- kpk.go.id
VIVAnews - Teka-teki siapa yang akan menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terjawab sudah. Sejak Agustus 2013 lalu, lembaga yang mengurusi industri Migas ini dipimpin pelaksana tugas (Plt), karena pimpinannya dijerat kasus korupsi. []
Presiden Joko Widodo telah menunjuk Amien Sunaryadi sebagai kepala SKK Migas yang baru sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 189/M/2014 tanggal 18 November 2014.
Terbitnya Keppres itu sekaligus memberhentikan Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas terhitung sejak 22 April 2014, dan memberhentikan Johannes Widjonarko sebagai pelaksana tugas. Dengan demikian, Amien sudah resmi menjabat kepala SKK Migas yang baru dan permanen.
Amien yang sebelumnya pernah menjabat Wakil Ketua KPK periode pertama itu dipilih berdasarkan pertimbangan dan masukan dari Komite Pengawas SKK Migas yang bertugas menerima usulan calon kepala SKK Migas, kemudian melakukan review yang ketat dan mengusulkannya ke presiden.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Ketua Komite Pengawas SKK Migas, Sudirman Said, mengatakan, penunjukan Amien sebagai kepala SKK Migas karena yang bersangkutan memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Amien juga dianggap sebagai orang yang bisa berjuang.
"Jasa beliau, sebagai salah satu pimpinan KPK jilid pertama, adalah mendesain sistem kerja KPK. Kekuatan beliau sebagai orang yang sangat concern pada sistem kelembagaan, sangat dibutuhkan SKK Migas," kata Sudirman Said di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 19 November 2014.
Amien punya tugas berat untuk mengembalikan kedaulatan energi dengan membangun sistem kelembagaan SKK Migas yang kredibel, predictability, transparan, berstandar internasional dan sederhana.
Melalui kekuatannya dalam pembenahan sistem, Sudirman yakin, SKK Migas dapat menjadi lembaga yang lebih baik ke depannya. "Kita punya leader yang kuat dalam sistem, dan dibutuhkan SKK Migas dan keseluruhan," ujarnya.
Selain itu, Sudirman menambahkan, Amien memiliki tugas yang tak kalah penting, yakni membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap SKK Migas dan Kementerian ESDM. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir ini, dua lembaga itu diterpa badai .
"Maka dari itu, kita butuh figur beliau untuk kembalikan kepercayaan masyarakat kepada SKK Migas dan jajaran Kementerian ESDM," paparnya.
Langkah Jitu Amien
Amien yang memiliki latar belakang sebagai akuntan itu menyadari tugas berat sebagai kepala SKK Migas, ditambah lagi pengetahuannya terhadap industri Migas sangat terbatas. Tapi situasi itu tak menyurutkan niatnya untuk mengembalikan kedaulatan energi.
Pria 54 tahun itu bahkan sudah punya langkah-langkah jitu untuk membenahi instansi pemerintah yang mengurusi sektor hulu Migas itu. Amien ingin membenahi sistem di SKK Migas. "Saya melihat dalam waktu yang singkat, kira-kira yang perlu dilakukan adalah pembenahan sistem dalam berbagai proses," kata Amien dalam konferensi persnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu 19 November 2014.
Menurut dia, pembenahan sistem dan bisnis proses ini menjadi penting, mengingat SKK Migas bermitra dengan lebih dari 300 perusahaan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama) yang diberi kontrak untuk melakukan eksplorasi dan produksi, dengan bentuk transaksi per tahunnya sangat banyak, butuh kecepatan, pasti dan harus dilakukan dengan hati-hati.
"Dengan proses yang jelas dan didukung pengambilan keputusan yang cepat dan prudent, bisnis industri hulu migas dan equal di antara playernya, cepat dan ada kepastian yang tinggi, nggak ada yang menggantung," paparnya.
Dalam waktu dekat, Amien mengatakan, pembenahan sistem yang perlu segera dibenahi adalah pada proses yang ada di internal SKK Migas, SKK dengan KKKS, KKKS dengan para kontraktor. "Kalau proses itu dibenahi, sistem dibenahi, akan ada kecepatan proses yang tinggi dan proses yang tinggi," ujar Amien.
Di samping itu, bekas petinggi KPK ini juga konsentrasi untuk membenahi sektor perizinan, manajemen dan struktur organisasi SKK Migas. Sebab keberadaan instansi ini sangat melekat dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Kalau itu dibenahi dalam industri hulu Migas, proses akan jelas, keputusan akan cepat, kepastian bisnis akan tinggi. Kalau ini dilakukan, saya yakin bahwa hasil eksplorasi akan cepat diprediksi dan produksi ditingkatkan," terang dia.
Menteri ESDM, Sudirman Said, mengamini keinginan Amien. Sudirman mengharapkan, Kepala SKK Migas baru tersebut, bisa menjalankan tugasnya dengan baik.
"Tidak ada market yang tidak mengharapkan clarity, equality, dan speed. Itu market value yang dihadirkan oleh Pak Amien lewat penyederhanaan. Mudah-mudahan, Pak Amien bisa men-deliver tugasnya dengan baik untuk perbaikan sektor migas," jelas Sudirman.
Siapa Amien Sunaryadi?
Amien Sunaryadi memang bisa dibilang orang baru dalam industri Migas tanah air. Pengalamannya di industri "panas" ini masih kalah mentereng jika dibanding nama-nama kepala SKK Migas atau BP Migas (sebelum dibubarkan Mahkamah Konstitusi) sebelumnya.
