VIVAnews - Presiden Joko Widodo memulai debutnya di panggung internasional secara mulus awal pekan ini. Berpidato tanpa teks dengan Bahasa Inggris, walau terdengar seadanya dan agak terbata-bata, Jokowi secara gamblang memaparkan rencana besar Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Dia pun mengajak hadirin bahwa mereka masih punya potensi yang sangat besar untuk berinvestasi dan turut membangun Indonesia. "Ini adalah peluang kalian," seru Jokowi berulang kali kepada 1.500 pebisnis dan pemikir dunia dalam KTT CEO APEC di Beijing, Senin 10 November 2014.
Jokowi juga utarakan pemaparan yang serupa saat bertemu dengan pemimpin raksasa-raksasa dunia, seperti Barak Obama dari Amerika Serikat, Vladimir Putin dari Rusia, dan Presiden China, Xi Jinping, sebagai tuan KTT APEC tahun ini.
Pada pidatonya dalam pertemuan CEO APEC di Beijing, Jokowi menyebut Indonesia sebagai tujuan utama investasi. Dia berjanji memangkas subsidi BBM, yang disebutnya telah menghalangi kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan sosial.
"Kami ingin menyalurkan subsidi BBM kami dari konsumsi menjadi aktivitas yang produktif," kata Jokowi, menambahkan bahwa dana yang dapat dihemat dari pemangkasan subsidi BBM akan diigunakan untuk membangun pelabuhan, rel kereta dan infrastruktur lainnya.
Pada lima tahun masa kepemimpinannya, Jokowi mengatakan bakal membangun 24 pelabuhan di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku dan Papua. Serta 25 bendungan, untuk mengalihkan anggaran subsidi BBM menjadi pengairan bagi pertanian.
Dia juga mengungkapkan rencana memperluas jaringan kereta api dan pembangunan jaringan transportasi massal di enam kota besar termasuk Jakarta, Bandung dan Surabaya. Proyek kunci lainnya adalah pembangkit listrik, yang akan membantu pembangunan sektor industri Indonesia.
Dia memberi jaminan terkait resiko berbisnis di Indonesia, menjanjikan bahwa pemerintah Indonesia akan membantu para investor asing. "Banyak investor, saat mereka datang pada saya, hampir semuanya, mereka selalu mengeluhkan tentang akuisisi tanah.
Jokowi berjanji akan mendorong para menteri, gubernur, walikota, untuk membantu menyelesaikan berbagai kendala yang menjadi penghambat masuknya investasi asing selama ini.
Ambisi China
Pada Oktober 2013, saat berita tentang Presiden AS Barack Obama membatalkan perjalanannya ke Asia Tenggara menarik perhatian media, Presiden China Xi Jinping melakukan manuver diplomatik dengan kunjungannya ke Indonesia dan Malaysia.
Selama kunjungannya, delegasi China yang dipimpin Xi berjanji untuk menjalankan kemitraan strategis yang lebih komprehensif dengan kedua negara, dan berhasil mencapai sejumlah kesepakatan penting.
Sejumlah korporasi China menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan perusahaan Indonesia dan Malaysia, untuk kerjasama dalam pembangunan kawasan industri, pertukaran mata yang, penerbangan dan pariwisata.
Tapi yang mengejutkan para pengamat adalah proposal Xi untuk membangun kembali apa yang disebutnya Jalur Sutra Maritim Baru di Asia Tenggara. Pada pidatonya di DPR RI, 3 Oktober 2013, Xi menegaskan rencananya terkait dengan Selat Malaka dan Laut China Selatan.
Untuk mendukung usulnya, Xi menyampaikan kesiapakan pemerintah China untuk mendanai proyek-proyek maritim ASEAN, melalui Dana Kerjasama Maritim China-ASEAN yang terpisah dari Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).
