- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan dinaikkan dalam waktu dekat. Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan harga BBM bersubsidi akan naik sebelum 2015.
Menurut Kalla, subsidi bahan bakar perlu dikurangi untuk menekan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Subsidi BBM dinilai sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan di Indonesia dengan kondisi perekonomian saat ini.
"Dengan subsidi dicabut, kita bisa berkonsentrasi untuk membuat negeri ini lebih sehat melalui pembangunan lebih banyak jalan, rumah sakit, dan lain-lain. Kami akan kurangi subsidi. Dengan begitu, kita memindahkan hal konsumtif ke hal produktif," ujar Jusuf Kalla usai menggelar pertemuan secara tertutup dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan pada Rabu malam, 29 Oktober 2014.
Kapan tepatnya kenaikan harga BBM itu akan diberlakukan? Hingga kini belum bisa dipastikan. Pemerintah melalui kementerian sektor ekonomi masih sibuk membahas rencana kebijakan ini, termasuk mengenai kapan momentum yang tepat untuk memberlakukannya.
Berapa kenaikannya? Ini pun masih diperdebatkan. Kalangan ekonom menyarankan agar harga BBM subsidi dinaikkan dalam kisaran Rp500 hingga Rp3.000 per liter.
Namun, berapa pun besarannya, kenaikan harga BBM Bersubsidi jelas akan dirasakan sebagai beban bagi kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu memberikan bantuan yang dapat meringankan beban masyarakat kurang mampu, sebagai perlindungan atas dampak ekonomi dari kenaikan harga BBM.
Ketua Umum Asosiasi Pemilik Kapal Nasional (Indonesian National Ship Owners Association/INSA), Carmelita Hartoto, Kamis 30 Oktober 2014, menyatakan bahwa kalangan pengusaha mendukung jika pemerintah menaikkan harga BBM demi memperluas ruang gerak fiskal pemerintah 2015, untuk membiayai program-program pembangunan.
"Bagi pengusaha, seperti kami di sektor transportasi dan logistik, kenaikan harga BBM bersubsidi adalah risiko yang harus ditanggung negara agar anggaran untuk infrastruktur meningkat," ujar Mey kepada VIVAnews.
Namun, ia melanjutkan, pengusaha pun menyadari bahwa pemerintah menghadapi tantangan cukup berat untuk mengambil langkah menaikkan harga BBM bersubsidi.
"ini tidak mudah dilakukan, karena perekonomian kita sudah parasit dengan BBM bersubsidi," kata Mey.
Namun, menurut Mey, pemerintah sebaiknya tetap tegas dalam kebijakan mengurangi subsidi bahan bakar. "Kami berharap, dibandingkan menaikkan (harga BBM) hingga Rp3.000 per liter, kenapa (subsidi) tidak dihapus sekaligus? Karena risikonya akan sama," kata Mey.
Ia menjelaskan, apabila pemerintah menghapus subsidi, ruang fiskal bisa menjadi lebih besar. Pemerintah bisa memberikan insentif sebesar-besarnya kepada masyarakat agar tahan terhadap dampak kenaikan itu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Kamis 30 Oktober 2014, menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan bantuan bagi masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM itu.
Menurut Sofyan, program kompensasi kepada rakyat miskin sudah tersedia. Pemerintah kini tinggal memastikan bagaimana penerapannya.
Pemerintah akan menggunakan instrumen Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam menyalurkan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak langsung dengan kenaikan harga BBM bersubsidi. Baik KIP maupun KIS akan menjadi kartu yang dapat digunakan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan sosial melalui sistem elektronik.
"Kartunya untuk e-money dan itu bisa ditunaikan. Dengan itu, masyarakat miskin akan bisa menggunakan akses perbankan. Dengan menggunakan chips itu bisa pergi outlet-outlet untuk bisa langsung ambil uangnya," kata Sofyan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Pemerintah, ia melanjutkan, mengalokasikan anggaran kompensasi kebijakan menaikkan harga BBM sebesar Rp5 triliun pada APBN-Perubahan 2014. Dana kompensasi itu untuk 15 juta kepala keluarga yang telah didata termasuk dalam kategori warga miskin (25 persen) dan hampir miskin (75 persen).
"Uang dan sistem sudah ada, tinggal keputusan," kata Sofyan.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan hal senada. Ia membenarkan ketersediaan anggaran pemerintah untuk program kompensasi tersebut. Namun, yang menjadi perhatian saat ini adalah perubahan jumlah penerima kompensasi itu.
"Datanya tahun lalu kan sudah dibagikan kartu perlindungan sosial. Nah, data itu yang kini diperluas, di-update lah, supaya bisa mencerminkan kondisi terkini dan tingkat error-nya rendah," kata Bambang di Jakarta.
Kementerian Sosial, kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan akan menjadi pihak yang bertanggung jawab untuk memperbaharui data tersebut. Sehingga, dipastikan masyarakat yang terdampak akan menerima kompensasi.
"Ya pokoknya datanya tidak terlalu beda jauh sama tahun lalu, tahun lalu kan mulai Juli (kompensasi BBM)," kata Bambang.
Meskipun seluruh persiapan kenaikan BBM bersubsidi sudah matang, Bambang enggan untuk mengatakan kapan kebijakan itu akan diterapkan. Sebab, masih harus menunggu arahan dari Presiden Joko Widodo. (ita)
Baca juga:
Plot Twist, Lee Mijoo Jalin Asmara dengan Pesepakbola Top Song Bum-keun
Biz Enter melaporkan Lee Mijoo mengunjungi Jepang untuk bertemu dengan Song Bum-keun yang saat ini sedang merumput di salah satu klub sepakbola di Jepang, Shonan Bellmare
