Sumber :
- Agus Rahmat/VIVA.co.id
VIVA.co.id
- Aksi premanisme terjadi di panggung politik. Massa Partai Golkar kubu Agung Laksono yang dipimpin Yorrys Raweyai merangsek masuk dan mendobrak pintu ruang fraksi. Itu terjadi di Lantai 12 Gedung Nusantara 1 Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat. Insiden itu pecah pada Senin sore, 30 Maret 2015.
Pengurus Fraksi Golkar yang notabene pendukung kepengurusan Aburizal Bakrie hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka tak melakukan perlawanan karena memandang cara tersebut tak pantas. Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo memilih menyingkir guna menghindari bentrok fisik yang tak perlu.
Peristiwa itu membuat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie prihatin. Menurut ARB, harusnya kejadian yang sarat dengan aksi kekerasan itu tidak perlu terjadi. Sebab, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sedang berjalan.
"Siapa yang menang (pengadilan), ya jadi ketua fraksi. Tidak usah rebutan begitu. Kita sudah memberikan nama ketua fraksi, ditandatangani oleh wakil ketua DPR, dan menunggu kesepakatan pimpinan DPR," ujar ARB saat menghadiri sidang sengketa Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa 31 Maret 2015.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, mengaku malu dengan tindakan sejumlah oknum Partai Golkar kubu Agung Laksono yang mencongkel dan mendobrak paksa ruang Fraksi Golkar di DPR. Menurutnya, peristiwa itu terjadi di jantung perpolitikan nasional, rumah rakyat. Berbeda ketika tindakan premanisme terjadi di kantor DPP Pusat Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.
"Sebuah drama politik yang sangat memalukan yang dilakukan oknum Partai Golkar. Itu memprihatinkan bagi kami," kata Idrus.
Kronologi
Mediasi
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Pengurus Fraksi Golkar yang notabene pendukung kepengurusan Aburizal Bakrie hanya bisa geleng-geleng kepala. Mereka tak melakukan perlawanan karena memandang cara tersebut tak pantas. Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin dan Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo memilih menyingkir guna menghindari bentrok fisik yang tak perlu.
Baca Juga :
Komisi V Apresiasi Gubernur Sulbar
Peristiwa itu membuat Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie prihatin. Menurut ARB, harusnya kejadian yang sarat dengan aksi kekerasan itu tidak perlu terjadi. Sebab, penyelesaian sengketa melalui jalur hukum sedang berjalan.
"Siapa yang menang (pengadilan), ya jadi ketua fraksi. Tidak usah rebutan begitu. Kita sudah memberikan nama ketua fraksi, ditandatangani oleh wakil ketua DPR, dan menunggu kesepakatan pimpinan DPR," ujar ARB saat menghadiri sidang sengketa Golkar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa 31 Maret 2015.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, mengaku malu dengan tindakan sejumlah oknum Partai Golkar kubu Agung Laksono yang mencongkel dan mendobrak paksa ruang Fraksi Golkar di DPR. Menurutnya, peristiwa itu terjadi di jantung perpolitikan nasional, rumah rakyat. Berbeda ketika tindakan premanisme terjadi di kantor DPP Pusat Partai Golkar beberapa waktu yang lalu.
"Sebuah drama politik yang sangat memalukan yang dilakukan oknum Partai Golkar. Itu memprihatinkan bagi kami," kata Idrus.
Aksi kekerasan yang dilakukan kubu Agung Laksono dalam upaya pengambilalihan ruang pimpinan Fraksi Golkar itu juga mendapat respons negatif dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tak seharusnya cara-cara paksa dan kekerasan dilakukan kader Partai Golkar.
"Saya minta pada teman-teman kita mulai dewasa. Demokrasi mulai bagus, tidak usah dengan gaduh-gaduh gitu," kata Luhut di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 31 Maret 2015.
Menurut Luhut, sebenarnya tak ada persoalan yang mengharuskan adanya aksi kekerasan seperti itu. Sebab, walau berkonflik tapi kondisinya masih baik-baik saja. Untuk itu dia berharap, tak ada lagi aksi kekerasan seperti yang dilakukan kubu Agung Laksono itu. Semua kubu harus menunggu proses yang masih berlangsung di pengadilan. "Saya berharap, nanti kalau sudah ada keputusan pengadilan, ya itulah nanti finalnya semua."
Sementara dari gedung DPR, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat, akan melakukan klarifikasi terhadap anggota dewan Fayakhun Andriadi yang diduga turut melakukan pengrusakan ruang Fraksi Golkar.
"Tentu harus diklarifikasi kejadiannya seperti apa. Kami akan petakan dalam tata aturan yang ada," kata Surahman di Gedung DPR RI, Jakarta.
MKD juga akan mempelajari apakah akan melakukan klarifikasi kepada pihak keamanan dalam DPR RI terkait keberadaan Yorrys Raweyai yang diduga melakukan intimidasi kepada petugas keamanan.
Kronologi
Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo menceritakan kronologi upaya perebutan paksa kantor fraksi. Bambang menjelaskan, Yorrys beserta kelompoknya sudah memasuki kompleks parlemen dan masuk ke ruang Fraksi Golkar yang menempati lantai 11-12 gedung DPR RI.