Pada pekan lalu, kantor berita Xinhua membuat laporan yang mereka beri judul "Jalur Sutra Baru, Mimpi Masa Depan." Laporan berseri Xinhua itu menggali arti sejarah dan budaya Jalur Sutra, sekaligus menyebarkan pemahaman tentang kebijakan bersahabat China pada negara-negara tetangganya.
Artikel pertama yang diturunkan Xinhua "Bagaimana Dunia Dapat Sama-sama Mengambil Keuntungan? China Menjawab Pertanyaan," memperlihatkan visi ambisius China untuk usul mereka tentang Jalur Sutra Baru dan Jalur Sutra Maritim Baru.
Menurut Peta yang dirilis Xinhua, Jalur Sutera Baru akan dimulai dari Xi`an ke barat melalui Provinsi Gansu serta Urumqi dan Khorgas di Provinsi Xinjiang, yang merupakan wilayah dengan mayoritas penduduk Muslim.
Jalur perdagangan darat China itu kemudian memanjang dari Asia Tengah ke utara Iran sebelum turun ke Irak, Suriah dan Turki. Setelah Istanbul, Jalur Sutra akan melewati Selat Bosporus ke barat laut melalui Eropa termasuk Jerman, Belanda hingga Italia yang menjadi titik pertemuan dengan Jalur Sutra Maritim.
Sementara Jalur Sutra Maritim akan dimulai dari Quanzhou di Provinsi Fujian, melalui Guangzhou di Provinsi Guangdong, Guangxi dan Hainan sebelum menuju ke selatan memasuki Selat Malaka. Singgah di Kuala Lumpur kemudian menuju Kolkata di India.
Bergerak dari India melintasi Samudera Hindia ke Nairobi, Kenya, lalu ke arah Tanduk Afrika dan Mediterania melalui Laut Merah serta singgah di Athena sebelum berakhir di Venice, bertemu dengan jalur perdagangan darat.
Dua jalur sutra China itu akan menjadi proyek besar yang menciptakan jaringan masif menghubungkan tiga kontinen, mendorong kerjasama ekonomi kawasan dari Pasifik Barat hingga ke Laut Baltik.
Beijing menyebut kontak ekonomi di sepanjang Jalur Sutra akan meningkatkan produktivitas di setiap negara. China telah berulang kali menekankan kecocokan ekonominya dengan banyak negara, dan menawarkan bantuan teknologi di sektor industri utama.
Namun dari ambisi China itu, masih tersisa pertanyaan besar tentang bagaimana visi besar itu akan diimplementasikan. Apakah kedua jalur perdagangan darat dan laut itu akan terbatas pada perjanjian bilateral antara China dan negara-negara yang dilewati, atau kelompok regional seperti Uni Eropa dan ASEAN.
Untuk mewujudkan visi besarnya, China telah mulai merubah kawasan tidur Asia menjadi perlintasan ekonomi, dengan membangun jalur kereta internasional yang akan menghubungkan China, Asia Tengah dan Eropa.
Rencana besar China juga telah disiapkan dengan perjanjian perdagangan bebas Asia-Pasifik, pendirian Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) di mana China menanamkan modalnya hingga $50 miliar, serta $40 miliar untuk pembangunan Jalur Sutra darat.
Jalur Sutra China juga merupakan titik balik atas tuduhan Barat tentang pembangunan militer China, ditengah upaya Amerika Serikat (AS) memperkuat keberadaannya di Asia yang lebih difokuskan pada masalah militer, seperti penempatan puluhan ribu pasukan di Australia.
Beijing kini berusaha meyakinkan negara-negara di Asia dan kawasan lain, bahwa merupakan kepentingan mereka untuk menerima China sebagai kekuatan penyeimbang di kawasan.
Pertemuan tahunan KTT APEC yang digelar di Beijing untuk pertama kalinya, November ini, seperti biasa akan difokuskan pada masalah perdagangan dan investasi diantara 21 negara anggota, dan mendorong untuk pertama kalinya peta biru konektivitas regional.
