Kegeraman Jokowi Mewujud Janji Swasembada Beras

Petani memotong batang padi
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Dedhez Anggara

VIVAnews - Di dunia, Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Negara yang memiliki latar belakang pertanian. Maka, sudah seharusnya RI mampu mandiri memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.

Namun, fakta yang ada berbanding terbalik. Indonesia pada saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri dan bergantung pada impor.

Kenyataan yang membuat Presiden Joko Widodo merasa prihatin. Dalam lawatan ASEAN Summit beberapa waktu lalu, Jokowi menyimpan rasa kesal sekaligus malu saat disinggung oleh Presiden Vietnam, Truong Tan Sang.

Peristiwa itu terjadi saat Presiden Vietnam menanyakan kapan Indonesia akan kembali impor beras. Sontak, Jokowi kesal sekaligus malu saat koleganya itu menanyakan hal tersebut.

"Saya gregetan sekali, negara yang sangat kaya dan luas seperti ini, tetapi masih impor beras. Saya malu. Biar semua orang tahu," ungkap Jokowi saat sambutan di penghargaan Adhikarya Pangan Nasional di Balai Penelitian Tanaman Padi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Jumat 26 Desember 2014.

Usai menghadiri ASEAN Summit itu, Jokowi langsung berkoordinasi dengan Menteri Pertanian, dan memberikan tugas kepada pembantunya itu agar Indonesia menjadi negara swasembada pangan.

"Saya tidak mau ada pertanyaan itu lagi dari kolega atau presiden lainnya. Dalam tiga tahun, Indonesia harus jadi swasembada pangan, tidak boleh ditawar lagi," ujar Jokowi.

Dalam tiga tahun, Jokowi akan mengusahakan RI swasembada pangan untuk tiga bahan makanan pokok, yakni beras, gula, dan jagung, yang semuanya saat ini masih impor.

Ia mengaku, hal itu adalah target yang berat. Tetapi, Presiden ketujuh Indonesia ini percaya, semua ini bisa tercapai dengan kerja keras semua pihak dari petani ataupun pemerintah.

Untuk mencapai target itu, Jokowi berjanji akan memenuhi segala permintaan yang berkaitan dengan pertanian. Anggaran untuk pupuk, benih, dan semua yang berkaitan dengan pertanian, akan dipenuhi.

Jokowi menemukan beberapa permasalahan mengapa Indonesia belum kembali menjadi negara swasembada pangan. Salah satu permasalahannya yakni, banyak insiyur pertanian yang menghabiskan diri di dalam kantor, bukannya di lapangan.

"Insiyur pertanian jangan ada di kantor, harus ada di lapangan biar kelompok tani tahu kesulitan dan kekurangannya apa, baik urusan kedelai, tebu, kakao, dan semuanya. Jadi, semua (insiyur pertanian) harus ke lapangan," ujar Jokowi.

Dia pun mengintruksikan kepada Menteri PU, Basuki Hadimuljo, agar tidak memberikan izin kepada para insinyur yang ingin mendirikan atau memperluas kantor.

"Saya sampaikan kepada Menteri PU, jangan sampai (para lulusan pertanian itu) memperbesar kantornya," Jokowi menegaskan.

Mantan Wali Kota Solo itu pun menjelaskan perihal kenapa para ahli pertanian tersebut harus diwajibkan berada di lapangan. Kata Jokowi, kebutuhan yang diperlukan saat ini adalah para insinyur bekerja di lapangan. Berada di dalam kantor, menurutnya, tidak akan menjawab permasalahan di Tanah Air.

"Mereka harus mengecek bendungan, kualitas irigasi, semua ada di lapangan. Kalau kita tidak kayak gini, nanti kita kalah bersaing untuk berkompetisi dengan negara lain," ujar Jokowi.

Tak Tercapai, Jokowi Pecat Mentan

Lebih lanjut, Jokowi memberikan catatan khusus untuk Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

"Tetapi saya ada catatan, awas kalau tiga tahun tidak tercapai dan masih mendengar impor karena kita kekurangan stok. Saya pastikan Menteri Pertanian akan diganti. Tapi saya yakin, sebelum tiga tahun, swasembada itu bisa dilakukan," tuturnya.

Sebelumnya, Amran pun meminta jajarannya bersumpah untuk bekerja ekstra keras guna mencapai peningkatan produktivitas pangan hingga 10 persen, khususnya komoditas beras.

