowo Subianto, di rumah keluarga besar Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam suasana persahabatan yang teduh.

Sekali lagi, Jokowi menegaskan bahwa tidak ada masalah di antara mereka. Persaingan dalam pilpres lalu sudah selesai dan kini saatnya bagi mereka untuk bersama bekerja menyejahterakan rakyat.

"Saya dan Pak Prabowo tidak ada apa-apa. Sehingga, saya ketemu dengan Pak Prabowo," kata Jokowi.

Wajah Kabinet

Untuk menyukseskan program-programnya, Jokowi sudah menyiapkan rencana komposisi kabinet dalam pemerintahannya. Awalnya Jokowi memilih tetap menggunakan 34 pos kementerian yang terdiri dari 18 untuk profesional dan 16 untuk profesional partai dengan tiga menteri koordinator yaitu menko perekonomian, kesejahteraan rakyat, politik, hukum dan keamanan.

Satu pekan lalu, Jokowi kembali mengubah rencana. Dia menjajaki kemungkinan menteri dari 34 menjadi 33 dengan empat menko. Meskipun, komposisi itu juga belum final.

Sebelumnya, beberapa ide sempat muncul seperti yang diusulkan oleh Deputi Bidang Arsitektur Kabinet Tim Transisi, Andi Widjajanto. Ada tiga alternatif terkait keberadaan kementerian koordinator, antara lain:

Pertama, meniadakan kementerian koordinator. Fungsi koordinasi langsung dipegang oleh presiden dan wakil presiden.

Kedua, menyesuaikan menteri koordinator dengan konsep Trisakti dari Bung Karno yaitu kementerian koordinator bidang politik, ekonomi berdikari, dan kebudayaan.

Ketiga, melanjutkan konsep yang digunakan oleh pemerintahan SBY yaitu kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang perekonomian.

Usul penggabungan menteri juga mengemuka. Dari komposisi 34 kementerian, 19 tetap, sedangkan 15 berubah. Beberapa kementerian yang kemungkinan berubah misalnya kementerian kedaulatan pangan yang merupakan penggabungan dari kementerian kelautan dan perikanan serta kementerian pertanian.

Selain itu, pemisahan kementerian pendidikan menjadi kementerian pendidikan dasar dan menengah serta kementerian pendidikan tinggi dan riset.

Kemudian kementerian baru yaitu kementerian maritim. Lalu, kementerian transportasi dan pekerjaan umum digabung dalam kementerian sarana dan prasarana. 

Demi pemerintahan berjalan baik, Jokowi mewajibkan semua menteri yang masuk dalam kabinet melepas jabatan partai. Terutama mereka yang menjabat sebagai ketua umum.

"Sudah saya sampaikan bolak-balik. Itu tidak berubah. Menteri harus lepas dari parpol," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan keputusan itu dilakukan supaya menteri bisa fokus bekerja. Menurutnya, mengerjakan satu jabatan saja, seorang belum tentu sukses apalagi rangkap jabatan.

Mau Lebaran, Dua Kepala Sekolah Malah Jadi Tersangka Korupsi PPPK di Langkat

Respons Dunia

Keterpilihan Jokowi juga menjadi perhatian dunia. Presiden Amerika Serikat, Barack Obama pun memberi selamat kepadanya secara pribadi.

Obama mengapresiasi semangat demokrasi seluruh penduduk Indonesia karena telah menyelenggarakan pemilu dengan tertib dan damai. Tokoh yang pernah hidup di Indonesia itu berjanji akan segera melakukan pertemuan dengan Jokowi dan berdiskusi mengenai hubungan bilateral kedua negara.

Ucapan selamat juga datang dari negara komunis Korea Utara. Menteri Luar Negeri, Ri Su Yong, menemui langsung Jokowi di Balai Kota Jakarta, pertengahan Agustus lalu.

Pemimpin dunia lain yang memberikan respek kepada Jokowi antara lain, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Perdana Menteri Australia Tony Abbot, Presiden Komisi Eropa Jose Manuel Durao Barroso, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Terbaru, majalah terkemuka, Time, turut memberikan penghormatan terhadap Jokowi. Mereka memajang foto mantan Walikota Solo itu di halaman sampul depan edisi terkini.

Time menulis "Sebuah Harapan Baru: Presiden Indonesia Joko Widodo adalah Kekuatan untuk Demokrasi". Dalam foto tersebut, terlihat pemimpin yang akrab disapa Jokowi tengah mengenakan batik berwarna cokelat.

Terpilihnya Jokowi di cover depan majalah yang dibentuk tahun 1923 silam itu untuk menyambut pelantikannya sebagai Presiden ketujuh yang jatuh pada Senin, 20 Oktober 2014. Edisi khusus Jokowi itu akan diterbitkan pada 27 Oktober 2014.

Dengan tampil di cover majalah prestisius tersebut, Jokowi pun sejajar dengan tokoh-tokoh besar dunia seperti Presiden Amerika Serikat, Barack Obama; mantan Presiden Kuba, Fidel Castro; ilmuwan Thomas A. Edison; pendiri piranti lunak Microsoft, Bill Gates; hingga aktor ternama, Tom Cruise.

Akhirnya, setelah melewati dinamika politik yang keras dan tingginya pesimisme sebagian elite politik, Jokowi kini harus menjawab segala harapan dan kepercayaan rakyat Indonesia. Dominasi parlemen oleh partai oposisi seharusnya tidak menjadi hambatan bagi Jokowi untuk mewujudkan janji-janjinya selama kampanye. Indonesia menunggu gebrakanmu. Selamat bekerja, Presiden Jokowi! (aba)

Catherine Wilson

Catherine Wilson Tuntut Nafkah Rp100 Juta Per Bulan, Idham Masse Ungkap Hal Mengejutkan

Kata Catherine Wilson, suaminya sempat janji untuk menafkahinya Rp100 juta per bulan. Hal tersebut sudah tertuang di perjanjian pranikah Idham Masse dan Chatherine

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024