Tapi KTT APEC 2014 ini, juga memiliki makna simbolis bagi Presiden China yang menjadi tuan rumah bagi para pemimpin dunia, di saat Beijing berusaha menegaskan posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan militer di Asia.
Perang Ekonomi China-AS
Apa yang dilakukan China saat ini mengingatkan pada program ekonomi skala besar yang dilakukan AS pada 1947-1951. Rencana Marshall, yang dimaksudkan untuk membangun kembali kekuatan ekonomi Eropa setelah berakhirnya Perang Dunia II.
Xi pekan lalu, mengatakan AIIB dan Dana Jalur Sutra akan saling melengkapi, tidak menggantikan satu sama lain. Pendirian AIIB oleh China mendapat resistensi dari AS, yang khawatir akan kehilangan pengaruh yang selama ini mereka jalankan melalui Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang dimotori Jepang.
China memiliki 6,5 persen saham di ADB sementara AS dan Jepang masing-masng 15,6 persen. Media Australian Financial Review menyebut Menlu AS John Kerry secara personal meminta PM Australia Tony Abbott agar menjauh dari AIIB, saat keduanya bertemu di Jakarta, 20 Oktober 2014.
Kerry diyakini juga telah mendekati beberapa pemimpin negara lainnya untuk turut mengabaikan AIIB. Pada KTT APEC, AS berhasil menghalangi keinginan Beijing untuk memulai pembicaraan Wilayah Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP).
Pasalnya hal itu bertentangan dengan alternatif yang didukung Washington, dikenal sebagai Kemitraan Trans-Pasifik (TPP) yang tidak mengikutsertakan China. AS menggiring pendapat bahwa FTAAP dapat dapat diwujudkan sebagai rencana jangka panjang.
AS berpendapat bahwa FTAAP bisa dilakukan dengan TPP sebagai landasannya. Pada Mei lalu, Xi menyampaikan secara eksplisit usulannya tentang konsep baru keamanan Asia, pada pertemuan keamanan para pemimpin dunia di Shanghai.
"Adalah untuk orang Asia untuk mengurusi masalah Asia, memecahkan persoalan Asia dan membangun keamanan Asia," ucap Xi. Walau tidak menyebut nama, tapi pidatonya itu tampak jelas merupakan pesan bagi Washington untuk mengurangi perannya di kawasan.
Xi mengisyaratkan hasrat besar China untuk bekerja dengan negara-negara berkembang, daripada dengan AS di dalam sistem internasional yang telah ada dan didominasi oleh Barat. Keinginan itu juga dipahami oleh banyak negara, yang telah menyatakan partisipasinya pada AIIB.
Pada Juli lalu, BRICS atau kelompok lima negara berkembang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan, menyepakati pendirian bank pembangunan dengan dana investasi mencapai $100 miliar dengan kantor di Shanghai.
Di Kuantan, Malaysia, perusahaan pemerintah China telah memulai proyek pembangunan pelabuhan kontainer lepas pantai dan kawasan industri, sejak 2013, sebagai bagian dari kesepakatan penanaman modal sebesar $1 miliar dalam pembangunan pabrik baja, sebagai bagian dari proyek Jalur Sutra Maritim China-Malaysia.
Sementara pada September lalu, Xi meresmikan proyek konstruksi kota pelabuhan di Colombo, Sri Lanka, senilai $1,4 miliar yang didanai China. Pada bulan yang sama, Xi juga menyaksikan dimulainya konstruksi pipa gas melalui Tajikistan dan Kyrgyztan.
China terlihat bekerja keras untuk memperlihatkan diri mereka sebagai satu sekutu pembangunan bagi negara-negara berkembang, saat beberapa negara di Asia tengah meragukan keseriusan AS untuk mendanai proyek infrastruktur dan keamanan.
