- ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
VIVA.co.id - Penyidik dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi diteror. Ancamannya tidak main-main, pembunuhan. Mereka yang diteror adalah pegawai dan staf yang tengah menangani kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan.
yang diterima beragam. Mulai dari pesan singkat, telepon, hingga dibuntuti saat beraktivitas.
Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu malam, 11 Februari 2015, mengatakan ancaman serius itu bukan hanya menyasar staf dan karyawan KPK, tapi juga melebar pada keluarga.
"Ini yang disebut sangat serius dan sangat mengkhawatirkan," ujar Bambang.
Bambang memahami semua potensi dan risiko dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi. Begitu juga bagi para pegawai KPK, mereka sudah siap dengan risiko pekerjaannya. Namun, dia menilai, ancaman kali ini sudah sangat mengerikan. Di luar nalar.
"Berat derajat risikonya sampai begitu dahsyat ini tentu di luar kemampuan kita bernalar," kata Bambang.
Mendapati banyaknya teror yang dialamatkan kepada para pegawai KPK, Bambang dan pimpinan lainnya telah membentuk tim khusus. Tugasnya, menelusuri ancaman-ancaman itu. KPK, kata Bambang, juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait. Termasuk ke Presiden Joko Widodo.
"Beliau juga menerima informasi tersebut dan berjanji akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas untuk meminimalisasi ancaman atau potensi ancaman yang akan datang," ujar Bambang.
Meski mendapat ancaman serius, Bambang memastikan, semua jajarannya tetap bekerja seperti biasanya. Menyelesaikan kasus-kasus yang sedang ditangani. Tapi, dia tetap meminta agar pemerintah dan Polri untuk memberikan perlindungan terhadap KPK.
"Kami minta kepada kekuasaan, kepada lembaga resmi untuk segera mengambil tindakan-tindakan yang memang perlu, patut dan wajib dilakukan untuk melindungi lembaga penegakan hukumnya, aparat penegak hukumnya dan sistem penegakan hukum ini agar bisa berjalan dengan optimal," ujar Bambang. []
Tim Konsultatif Independen untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri, atau biasa disebut Tim 9, juga sudah menerima laporan terkait ancaman terhadap pegawai KPK. Laporan itu diterima Tim 9 saat menyambangi gedung KPK, Rabu, 11 Februari 2015.
"Ada perasaan dari staf KPK tidak nyaman dengan keadaan situasi sekarang ini. Termasuk juga ada yang merasa diteror, diancam, diintimidasi, sehingga kegalauan staf ini menjadi concern. Nah, sebagian staf tadi curhat juga," ujar Wakil Ketua Tim 9, Jimly Asshiddiqie.
Jimly menegaskan, teror-teror seperti yang dialami pegawai KPK sudah jelas melanggar hukum. Bahkan, bisa disebut sebagai tindakan menghalang-halangi proses penyidikan.
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini meminta, semua pihak mawas diri sambil menunggu Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah guna menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.
Bukan Polri
Lantas, pertanyaan sekarang adalah, siapa yang meneror para pegawai KPK yang tengah menangani kasus Komjen Budi Gunawan?
Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Badrodin Haiti memastikan bahwa ancaman terhadap penyidik dan staf KPK bukan dilakukan oleh anggota Polri. "Saya sudah cek ke Kabareskim kemarin, ternyata bukan dari anggota kami," kata Badrodin.
Bahkan, Badrodin mengaku, ancaman seperti yang dialami penyidik dan staf KPK juga dialami oleh anggotanya. []
"Banyak (ancaman). Kalau dibuntuti ada di sekitar-sekitar anggota di sana. Itu kan juga sama. Apakah itu anggota KPK, kan belum tentu juga," ujar Badrodin.
Tapi, Badrodin tidak berpikir bahwa ancaman yang dialami anggotanya datang dari KPK. Dia yakin, ada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan polemik KPK-Polri untuk mengadu domba kedua institusi ini. Karena itu, Badrodin mengabaikan ancaman-ancaman seperti itu.
"Apakah dia yang melakukan? Apakah dari kita atau yang lain? Makanya saya katakan yang seperti ini sering dimanfaatkan oleh orang untuk membuat kedua belah pihak pecah," ujar Badrodin.
Badrodin Haiti mengaku terusik dengan munculnya kabar teror yang dialami pegawai KPK. Sebab, persepsi publik langsung menuduh Polri sebagai pelaku teror.
"Ini kan mengganggu situasi. Publik langsung menuduh ke Polri. Jadi, bagaimana kami tidak terganggu," ujar Badrodin.
Dari laporan yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, ancaman teror tersebut dialami oleh salah seorang petugas polisi yang ditugaskan di KPK. Guna penyelidikan, Polri, kata Badrodin, harus menelusuri informasi tersebut lebih lanjut kepada pihak yang merasa diteror.
"Jangan sampai diplesetkan merasa diikuti, di-SMS, itu juga diteror. Apakah SMS itu pasti Polisi, kan belum tentu. Dalam situasi semacam ini, bisa saja orang lain memanfaatkan situasi ini," kata Badrodin.
Kepala Divisi Humas, Mabes Polri, Irjen Pol, Ronny F Sompie, mempertanyakan laporan pimpinan KPK terkait adanya ancaman terhadap penyidik dan pegawai KPK. Kata Ronny, pimpinan KPK tidak menjelaskan secara rinci soal ancaman-ancaman itu.
