- ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
VIVAnews - Presiden Joko Widodo telah mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam, 17 November 2014. Jokowi, --sapaan Joko Widodo--, menjelaskan bahwa langkah menaikkan harga BBM ini merupakan pilihan sulit yang terpaksa ditempuh pemerintah.
"Dari waktu ke waktu bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan sulit. Kita harus tetap memilih dan ambil keputusan," ujar Jokowi.
Ia melanjutkan, setelah serangkaian rapat yang digelar pada Senin sejak siang hingga malam, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif kepada sektor produktif.
"Negara butuh anggaran membangun infrastruktur, pendidikan, kesehatan. Namun, anggaran ini tak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM," kata Jokowi.
Sebagai konsekuensi pengalihan subsidi tersebut, pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM yang berlaku efektif mulai Selasa 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.
Harga premium ditetapkan naik dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Adapun harga solar naik dari Rp5.500 per liter menjadi Rp7.500 per liter.
Pengurangan subsidi BBM itu tentu akan berdampak pada melonjaknya harga bahan kebutuhan pokok yang akan dialami masyarakat. Terutama, masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, untuk itu pemerintah menyiapkan bantalan sosial sebagai kompensasi.
"Untuk mengantisipasinya, untuk rakyat kurang mampu kami siapkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP)," kata Jokowi.
Ketiga kartu itu, lanjut Jokowi, dapat dipergunakan untuk mempertahankan kemampuan daya beli rakyat di sektor ekonomi produktif. "Ini (kartu) bisa segera digunakan untuk menjaga daya beli rakyat miskin," kata dia.
Dia menyadari bahwa kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi tersebut menuai kontroversi. Namun, Jokowi menegaskan, pemerintah dengan terbuka akan menerima masukan dari berbagai pihak terkait kebijakan tersebut.
"Pasti muncul pro dan kontra dan pemerintah siap menerima masukan atas kebijakan itu (kenaikan harga BBM)," kata dia.
Dengan dipangkasnya subsidi di sektor konsumtif itu, Presiden berharap keinginan untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat dapat tercapai.
"Semoga ini jalan pembuka untuk menghadirkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi rakyat scara keseluruhan," kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyatakan, kenaikan harga BBM ini akan mendapat payung hukum melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen untuk BBM Tertentu.
"Mulai pukul 00.00 malam ini (Selasa dini hari), harga jual eceran untuk setiap liter ditetapkan, minyak tanah tetap Rp2.500, bensin Rp8.500, dan solar Rp7.500," katanya.
Ia menambahkan, PT Pertamina sebagai pelaksana distribusi BBM bersubsidi telah menyiapkan kebutuhan masyarakat terkait bahan bakar. Pertamina di seluruh Indonesia disebutnya telah menyiapkan secara teknis agar keputusan menaikkan harga BBM ini dapat dijalankan dengan baik.
"Kami sampaikan persediaan bahan bakar aman, tidak perlu berbondong-bondong, selisih hanya sedikit, tidak perlu mengalami kepanikan," katanya.
Tepat Waktu
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani, menyatakan bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM ini patut didukung. Alasannya, anggaran negara yang jumlahnya lebih dari Rp200 triliun dalam setahun untuk subsidi bahan bakar memang merupakan pemborosan.
Namun, ia mengingatkan agar pemerintah mesti melakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada 2015 agar penghematan keuangan negara bisa lebih besar.
"Insentif penghematan dari 46 juta kiloliter kuota BBM subsidi dikali Rp2.000 itu kan saya rasa tidak terlalu signifikan. Makanya, kenaikan harga BBM tahun ini perlu diikuti dengan pembatasan konsumsi pada tahun depan," kata Aviliani kepada VIVAnews, Senin 17 November 2014.
Menurut Aviliani, pembatasan ini bisa dilakukan dengan membuat kebijakan pemerintah yang melarang mobil pribadi membeli BBM subsidi.
"Seluruh mobil pribadi tidak boleh pakai premium dan solar, misalnya. Hanya boleh untuk motor dan kendaraan umum. Orang yang sudah bisa memiliki mobil itu kan tingkat penerimaannya sudah termasuk yang tak layak disubsidi," kata Aviliani.
