- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Joko Widodo - Jusuf Kalla akhirnya resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden, Senin 20 Oktober 2014. Setelah, keduanya dinyatakan Komisi Pemilihan Umum berhasil memperoleh suara terbanyak pada pemilihan presiden yang digelar 9 Juli 2014 lalu.
Mereka berdua resmi dilantik dan membacakan sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, resmi menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Rencana dan proses pelantikan Jokowi dan JK tersebut, cukup menarik perhatian masyarakat banyak. Tidak hanya diliput publik dalam negeri, juga menjadi sorotan media asing. Bahkan, turut memengaruhi pasar uang maupun saham.
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tercatat menguat, setelah mantan Gubernur DKI tersebut dilantik menjadi Presiden RI-7. Menurut kurs tengah Bank Indonesia, rupiah menguat 181 poin ke level Rp12.041 per dolar AS dari perdagangan sehari sebelumnya yang bercokol di posisi Rp12.222.
Bahkan, hari ini, Selasa 21 Oktober 2014, sehari usai acara pelantikan, rupiah kembali menguat di bawah level Rp12.000, yakni di Rp11.993 per dolar AS.
Indeks harga saham gabungan (IHSG) juga menguat pada penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, usai dinobatkannya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden. IHSG berakhir naik 11,59 poin (0,23 persen) ke level 5.040,53.
Saat transaksi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden baru pun, Jumat 17 Oktober 2014 lalu, IHSG ditutup menguat 77,33 poin (1,56 persen) di posisi 5.028,95.
Kenaikan IHSG dipercaya tergaruh oleh sentimen positif di kalangan investor atas pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI ke-7.
Namun, pada perdagangan Selasa, IHSG kembali ditutup melemah 11,19 poin atau 0,22 persen menjadi 5.029,34.
Mungkinkah, karena pelaku pasar maupun investor cemas menanti kabinet Jokowi-JK yang hingga saat ini belum diumumkan? Apa saja harapan mereka pada pemimpin baru RI ini?
Berikut, sejumlah keinginan para pelaku pasar yang tergabung dalam Asosasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia terhadap Jokowi dan kabinet yang akan dibentuk olehnya.
Sekretaris Jenderal Apindo, Franky Sibarani, yang ditemui VIVAnews di sela-sela kedatangan Jokowi di Istana Negara, mengungkapkan beberapa harapannya. "Sebetulnya, kalau kita melihat Pak Jokowi dan JK ini kan pekerja, jadi harus betul-betul kerja kabinetnya," katanya.
Ia mengungkapkan, para menteri kabinet, selain profesional juga diharapkan mau bekerja. Selain itu, para menteri diharapkan bisa mengambil langkah-langkah yang tidak populer untuk beberapa pihak, namun populer untuk masyarakat luas.
Mengenai calon menteri, menurut Franky, para pengusaha tidak mempermasalahkan, apakah menteri datang dari profesional partai maupun profesional murni. Sebab, dari dua orang menteri perindustrian dan perdagangan sebelumnya terbukti bekerja sangat baik walau berasal dari partai.
"Pak Hidayat dan pak Fahmi Idris kan juga profesional, tetapi dari partai juga. Kedua orang ini memegang kementeriannya dengan baik," katanya.
Figur-figur seperti kedua orang inilah, menurutnya, yang dibutuhkan dalam kabinet ke depannya.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Logistik, Carmelita Hartoto, mengaku belum tahu pasti rencana presiden baru ini. "Itu tergantung. Kami belum tahu Jokowi mau membuat seperti apa. Katanya, mau ada menko maritim (menteri koordinator bidang maritim). Kalau begitu, harus ada pakar-pakar yang diajak bicara," ujar dia di Jakarta, Selasa 21 Oktober 2014.
Kalau pun ada, lanjut dia, sebaiknya orang yang mengisi jabatan menteri--tak hanya di menteri maritim-- adalah orang yang memahami kondisi lapangan. "Jangan hanya teoritis. Kalau menterinya tidak mengerti keadaan lapangan, nanti berat. Kementerian ini tak akan bisa berjalan," kata dia.
Selanjutnya, menurut Carmelita, menteri di kabinet Jokowi - JK sebaiknya menjalin komunikasi yang baik dengan pengusaha. "Supaya pelaku usaha bisa berkomunikasi dengan pengusaha," kata dia.
Ia pun tak keberatan, kalau Jokowi mengusung pebisnis menjadi pengusaha. Namun, dia tidak mau berkomentar siapa orang yang jadi rekomendasi menteri, dalam hal ini menteri di sektor maritim. "(Kalau itu), no comment. Bisa saja (pelaku usaha) yang dinaikkan," kata dia.
Jangan jadi kasir politik
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Indonesia, Yugi Prayanto, ketika dihubungi VIVAnews, Selasa 21 Oktober 2014, mengatakan pengusaha menaruh harapan besar kepada Jokowi, agar tidak salah dalam memilih orang.
"Saya berharap orangnya mengerti di bidangnya dan melepaskan politiknya. Jangan jadi kasir politik dan ATM politik," kata dia.
Yang kedua, lanjut Yugi, orang-orang pilihan Jokowi itu harus bisa mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kabinet Jokowi. Tak hanya itu, Presiden baru juga seharusnya membuat target kinerja.
"Harus ada indeks prestasinya. Kalau tidak bisa memenuhinya, dia harus mengundurkan diri," kata dia.
Jangan Ada lagi pulau yang dijual
Selain itu, masih ingat dengan iklan penjualan Pulau Kiluan di internet? Pengusaha mengharapkan, agar kejadian itu tak terulang kembali di masa kabinet pemerintahan Joko Widodo.
"Harus ada pengawasan," kata Yugi Prayanto.
Yugi mengatakan, Indonesia memiliki belasan ribu pulau, baik pulau besar maupun kecil, dan pulau yang berpenghuni maupun yang tidak.
Dia menekankan, agar mantan gubernur DKI Jakarta ini lebih meningkatkan pengawasannya terhadap pulau-pulau tersebut, terutama pulau-pulau kecil. Upaya ini bertujuan untuk mempersempit kemungkinan pulau itu dijual guna kepentingan tertentu.
"Kalau investor yang mau masuk menanamkan modalnya untuk mengembangkan pulau itu, harus pengusaha nasional atau dalam negeri di sektor pariwisata, BUMN, atau BUMD. Kalau investor asing, dia harus bermitra (dengan pengusaha lokal)," kata dia.
Sebab, ada kekhawatiran, kalau investor asing tak bermitra, bisa "nakal". Artinya, investor itu bisa menjual pulau tersebut. "Kalau tidak dikawal, bisa dicuri," kata dia.
Seperti diketahui, akhir Agustus 2014, situs luar negeri www.privateislandonline.com sempat membuat gerah Pemerintah Provinsi Lampung dengan mencantumkan iklan yang menawarkan penjualan Pulau Kiluan yang berada di Kecamatan Putih Doh, Kabupaten Tanggamus, Lampung.
Dalam iklan tersebut, tertulis bahwa Pulau Kiluan yang seluas 50 hektare ditawarkan dengan harga US$300 ribu atau sekitar Rp3,51 miliar untuk masa 25 tahun, dan bisa diperpanjang hingga 70 tahun. Disebutkan juga, pulau itu bisa disewakan selain dijual.
Waketum Nasdem Temui Prabowo Subianto, Sinyal Gabung Koalisi Prabowo-Gibran Menguat?
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyambangi Presiden terpilih hasil Pilpres 2024 Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara IV Jakarta Selatan, Selasa
