- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id - Sudah bukan rahasia lagi kalau pemerintah dan Muhammadiyah tidak selalu sama mengawali 1 Ramadhan atau pun 1 Syawal. Namun kali ini Muhammdiyah yakin 1 Ramadhan 1436 Hijriah tidak akan jauh berbeda dengan penetapan pemerintah, kendati Kementerian Agama belum mengumumkannya secara resmi.
Keyakinan itu disampaikan Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas.
"Antara hisab dan rukyat, tidak ada perbedaan. Jadi menteri agama tidak berat tugasnya tahun ini," kata Yunahar saat mengisi Tabligh Akbar Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Masjid Al-Isro, Tanjung Duren Jakarta, Selasa, 2 Juni 2015.
Yunahar menjelaskan, pada tanggal 29 Sya'ban atau Selasa, 16 Juni 2015 Masehi, ijtima baru terjadi pada pukul 21.00 malam. Sementara, syarat yang ditentukan oleh Muhammadiyah adalah sebelum maghrib.
"Sehingga Kamis 17 Juni masih bulan Sya'ban, disempurnakan jadi 30 hari," kata dia.
Perhitungan ini, kata Yunahar, akan sama dengan pemerintah. Walau, nantinya akan ada sidang isbat dan pemerintah melakukan rukyat.
"Pemerintah tetap pergi rukyat, tapi Insha Allah tidak akan terlihat," katanya.
Yunahar menilai, cara Muhammadiyah dengan menggunakan metode penghitungan hisab, sudah tepat di tengah-tengah modernitas dunia saat ini.
"Saya katakan demi persatuan mari kita pake hisab," katanya.
Karena, semua harus direncanakan untuk satu tahun, bahkan beberapa tahun ke depannya.
"Sehingga yang paling cocok dengan dunia modern adalah hisab, karena sudah menghitung jauh ke depan. Jangankan 1 tahun, 5, 10 tahun juga bisa. Sehingga kita bisa membuat perencanaan kapan Idul Fitri, Idul Adha," jelas dia.
Selama lima tahun ini, kata Yunahar, akan banyak kesamaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah, dalam menentukan awal puasa.
"Terjadi lima tahun berturut-turut. Sehingga lima tahun ini menteri agama tidak perlu repot-repot. Kalau bisa menteri agama bilang sudah berhasil mempersatukan umat Islam, enggak apa-apa," ujarnya.
Cara Pandang yang Sama
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sendiri sebelumnya mengatakan tak akan ada lagi perbedaan pendapat dalam penentuan awal Ramadhan maupun Lebaran atau Idul Fitri mulai tahun ini.
Sebab, kata dia, dua organisasi massa terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah satu suara dalam penetapan tanggal awal pelaksanaan puasa Ramadhan.
Lanjut Lukman, NU dan Muhammadiyah telah bersepakat menyamakan metode dan kriteria untuk menetapkan kalender hijriah nasional. Pada pokoknya, semua berkomitmen agar tak ada lagi perbedaan pendapat dalam penentuan Ramadan dan Lebaran.
"Semua sudah memiliki kesamaan niat agar ini bisa pada kriteria yang sama pada cara pandang pemahaman yang sama,” kata Menteri.
Selama ini Muhammadiyah memang kerap berbeda menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal. Sedangkan Pemerintah kerap satu pandangan dengan NU.
"Kita kemarin diskusi dengan muzakarah dengan Muhammadiyah, alhamdulillah semua pimpinan Muhammadiyah hadir, ada kesamaan tujuan cara pandang,” ujar Menteri.
Berbeda dengan tahun 2014 atau 1435 Hijriah, terjadi perbedaan untuk awal puasa. Jika Muhammadiyah menetapkab 28 Juni 2014, NU baru besoknya 29 Juni melaksanakan awal puasa.
Pemerintah pun mengakui perhitungan hisaban penentuan awal Ramadhan yang dilakukan oleh NU. Namun saat itu, pemerintah tak mempermasalahkan soal perbedaan dengan Muhammadiyah.
Pimpinan Muhammadiyah, Din Syamsudin pun menyambut baik sikap pemerintah. Din menghargai kebijakan pemerintah yang tidak memaksa umat Islam mematuhi keputusan awal puasa.
“Kami memberikan penghargaan pada Menteri Agama yang mengedepankan pendekatan ukhuwah Islamiyah dalam membahas perbedaan,” kata Din.
Menurut Din, awal Ramadhan adalah persoalan keyakinan beribadah. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk menghormati perbedaan.
“Itu amanat konstitusi yang memberikan kemerdekaan kepada warganya untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing," ujar Din.
Sekadar informasi, perbedaan penentuan awal Ramadhan atau pun Lebaran terjadi karena ketidaksamaan metode dan kriteria. NU menggunakan dua metode, yakni hisab (perhitungan matematis dan astronomis) dan rukyat (pengamatan pada bulan sabit atau hilal). Sedangkan Muhammadiyah menerapkan pada metode hisab saja.
Bagi NU, usia bulan telah dipastikan berdasarkan metode hisab. Tetapi, sesuai perintah Hadist, perhitungan berdasarkan hisab harus dibuktikan secara empirik, yakni melihat langsung penampakan Bulan. Soalnya Bulan bisa saja tak tampak karena terhalang, misalnya, awan.
Muhammadiyah meyakini bahwa sesuai Hadist pula, awal Ramadhan atau pun Lebaran cukup ditentukan berdasarkan Hisab, tak perlu rukyat. Karena itu, Muhammadiyah selalu lebih awal memastikan memulai dan mengakhiri berpuasa.
Selain perbedaan penggunaan metode itu, ada pula perbedaan kriteria dalam imkanur rukyat atau mempertimbangkan kemungkinan terlihatnya hilal. Imkanur rukyat dimaksudkan untuk menjembatani metode rukyat dan metode hisab.
Ada yang menetapkan tingkat ketinggian hilal untuk dapat diamati pada ketinggian kurang 0 derajat, lebih dari 2 derajat, dan 0 sampai 2 derajat. Ada juga yang berpendapat bahwa pada ketinggian kurang dari 2 derajat, hilal tidak mungkin dapat dilihat sehingga dipastikan ada perbedaan penetapan awal bulan pada kondisi ini.
Ini Alasan Muhammadiyah Beda dari Pemerintah Soal Idul Adha
Muhammadiyah tetapkan hari Idul Adha lebih cepat, Rabu 23 September.