Di sisi lain, ia menambahkan, pemberlakuan kenaikan harga BBM pada momentum sekarang ini sudah tepat. "Menjelang akhir tahun, emiten-emiten biasanya profitnya sudah tercapai, jadi keputusan ini tidak terlalu bermasalah terhadap pendapatan mereka," kata Aviliani.
Dampak kebijakan pemerintah ini terhadap gejolak ekonomi diperkirakan berlangsung sementara dan tidak dalam jangka waktu yang lama.
"Efeknya paling hanya tiga bulan, setelah itu normal lagi pendapatan. Perusahaan-perusahaan akan bisa atur strategi lagi untuk recovery sekitar Maret tahun depan," kata Aviliani.
Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, awal bulan ini kepada VIVAnews pernah menilai momentum kenaikan harga BBM sudah hilang. Karena, maju mundurnya pelaksanaan kenaikan harga BBM, sudah memicu penimbunan BBM bersubsidi di beberapa wilayah Indonesia.
Sofjan juga mengakui, mayoritas pelaku usaha sudah menaikkan harga barang dan jasa yang dijual. Menurut dia, pelaku usaha wajar menaikkan harga. Apalagi, kebijakan tersebut sudah didengungkan pemerintah sejak lama.
Tidak hanya pelaku usaha yang menaikkan harga barang, di pasar tradisional harga kebutuhan pokok sudah lebih dulu melonjak. Harga cabai misalnya. Di Semarang, Jawa Tengah, harga cabai bahkan sudah mencapai Rp50.000 per kilogram, dari harga normal Rp5.000-10.000 per kilogram.
Kenaikan harga cabai bahkan ditemui di sejumlah pasar tradisional di Kota Lumpia itu. Antara lain di Pasar Johar, Pasar Bulu, dan lainnya. Sejumlah pedagang dan pembeli pun mengeluhkan kondisi tersebut.
Santoso, salah seorang pedagang cabai di Pasar Johar, Semarang, menyatakan kenaikan harga cabai telah terjadi sejak sepekan terakhir. Menurut dia, harga cabai telah melonjak drastis.
"Harga cabai sekarang gila-gilaan dan begitu pedas karena rata-rata mencapai Rp50 ribu per kilogram," ujar Santoso kepada VIVAnews di Pasar Johar, Semarang, Minggu, 16 November 2014.
Mengular di SPBU
Pantauan VIVAnews di SPBU Kota Lhokseumawe, Senin malam, 17 November 2014, warga tampak berbondong-bondong datang untuk mengisi penuh tangki bahan bakar kendaraannya. Ramai antrean motor maupun mobil ini terjadi jelang harga baru BBM subsidi diberlakukan pada Selasa 18 November 2014 pukul 00.00 WIB.
Tak hanya kendaraan bermotor, sejumlah warga juga mencoba untuk memanfaatkan momen tersebut dengan membeli BBM menggunakan jeriken besar. Namun, tidak semuanya dilayani.
Di sebagian besar SPBU di Garut, Jawa Barat, selain kendaraan roda dua, mobil pribadi dan angkutan kota juga antre untuk mengisi premium dan solar bersubsidi.
Seperti di SPBU Ciatel, yang berada di Jalan Suherman, Garut. Antrean kendaraan sudah tak tertampung. Kemacetan pun terjadi di jalan utama Garut-Bandung.
Meski hujan lebat, warga tetap bertahan untuk mendapatkan BBM dengan harga lama sebelum naik pada pukul 00.000 WIB. Haji Nanan Suryawan, pengelola SPBU, mengatakan, pemerintah mendadak menaikkan harga BBM. "Jadi, wajar saja warga berebut mengisi BBM sebelum harga baru berlaku," ujar Nanan.
Di Madura, sejumlah SPBU juga diserbu warga. Salah satunya di SPBU Desa Pamoloka, Sumenep, Jawa Timur. Ratusan warga berbondong-bondong ke SPBU, baik pengendara sepeda motor, mobil pribadi maupun angkutan umum.
Kondisi ini menyebabkan kemacetan di sepanjang Jalan Raya Manding, Sumenep. Berdasarkan pantauan, tak terlihat ada petugas kepolisian yang mengatur arus lalu lintas.