Pada 2011, Menlu AS Hillary Clinton mengusulkan Inisiatif Jalan Sutra Baru, yang didesain untuk meningkatkan jalur transportasi Afghanistan dengan Asia Tengah dan Asia Selatan. Tapi para pejabat AS mengakui perkembangan dari proyek itu sangat lambat.
Sebaliknya China memperlihatkan bahwa mereka memiliki sumber daya dan keseriusan untuk mendukung rencana besarnya. "Bagi China, ini adalah isu besar. Semua departemen pemerintah fokus pada masalah ini," kata Zhai dari Universitas Peking yang dikutip Wall Street Journal (WSJ).
Di Kazakstan, pejabat pemerintah setempat mengatakan bakal memulai pembangunan mall dan hotel-hotel mewah. Itu terkait dengan pembangunan tol trans-kontinen dari pelabuhan Lianyungang ke Rusia, yang akan diresmikan pada 2016.
Saat ini kereta telah beroperasi membawa kargo dari China melalui Kazakstan dan Rusia ke Jerman, yang membutuhkan waktu 15 hari atau jauh lebih cepat daripada 40 hari yang dibutuhkan jika menggunakan kapal laut.
Pada September, untuk pertama kalinya pengiriman mobil-mobil dari Eropa telah memasuki China menggunakan kereta. Pembangunan kota Horgos di China, yang menjadi pintu gerbang perbatasan, telah memberikan banyak kemajuan.
Dikutip dari WSJ, Zhang Jian yang menjadi pedagang sayur di Yining, sekitar 60 mil dari Horgos, China, pada 1983, kini telah menjadi pemilik perusahaan yang mengekspor buah dan sayur ke Asia Tengah, dengan nilai mencapai $60 juta.
Memanfaatkan Ambisi China
Ambisi China dalam usulan mereka tentang jalur perdagangan, terutama Jalur Sutra Maritim, terkait langsung dengan Indonesia. Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan keinginannya untuk mengintegrasikan visinya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim, dengan Jalur Sutra Maritim China.
Peta Jalur Sutra Maritim Baru yang diusulkan China, memperlihatkan dengan jelas potensi Indonesia sebagai poros maritim yang menyatukan jalur perdagangan laut di Asia Tenggara hingga Pasifik, melalui Selat Malaka.
Jokowi juga memiliki ambisi besar, dengan beberapa janjinya untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pembangunan tol laut dan pertanian, mengakui terbatasnya anggaran nasional untuk mewujudkan semuanya.
"Ini kesempatan Anda, karena Anda tahu anggaran nasional kami terbatas," kata Jokowi, yang beberapa kali mengulang kalimat itu dalam pidatonya di Beijing. Dia menawarkan para pemimpin bisnis di kawasan untuk menanamkan modalnya pada proyek-proyek infrastruktur.
Jokowi mengatakan Indonesia akan turut berkontribusi pada AIIB sebesar Rp 5 triliun yang diangsur selama lima tahun. Tapi Jokowi disebut juga menyampaikan keinginannya pada Xi, agar AIIB berkantor di Indonesia.
Menurutnya hal itu penting, karena berarti ada aliran dana yang masuk ke Indonesia untuk pembiayaan infrastruktur jangka panjang. "Sehingga pembiayaan ada dananya, ada uangnya karena itu jadi rebutan hampir 20 negara," kata Jokowi.
Permintaannya itu seakan mempertegas harapannya untuk memanfaatkan rencana besar China dalam mewujudkan ambisi besarnya juga. Menyangkut Natuna di Laut Cina Selatan, terjadinya sengketa Indonesia dan China memang terbuka.
Tapi Jokowi dapat mempertimbangkan diplomasi yang dijalankan PM India Narendra Modi, yang pada satu sisi keras dalam pembahasan sengketa perbatasan dengan China di Kashmir, namun tetap membuka diri dalam kerjasama ekonomi. (ren)
