- VIVAnews/Ahmad Rizaluddin
VIVAnews - Belum lama mereda kasus penembakan empat anggota TNI dari Yonif 134 Tuah Sakti Bukit Barisan Kepulauan Riau oleh anggota Brimob Polda Kepulauan Riau, September lalu, kini muncul kasus serupa.
Dua institusi itu kembali bentrok di wilayah yang sama, setelah terjadi penembakan terhadap Markas Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau, pada Rabu 19 November 2014.
Menurut Ronny, untuk mencari titik terang insiden ini, Kapolda Riau dan Danrem sudah berkoordinasi untuk menelusurinya.
"Karena menurut Kapolda (Riau), awalnya antar anggota bertemu di ruang publik, yakni rumah makan. Ada kemungkinan rasa ketersinggungan saat makan. Diduga, itu pemicunya," ujar Ronny di kantornya, Kamis 20 November 2014.
Namun, Ronny melanjutkan, dugaan itu tidak bisa disimpulkan begitu saja. Karena, pada Selasa lalu, Kapolda Riau dan Danrem sedang mendiskusikan pengamanan situasi kenaikan harga BBM.
"Tapi, kemudian mereka kaget ada insiden. Kemudian ke lokasi untuk menyelesaikan persoalan, kemudian kondisi sudah mulai kondusif," katanya.
Ronny mengatakan, sejauh ini bentrokan antara dua institusi itu diduga hanya kesalahpahaman. "Hanya insiden perusakan atau kekerasan terhadap barang," ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, awal mula terjadi bentrokan itu hanya saling meledek. Namun, keduanya langsung tersulut emosi. "Makanya kami sedang periksa, saya periksa dan KSAD juga memeriksa," kata dia.
Jika terbukti melanggar, kata Sutarman, akan diberikan sanksi. "Polri berlakukan hukum pidana, disiplin, dan kode etik," ujar dia.
Pangdam I Bukit Barisan Kepulauan Riau Mayjen Winston P Simanjutak, saat dihubungi tvOne, Rabu malam 19 November 2014, juga telah meminta para anggota TNI yang sedang bersitegang dengan anggota Satuan Brimob Polda Kepulauan Riau untuk menahan diri.
"Saya sudah memanggil mereka untuk kembali (ke markas) dan menahan diri," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Soerya Respationo, yang saat itu berada di dalam Markas Brimob Polda Kepulauan Riau, mengatakan, suara tembakan terjadi pada Rabu sore, dan kembali terdengar malam hari.
Situasi sempat kondusif, sebelum insiden kembali terjadi pada pukul 20.00 WIB. "Saya mencoba untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya sudah selesai tadi sore, tapi 30 menit lalu (Rabu malam) terjadi tembakan," kata dia, Rabu.
Meski berada di dalam Markas Satuan Brimob itu, Soerya tidak mengetahui persis pelaku penembakan. Menurut dia, arah tembakan dari berbagai penjuru. "Kaca pecah, tapi tidak ada korban," ujarnya.
Sudah mereda
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno memastikan insiden bentrok yang terjadi antara anggota TNI dan Brimob Polda Kepulauan Riau sudah mereda.
Sebagai tindak lanjutnya, dia telah memerintahkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal Sutarman langsung ke Batam.
"KSAD lewat Singapura, dan Kapolri juga sudah di Batam. Dua-duanya sudah saya perintahkan untuk konsolidasi dengan satuan masing-masing," kata Tedjo di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis, 20 November 2014.
Tedjo mengatakan, insiden bentrok yang kembali terjadi antara TNI-Polri di Batam ini merupakan buntut dari insiden bentrok personel Brimob dan anggota Yonif pada September lalu. Bentrokan saat itu menyebabkan empat anggota TNI ditembak oleh aparat Brimob.
Sebenarnya bentrok anggota TNI-Polri memang bukan pertama kali terjadi. Sejak institusi TNI dipisahkan dari Polri pada tahun 1999 tercatat beberapa kali bentrokan terjadi antara keduanya.
Upaya damai dari pimpinan dua instansi bukannya tak pernah dilakukan. Namun, bentrok kembali terjadi. Baca:
Presiden Joko Widodo langsung meminta pimpinan TNI dan Kepolisian memberikan sanksi tegas kepada anggota yang terlibat baku tembak.
Kata Tedjo, Presiden meminta agar kedua instansi segera didamaikan, agar tidak ada lagi peristiwa lanjutan. "Untuk pelakunya dikenai tindakan disiplin. Harus ada hukuman dari kedua belah pihak," katanya.
Anggota TNI dan Polri yang terlibat bisa dikenai sanksi, mulai dari sanksi administrasi hingga pemecatan.
Pimpinan lemah
Ketua Komisi Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq melihat ada motif lain di balik baku tembak kedua institusi keamanan Republik ini. "Tidak bisa dipungkiri, kasus-kasus bentrok bermotif persaingan kepentingan, pengamanan bisnis," ujar Mahfudz, Kamis.
Mahfudz mengecam perilaku anggota TNI dan Polri itu. Karena itu, Komisi yang membidangi pertahanan ini akan segera melakukan koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. "Saya akan usulkan rapat kerja gabungan komisi I dan III bersama Panglima TNI dan Kapolri," kata Mahfudz.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini mengatakan, sudah saatnya institusi TNI dan Polri terbuka dan transparan dalam menyikapi berbagai konflik anggotanya di lapangan. Tindakan tegas dan tak pandang bulu penting untuk memberikan efek jera bagi anggota yang nakal.
"Ini yang harus dibongkar habis. Aparat polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan di luar tugas pokok dan fungsi yang diatur undang-undang," ujar Mahfudz.
Dia meminta agar Presiden, pimpinan puncak TNI dan Polri segera menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Penyelesaian, kata Mahfuz, tidak bisa hanya dengan pernyataan kesepahaman bersama antara TNI dan Polri.
"Berulangnya kasus bentrok polisi dan prajurit TNI menunjukkan belum ada penyelesaian komprehensif dan tuntas yang sampai pada akar masalah. Polri dan TNI harus segera duduk bersama bahas serius," kata dia.
Wakil Ketua Komisi Bidang Pemerintahan dan Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya menilai, insiden itu merupakan bukti lemahnya kewibawaan pimpinan TNI dan Polri. "Kejadian yang berulang ini menunjukkan kewibawaan pimpinan di kedua institusi itu lemah di mata prajuritnya," kata Tantowi, Kamis.
Ketua DPP Partai Golkar ini menegaskan sudah saatnya pemerintah, --dalam hal ini Presiden dan menteri terkait-- melakukan evaluasi. Penyelesaian harus benar-benar hingga ke akar permasalahan.
"Menjadi tugas utama dan pertama Menkopolhukam saat ini untuk menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya. Dan DPR siap bekerja sama dengan Pemerintah," katanya.
Tantowi mengusulkan agar dibuat regulasi baru untuk menghindari konflik terulang. Regulasi ini harus memperketat pengawasan atas anggota TNI dan Polri. (art)