Sebut saja Kepala SKK Migas sebelumnya, Rudi Rubiandini yang sudah malang melintang di industri Migas. Sebagai orang yang berlatar belakang akademisi, profesor di bidang teknik perminyakan ini dianggap figur mumpuni di sektor hulu Migas. Tapi namanya redup seiring .
Amien yang lahir di Malang, 23 Januari 1960, itu merupakan lulusan
Program Diploma III Spesialisasi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta tahun 1982. Dia meraih gelar Akuntan (Ak), Program Diploma IV Spesialisasi Akuntansi dari STAN pada tahun 1988 dan sempat mencicipi sebagai dosen di intitusi yang sama.
Amien kemudian memilih berkarir di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengembangkan kemampuannya di bidang audit. Hingga pada 1993, Amien melanjutkan program S-2 Akuntansi di School of Accountancy pada College of Business Administration, Georgia State University, Atlanta.
Kemudian pada 1996 dia memperoleh Certified Information Systems Auditor (CISA). Sertifikasi ini diberikan oleh Information System Audit and Control Foundation, USA. Selain itu, pada 1998 dia juga pernah mengikuti program pendidikan Antikorupsi jangka pendek (satu bulan) di Australian National University di Canberra, Australia.
Selama berkarir di BPKP, Amien pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Pengawasan Khusus Kelancaran Pembangunan pada Deputi Bidang Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Tak puas menjadi birokrat, pada Oktober 2000 hingga Juni 2003, Amien mencari peruntungan dengan bekerja di perusahaan asing, dia bekerja sebagai manajer pada unit Dispute Analysis and Investigations PT PricewaterhouseCoopers FAS, dan pada Juli 2003-Desember 2003 jabatannya berubah menjadi Senior Manager pada unit dan perusahaan yang sama.
Di luar pekerjaannya di perusahaan tersebut, ayah dari tiga orang anak ini menjabat sebagai Program Director Lembaga Pengkajian Good Governance (LPGG) dalam kurun waktu September 1999- Agustus 2004.
Selanjutnya pada tahun 2003, Amien Sunaryadi terpilih menjadi wakil ketua KPK periode 2003-2007. Berbekal pengalamannya di berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun swasta, Amien memperkenalkan pemberantasan korupsi yang progresif.
Amien menjadi konseptor dari tindakan penggeledahan dan penyadapan yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus korupsi besar. Dia juga yang mengembangkan kasus pemberantasan korupsi dengan mulai mengusut kasus suap menyuap.
Sejumlah kasus besar ditangani Amien bersama kolega pimpinan KPK lainnya. Antara lain, kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan korupsi Bulog.
Terpilihnya Amien Sunaryadi sebagai Kepala SKK Migas menambah daftar mantan pimpinan KPK yang berkarir di kementerian/ lembaga. Sebelumnya ada M Jasin yang menjabat Inspektorat Kementerian Agama dan Haryono Umar yang menjabat Inspektorat Kementerian Pendidikan Nasional.
Badai Korupsi SKK Migas
Beberapa waktu terakhir, badai korupsi memang melanda SKK Migas dan Kementerian ESDM. Dua lembaga yang mengurusi sektor energi itu harus berurusan dengan KPK karena kasus korupsi yang menjerat para petingginya.
Badai korupsi itu bermula dari penangkapan mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini pada 13 Agustus 2013 lalu. Rudi ditangkap penyidik KPK, karena kedapatan menerima suap dari pihak swasta terkait pelaksanaan proyek di lingkungan SKK Migas.
Dalam persidangan kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rudi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Karenannya dia diganjar hukuman penjara selama 7 tahun dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. []
Rudi terbukti menerima suap dari bos Kernel Oil Singapura Widodo Ratanachaitong dan PT Kernel Oil Private Limited (KOPL) Indonesia melalui pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi, sebesar US$900.000 dan SGD200.000, terkait pelaksanaan lelang terbatas minyak mentah dan kondensat bagian negara di SKK Migas.
Kemudian, Rudi juga menerima suap dari Presiden PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon sebesar US$522.500. Uang tersebut diberikan agar Rudi selaku Kepala SKK Migas memberikan rekomendasi atau persetujuan menurunkan formula harga gas untuk PT Kaltim Parna Industri (PT KPI). Sejumlah uang ini diterima Rudi melalui pelatih golfnya, Deviardi alias Ardi.
Selain itu, Rudi juga dianggap menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas, di antaranya dari Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko SGD600.000, dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, sebesar US$150.000 dan US$200.000.
Uang US$150.000 dollar AS dari Gerhard, diberikan Rudi kepada Waryono Karyo selaku Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM.
Kemudian Rudi menerima Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman sebesar US$50.000. Uang itu juga diterima Rudi melalui Deviardi. Dalam pengakuannya, Deviardi mengatakan selalu melaporkan penerimaan uang itu kepada Rudi dan uang-uang itu disimpan di safe deposit box CIMB Niaga Cabang Pondok Indah.
Baca juga:
Heru Budi Apresiasi Kerja Sama Proyek MRT dengan Jepang, Nilainya Rp11 Triliun
Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menghadiri Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum di Tokyo. Heru lihat penandatanganan tujuh dokumen kerja sama proyek MRT.