Tantangan Sulaiman tersebut, disambut dengan optimistis. "Saya minta bapak-bapak untuk bersumpah bisa menaikkan produktivitas pangan sebesar 10 persen. Bisa?" ujarnya. Kemudian, dijawab "Bisa," oleh para peserta Rapat Kerja Nasional (Rakornas) Pembangunan Pertanian Tahun 2015, di kantor Kementerian Pertanian.

Amran mengatakan, peningkatan 10 persen produksi pangan tersebut akan didukung dengan perbaikan saluran irigasi. Sehingga, diharapkan realisasinya dapat dipercepat.

Dalam kesempatan berbeda, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Haryono, mengungkapkan peningkatan produksi 10 persen tersebut, khusus komoditas beras, baru bisa terealisasi paling lama pada 2019.

Dengan perbaikan saluran irigasi sebanyak satu hektare tahun depan, diperkirakan produksinya bisa naik menjadi 73,4 juta ton gabah kering giling (GKG) dari produksi tahun ini yang diperkirakan sebesar 70 juta ton GKG.

"10 persen itu bisa, tetapi tidak satu tahun dua tahun, bisa sampai lima tahun kan. 10 persen, artinya dari 70,6 juta ton GKG menjadi 78 juta ton, ini bisa tapi bertahap, katakanlah 2019lah," tambahnya.

Haryono mengatakan, lamanya proses tersebut, karena investasi di bidang pertanian memang memakan waktu panjang. Dan keberhasilannya sangat tergantung pada faktor cuaca.

"Jadi bertahap, karena ada delay investasi di sektor ini," kata Haryono yang juga menjabat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Chelsea Proteksi Raheem Sterling dari Hinaan Fans

Impor Pangan Tetap Diizinkan

Sementara itu, sampai batas waktu target swasembada beras yang ditetapkan, impor masih menjadi salah satu andalan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengungkapkan, impor dibutuhkan untuk stabilitas harga. Dengan impor, pasokan di pasar akan mencukupi, sehingga harga dapat terkendali.

"Impor beras tetap kami butuhkan karena harga-harga harus tetap dijaga, kan ada keputusan mereka boleh impor," kata Sofyan.

Sofyan menegaskan, pemerintah memikirkan kepentingan masyarakat, khususnya mengenai ketersediaan pangan yang harga terjangkau dan berkualitas. Hal itu pula yang menjadi salah satu alasan, mengapa impor dipertahankan.

Dia menambahkan, pemerintah akan terus berkoordinasi dengan otoritas terkait, seperti Kementerian Pertanian dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Dengan harapan, impor yang dilakukan bisa efektif dan sesuai dengan tujuan.

"Makanya, kami lakukan all out dan operasi pasar dan berikan izin impor," ujarnya.

Hemat BBM untuk Cetak Sawah dan Irigasi

Sofyan menegaskan, penghematan subsidi BBM dapat dipergunakan untuk memperbaiki sistem irigasi lahan pertanian, serta mencetak lahan pertanian baru.

Relokasi anggaran hasil kenaikan harga BBM tersebut, dijanjikan untuk membangun irigasi dan cetak lahan baru satu juta hektare.

Di depan para pewakilan satuan kerja Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia, di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, di mengatakan bahwa selama lima tahun terakhir, subsidi BBM yang dikeluarkan mencapai Rp800 triliun.

Menurut Sofyan, untuk itu jika bisa dihemat, kerusakan sistem irigrasi yang tersebar di tujuh juta hektare lahan pertanian dan pembuatan saluran irigasi baru dapat direalisasikan. "Untuk memperbaiki irigrasi yang 52 persen rusak, kita cukup Rp50 triliun," ujarnya.

Selain perbaikan irigasi, hasil penghematan subsidi tahun depan juga akan digunakan untuk mencetak lahan pertanian baru. Ditargetkan, sebanyak satu juta hektare lahan baru akan mulai dibuka untuk peningkatan produksi pertanian. "Satu juta hektare anggarannya Rp15 triliun," tambahnya.

Relokasi anggaran subsidi tersebut, menurutnya, sangat mendesak untuk dilakukan. (adi)

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jumat Agung, Presiden Jokowi Ajak Resapi Makna Pengorbanan Yesus Kristus

Presiden Joko Widodo, turut menyampaikan ucapa selamat Jumat Agung kepada umat Kristiani, yang jatuh pada hari ini, Jumat, 29 Maret 2024. Pengorbanan Yesus bisa diresapi.

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024