SPBU di sejumlah Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, juga terjadi antrean. Seperti di SPBU di Jalan Lintas Sumatera, Jalan Imam Bonjol, Kota Padang. Ratusan kendaraan baik roda dua maupun roda empat, mengular.
Di Parepare, ribuan warga memadati sejumlah SPBU. Mereka ikut antre untuk mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga lama. Irsyad, pemilik kendaraan pribadi, mengaku rela antre BBM bersubsidi untuk mengisi penuh tangki mobil tuanya sebelum harga BBM naik.
"Begitu melihat di televisi harga BBM naik, saya langsung ke SPBU. Eh, ternyata di sini sudah banyak juga warga yang mengantre," kata Irsyad.
Stok Aman
Meski terjadi antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Tanah Air, Pertamina memastikan ketahanan stok bahan bakar minyak aman untuk menghadapi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Vice President Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir, Senin, 17 November 2014, mengatakan, perseroan telah mempersiapkan ketersediaan BBM yang cukup untuk mengakomodasi kemungkinan lonjakan konsumsi setelah pengumuman resmi kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi oleh pemerintah.
Menurut Ali, saat ini ketahanan stok BBM yang dikelola oleh Pertamina mencapai sekitar 18 hari untuk premium dan sekitar 19 hari untuk solar.
Ia menjelaskan, berdasarkan pantauan penyaluran harian dalam sebulan terakhir, terjadi peningkatan konsumsi harian BBM bersubsidi. Untuk premium dari semula 81.500 kiloliter per hari menjadi sekitar 87.000 kiloliter per hari atau naik sekitar 7 persen.
Sementara itu, konsumsi solar dari 44.500 kiloliter per hari menjadi sekitar 47.000 kiloliter per hari atau naik sekitar 6 persen. Tren kenaikan tersebut juga pernah terjadi pada saat menjelang pengumuman kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi pada 2013.
Guna memastikan keamanan dan kelancaran masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi, Pertamina juga berkoordinasi dengan Kepolisian RI dan TNI untuk pengamanan SPBU dan objek vital lainnya.
“Menjelang berlakunya harga baru, kami memastikan ketersediaan stok BBM, khususnya premium dan solar sangat cukup bagi masyarakat. Pertamina telah menginstruksikan seluruh SPBU beroperasi melayani masyarakat, setidaknya sampai dengan berlakunya harga baru,” ujar Ali dalam keterangan tertulisnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa penurunan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) menjadi salah satu alasan besaran kenaikan harga BBM subsidi ini lebih rendah dari yang diasumsikan sebelumnya.
Menurut Bambang, dengan penurunan ICP, subsidi BBM yang diberikan kepada masyarakat per liternya menjadi lebih rendah, atau sekitar Rp3.500 dengan rata-rata setahun. Jika dinaikkan Rp3.000 per liter, subsidi yang diberikan nilainya terlalu kecil untuk masyarakat, yaitu Rp500 per liter.
"Kalau naiknya Rp3.000 per liter kan berarti terlalu mepet. Jadi, Presiden sudah memutuskan Rp2.000 adalah angka yang terbaik untuk premium maupun solar," kata Bambang di Jakarta.
Subsidi BBM dipatok pemerintah dalam APBN-P 2014 sebesar Rp246,5 triliun. Dengan kenaikan ini, penghematan yang dihasilkan lebih dari Rp100 triliun. Angka tersebut bisa lebih rendah lagi bila penurunan ICP berlanjut hingga tutup tahun.
Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut menanggapi kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Jokowi, Senin malam itu. SBY dalam akun Twitter-nya mengatakan, pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat, terkait alasan menaikkan harga BBM.
Selain itu, SBY menambahkan, pemerintah harus menjelaskan kebijakan kompensasi bagi golongan tidak mampu dan dari mana dananya. "Saya berpendapat, jika dana kompensasi diambil dari APBN, pemerintah wajib jelaskan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban," tutur SBY dalam akun @SBYudhoyono itu. (art)
Rusli Djafar/Parepare
Taufiq Hidayat/tvOne Garut
Veros Afif/Madura
Dedi Herianto/tvOne Padang Sidimpuan