"Mereka sudah berkumpul dilantai 11. Mereka sedang cari rantai, mau gembok lantai 12. Kita minta pengamanan objek vital dan Pamdal untuk melakukan pengamanan. Tampaknya mereka kesulitan," ujar Bambang.
Anggota Komisi III DPR itu memastikan, dia dan pimpinan Fraksi Golkar akan bertahan. "Apapun yang terjadi, kami akan bertahan. Mereka menginjak-injak martabat DPR RI," ucapnya.
Ketua fraksi Partai Golkar Ade Komarudin, menyebut aksi pengambilalihan paksa ruang fraksi yang dilakukan Yorrys Raweyai dan kelompoknya mirip seperti cara perebutan sengketa lahan. Ade sempat menutup ruang fraksi dari dalam setelah gerombolan Yorry naik ke lantai 12.
Menurut dia, cara-cara kasar yang digunakan Yorrys selalu efektif seperti saat menduduki kantor DPP partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Slipi, Jakarta. Cara seperti itu, kembali ditunjukkan Yorrys terhadap ruangan pimpinan Fraksi Golkar di DPR RI.
Pada akhirnya, Yorrys Raweyai, Fayakhun Andriadi, Agus Gumiwang beserta lima anggota kubu Agung Laksono berhasil masuk ke lantai 12. Mereka sempat mendobrak pintu menuju arah ruang pimpinan yang sebelumnya sempat di ganjal lemari kayu.
Ade Komarudin langsung menutup pintu dari bagian dalam. Sekretaris Fraksi Bambang Susatyo kemudian menghubungi Wakapolri Komisaris Jenderal, Badrodin Haiti.
Bambang melanjutkan belum ada upaya yang dilakukan oleh pengamanan baik internal maupun kepolisian untuk melakukan sterilisasi. "Kami minta untuk disterilisasi. Bukan hanya kami yang ada di fraksi ada wartawan juga di sini," ujarnya.
Bambang menjelaskan kepada Badrodin bahwa sampai saat ini dia dan Ade masih pimpinan fraksi partai berlambang beringin itu yang sah. "Sesuai pernyataan pimpinan DPR kami yang sah. Kami dikepung kumpulan preman," ucap Bambang.
Dari suara telepon yang dikeraskan, Wakapolri Komjen Badrodin Haiti mengatakan siap membantu mengamankan. "Saya telepon Kapolda Metro sekarang," ujar Badrodin. Tak lama suara itu pun terputus.
Namun demikian, pengurus Fraksi Golkar merasa tindakan kekerasan itu dibiarkan oleh aparat kepolisian yang bertugas. Dikonfirmasi, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Unggung Cahyono, mengatakan tidak perlu turut campur karena menilai itu urusan internal.
"Ini urusan internal. Ini tanggung jawab sekjen dan pamdal. Bila ada kekerasan dan perusakan baru kita tangani," kata Unggung.
Mediasi
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat (Sekjen DPR RI) Winantuningtyastiti sempat menemui Kubu Agung Laksono yang menduduki secara paksa fraksi Partai Golkar di lantai 12 kompleks DPR RI, Jakarta, Senin 30 Maret 2015. Pertemuan dilakukan secara tertutup.
Setelah menemui kubu Agung Laksono, Winantuningtyastiti mengatakan yang berhak atas fraksi Golkar adalah Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komaruddin.
"Secara administrasi. Tadi cuma dibahas persyaratan. Saya sampaikan di Rapim," katanya.
Mengenai surat yang diajukan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie, menurutnya, akan segera dibahas juga oleh pimpinan DPR RI. Di mana isi surat itu keduanya ingin melakukan perubahan susunan fraksi.
Winantuningtyastiti menambahkan pihaknya terus mengantisipasi adanya upaya paksa dalam perebutan fraksi Golkar di DPR RI. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. "Ini kerjasama dalam rangka mengantisipasi keamanan," katanya.
Prihatin
Manyikapi aksi premanisme ini, pimpinan Koalisi Merah Putih segera mengadakan pertemuan tertutup di Hotel Sultan, Jakarta, pada Senin malam.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah petinggi partai dari KMP. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Dewan Pembina PAN Amien Rais, Wakil Ketua Umum Fadli Zon dan Ketua DPR Setya Novanto. Pertemuan ini, menurut Aburizal, diusulkan oleh Amien Rais. Menurutnya, semua harusnya menunggu proses pengadilan.
Prabowo pun menyayangkan hal tersebut. Kejadian perebutan paksa oleh susunan keanggotaan Fraksi Golkar versi Agung Laksono selanjutnya akan ditindak secara hukum.
Amien Rais pun menyayangkan hal tersebut. Ia meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan melihat aksi brutal anggota DPR.
![vivamore="
Baca Juga
:"]
[/vivamore]
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Aksi kekerasan yang dilakukan kubu Agung Laksono dalam upaya pengambilalihan ruang pimpinan Fraksi Golkar itu juga mendapat respons negatif dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, tak seharusnya cara-cara paksa dan kekerasan dilakukan kader Partai Golkar.