"Makanya kita duduk bersama satu meja, sehingga ketahuan siapa yang mengancam. Jangan sampai kita tidak fokus menyelesaikan persoalan ini," kata Ronny di Mabes Polri Jakarta, Kamis 12 Februari 2015.
Ronny menjamin Polri akan memberikan bantuan terhadap pimpinan dan seluruh pegawai KPK dari berbagai ancaman. Namun, dia menegaskan, laporan adanya ancaman itu harus terlebih dulu diperjelas.
"Jangan buat masyarakat resah, lebih baik kita luruskan masalah ini, sehingga keresahan masyarakat bisa ditangani," kata Ronny.
Tangkap!
Presiden Joko Widodo telah menerima laporan dari pimpinan KPK terkait ancaman yang diterima oleh staf dan penyidik KPK. Pertemuan dengan pimpinan KPK berlangsung Selasa, 10 Februari 2015.
"Saya tanyakan yang meneror ini siapa, ini yang sulit dilacak," ujar Jokowi di sela acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) ke-3 di Jakarta Convention Center, Senayan, Kamis 12 Februari 2015.
Tidak cuma pimpinan KPK yang melaporkan adanya ancaman itu, pimpinan Polri juga melaporkan adanya teror terhadap personelnya ke Presiden Jokowi. "Kalau yang meneror jelas, tangkap saja," ujar Jokowi.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, menilai aksi teror yang dialami penyidik KPK dan anggota Polri dilakukan oleh pihak ketiga. Orang-orang tak bertanggung jawab ini, kata Setya, sengaja mengail kesempatan untuk memperkeruh suasana.
Aksi kejahatan seperti itu harus benar-benar diselidiki, sehingga bisa diketahui siapa yang menjadi pelaku. Langkah itu penting, agar para penyidik KPK maupun anggota Polri bisa kembali bekerja seperti biasa.
"Tentu kita harus melindungi pihak-pihak lembaga hukum. Jangan sampai mereka yang sudah kerja untuk negara merasa terganggu. Saya tetap mendukung penyidik-penyidik KPK untuk menjalankan tugasnya dengan baik," tutur Setya.
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, mengaku tahu siapa pihak yang meneror penyidik KPK. "Ya ada. Tapi, saya nggak bisa membuka ini. Saya tidak bisa membuka ini kepada publik," kata Endriartono di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 12 Februari 2015.
Endriartono mengatakan, meski mendapat sejumlah serangan, KPK harus melaksanakan tugasnya secara maksimal. Menurut dia, para pegawai KPK, termasuk para penyidik, tidak boleh merasa takut dan terancam.
Kata Endriartono, jika betul ancaman dari sesuatu yang seharusnya memberi perlindungan, tapi melakukan pengancaman, ini sesuatu yang serius dan ancaman ini bisa mengancam seluruh warga negara.
"Cuma saya masih punya keyakinan, tidaklah kalau itu. Tidak mungkin dilakukan aparat atau institusi yang seharusnya memberi keamanan pada masyarakat," tutur dia.
Menurut Endriartono, penyelesaian permasalahan yang terjadi saat ini berada di tangan Presiden Joko Widodo. Dia berharap Presiden dapat memberikan keputusan terbaik dalam menyelesaikan masalah ini.
Hal berbeda disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno. Menteri asal Partai Nasdem itu justru mengatakan tidak ada teror terhadap penyidik dan staf KPK.
"Tidak ada, tidak ada teror. Insya Allah tidak ada teror-meneror. Mungkin perasaan orang-orang saja karena situasi seperti ini. Jangan diarahkan ke arah sana. Tidak ada teror-meneror," ujar Tedjo.
Hakim Sarpin dikawal ketat
Terkait banyaknya ancaman yang dialami pegawai KPK, Komisioner Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, akan memberikan perlindungan ekstra ketat untuk hakim yang memimpin sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi.
Imam khawatir, teror dan intervensi dari pihak yang berperkara, akan menimpa hakim Sarpin. "Kami khawatir itu menyentuh hakim Sarpin Rizaldi. Kami akan meningkatkan keamanan terhadap hakim hingga keluarganya," kata Imam Anshori Saleh, Rabu 11 Februari 2015.
Jika teror dan intervensi dialami hakim Sarpin, dia khawatir putusannya akan menjadi tidak objektif dan tidak independen. Apalagi Sarpin merupakan hakim tunggal dalam praperadilan Komjen Budi Gunawan.
Siapa yang diturukan untuk mengamankan hakim Sarpin, Imam mengaku sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak pengamanan. Namun, ia tidak bersedia menyebut pihak mana yang dihubungi.
"Kami tidak ingin membenturkan kelompok-kelompok tertentu. Pengamanan diperketat mulai hari ini hingga putusan praperadilan," kata Imam. []
Anggota Komisi III DPR, Jhon Kenedy Aziz, menyayangkan adanya teror terhadap pegawai KPK. Kata Jhon, bila apa yang disampaikan KPK terkait teror itu benar, kondisi negara saat ini sudah sangat memprihatinkan.
"Berarti negara kita ini sudah penuh dengan teror. Artinya, rakyat betul-betul harus waspada. Bayangkan, penegak hukum saja bisa diteror apalagi rakyat. KPK kan penegak hukum," kata politikus Partai Golkar itu.
Baca juga:
Perwira Menengah Polda se-Indonesia Datangi KPK
Mereka dipimpin langsung Kepala Divisi Hukum Mabes Polri.
