- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Harga beras di Jakarta mendadak melambung. Di sejumlah pasar, harga beras kini bertengger Rp12.000 per kilogram. Padahal, harga normal bahan pokok ini di kisaran Rp7.400 per kg.
Lonjakan harga beras ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Wilayah penyangga ibu kota dan daerah lain pun terjadi kenaikan serupa. Ibu rumah tangga menjerit.
Pemilik warteg hingga penyedia jasa katering sekolah ikut terimbas. Mereka harus mengatur strategi agar asap dapur tetap mengepul. Tidak mungkin mereka latah, ikut menaikkan harga makanannya.
Menyikapi kondisi itu, pemerintah merespons cepat. Stok beras Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) pun siap digelontorkan. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 1,4 juta ton.
Presiden Joko Widodo memantau langsung pelepasan beras miskin (raskin) itu, melalui operasi pasar di gudang Bulog, Jakarta Utara. Pemerintah ingin memastikan, semua stok beras tersebar di berbagai daerah.
Jokowi mengatakan, saat ini stok beras sebanyak 1,4 juta ton, cukup hingga masa panen mendatang. "Raskinnya harus habis, dorong 300 ribu ton. Dalam operasi pasar, berapa pun dibutuhkan, akan kita dorong agar beras masuk ke pasar," kata Jokowi di gudang Bulog, Jakarta Utara, Rabu, 25 Februari 2015.
Menurut Jokowi, stok beras itu akan didorong masuk ke pasar induk supaya jangan ada lagi pikiran kekurangan stok dan suplai.
"Suplainya terus dan raskin akan diberikan ke seluruh daerah agar segera disalurkan habis. Sehingga kebutuhan yang ada di masyarakat betul-betul ada. Supply dan demand ada dan harga normal kembali," ujar Presiden.
Bulog memang ditugasi pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga beras yang bergejolak saat ini. Ada tiga cara yang dilakukan untuk menjalankan tugas tersebut.
Direktur Utama Bulog, Lenny Sugihat, Rabu 25 Februari 2015, menjelaskan ketiga bentuk operasi pasar akan dilakukan secara serentak. Yaitu melalui pasar induk, langsung ke pedagang eceran, dan melalui satuan tugas (satgas) khusus yang dibentuk Bulog.
"Nah, saat ini ketiganya dilakukan," ujar Lenny di gudang Bulog, Jakarta.
Menurut Lenny, Bulog segera menindaklanjuti keputusan pemerintah tersebut. "Kami lihat kebutuhannya juga. Sampai operasi pasar kami lakukan, berapa pun jumlahnya sampai harga stabil. Kalau panen raya kan pasti suplai akan melimpah," kata Lenny.
Sementara itu, operasi stabilisasi harga beras juga digencarkan pada tingkat pengecer seperti pasar-pasar tradisional. Selanjutnya, satgas Bulog langsung ke titik-titik permukiman.
Peningkatan pasokan beras, baik ke pasar induk maupun tingkat pengecer, telah dilakukan sejak 16 Februari lalu di 72 titik permukiman di seluruh Indonesia. Khususnya Jabodetabek yang kekurangan persediaan beras. "Ini sangat efektif," kata Lenny.
Ulah mafia beras?
Gejolak harga beras yang terjadi saat ini, diduga karena adanya permainan harga beras yang dilakukan para pedagang atau mafia beras. Namun, Lenny menegaskan, hal tersebut bukan urusan Bulog.
Sebagai kepanjangan tangan pemerintah, tugas Bulog adalah untuk memastikan beras pemerintah dinikmati masyarakat dengan harga yang sesuai ketentuan.
"Satu kilogram Rp7.400, sangat jelas. Itu maksimal," tuturnya.
Ia menyerahkan masalah ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, sehingga diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik untuk mengatasinya. "Mafia bukan urusan Bulog. Itu urusan aparat, kami tidak akan mengurusi itu," kata Lenny.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, menilai tata niaga di pasar induk tidak efektif untuk mendukung upaya menstabilkan harga. Sebab, ada permainan harga yang dilakukan oleh pedagang-pedagang besar.
Karena alasan itu, Bulog diminta untuk mengaudit proses penyaluran beras pemerintah di pasar induk.
"Audit secara keseluruhan mulai dari proses pengambilan keputusan, kemudian dikeluarkan sampai kepada penunjukan pedagang dan ke mana beras itu disalurkan," ujar Rachmat di gudang Bulog, Jakarta, Rabu 25 Februari 2015.
Kecurigaan pemerintah tersebut bukan tanpa alasan. Rachmat mengklaim pernah menemukan adanya beras operasi pasar yang dioplos dengan beras merek tertentu.
"Itu saya dapatkan masuk ke merek dagang tertentu, sehingga ini menyalahi aturan pemerintah, harus ditindak. Saya beri sinyal jangan main-main, itu membuat keresahan," kata Rachmat.
Koordinasi dengan aparat penegak hukum termasuk TNI akan dilakukan guna pengawasan distribusi beras pemerintah. Bahkan, akan ditindak tegas berupa proses hukum pidana hingga pencabutan izin operasi, jika terbukti masih menyalahi ketentuan distribusi.
Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mencurigai kenaikan harga beras dalam beberapa hari terakhir disebabkan masalah distribusi alias ketidakberesan penyaluran ke pasar.
"Untuk mengecek kenaikan harga beras itu sederhana, cek saja harga gabah di petani. Saya kemarin tanya ke petani-petani. Harga gabah ternyata Rp4.700, berarti ada kenaikan sekitar tiga persen kan. Sebelumnya, harga gabah itu Rp4.500," ujar Amran usai membuka Apel Siaga Penyuluh di Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT), Surakarta, Rabu 25 Februari 2015.
Kenaikan harga gabah tiga persen itu, Amran melanjutkan, berbeda jauh dengan harga beras. Ia mencontohkan harga beras di Jakarta naik menyentuh Rp12.000 per kilogram.
"Kenapa ada disparitas harga yang tinggi, padahal harga gabah cuma naik tiga persen. Sementara itu, pengakuan di Jakarta, harga beras naiknya sampai 30 persen," kata Amran.
Dengan adanya disparitas yang tinggi antara harga beras dan gabah, Amran menyebut jika permasalahan kenaikan harga beras ada pada masalah distribusi yang tidak beres.
"Ini kan data empiris di lapangan. Kami mengecek harga ke petani. Dan harga gabah di bawah stabil, meski katakanlah ada kenaikan sekitar dua-tiga persen," tuturnya.
Tetapi di satu sisi, ia menambahkan, kenaikan harga beras mencapai 30 persen. "Berarti kan ada distribusi yang tidak beres dalam kenaikan harga beras ini," kata Amran.
Tekanan buka keran impor
Senada dengan Amran, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Edhy Prabowo, mencurigai ulah spekulan di balik kelangkaan beras yang menyebabkan harga komoditas itu naik.
Menurut Edhy, spekulan mencoba menekan pemerintah untuk membuka keran impor beras.
"Saya curiga ini permainan para spekulan. Tujuannya menakut-nakuti pemerintah agar terdesak dan membuka keran impor beras. Ini permainan lama," kata Edhy melalui siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Rabu, 25 Februari 2015.
Edhy mengimbau semua pihak tidak terburu-buru menuduh Bulog tak becus mengelola beras. Sebab, saat ini Bulog hanya mengelola 14 persen dari seluruh distribusi beras. Selebihnya, 86 persen beras dikuasai pasar atau swasta.
"Kecuali beras yang dikelola Bulog 86 persen dan harga menjadi mahal, itu baru salah mereka. Kita harus jernih menyikapi persoalan ini," kata Amran.
Politisi Parta Gerindra itu mengaku sudah mendapat kabar dari menteri pertanian bahwa dalam waktu dekat akan ada gabah panen sebanyak 1,3 juta ton di Jawa Tengah. Artinya, persediaan beras di Tanah Air sejauh ini masih dalam kondisi aman.
"Daripada menyalahkan Bulog, lebih baik pemerintah mengerahkan secara maksimal aparatnya untuk mencari para spekulan beras. Kalau perlu kerahkan intelijen dan cari tahu di mana beras itu berada," katanya.
Ia meminta pemerintah tidak terpengaruh berbagai desakan spekulan yang berupaya membuka keran impor beras. Menurut dia, langkah Kementerian Pertanian yang menahan keran impor hingga kini sudah tepat.
"Kami tetap mengapresiasi langkah mentan yang konsisten tidak membuka keran impor beras. Kalau sampai pemerintah panik dan membuka impor beras, kami akan menolak habis-habisan. Sebab, impor hanya akan menyengsarakan para petani. Kami di DPR akan terus support pemerintah agar tak melakukan impor beras," katanya.
Wakil Presiden, Jusuf Kalla, pun sempat menegaskan bahwa opsi impor untuk memenuhi cadangan nasional belum akan dilakukan. Sebab, persediaan beras pemerintah diperkirakan bulan depan kembali meningkat, seiring dengan beberapa daerah sentra produksi beras memasuki masa panen.
Pada momen tersebut, ia meyakini harga beras akan bisa kembali normal. Diperkirakan cadangan beras nasional di Bulog pada Mei mencapai tiga juta ton.
"Jadi, pas harga naik, dijual persediaannya, itu teorinya," kata Kalla.
Kalla pun mengimbau kepada para pedagang untuk mengeluarkan persediaan beras yang mereka miliki saat ini. Para pedagang juga diminta agar tidak mengambil kesempatan demi meraup kentungan dan kepentingan pribadi dari momentum sekarang ini.
Ia menekankan, pemerintah tidak gentar jika harus adu kuat dengan para spekulan, khususnya mafia beras yang mencoba-coba bermain di atas kesulitan rakyat.
"Itu mafia kalau naikkan harga, silakan saja timbun-timbun beras. Besok kami tambah lagi (pasokan), turun harga, kalian rugi," kata Kalla.
Kalla bahkan mengingatkan, kekuatan spekulan beras dalam mempermainkan harga sangat terbatas. Ketimbang apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga, kekuatan spekulan jelas tidak sebanding.
"Kalau kami tambah hari ini 300 ribu ton sampai 400 ribu ton ke pasar, habislah itu yang timbun beras. Timbun saja sekarang, mau sejuta ton juga timbun saja, besok kami kasih dua juta ton," kata Kalla. (art)
