'Menjinakkan' Komisaris Jenderal Budi Waseso

Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso.
Sumber :
  • VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi

VIVA.co.id - Kabar Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso dicopot dari posisi Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian merebak sejak Rabu pagi. Pencopotan kabarnya atas perintah langsung Presiden Joko Widodo.

Kabar ini langsung memunculkan reaksi. Banyak yang mendukung, tak sedikit yang menentang. Sejumlah elite politik di Parlemen tak mau ketinggalan mengutarakan pendapat. Umumnya, mereka menolak pencopotan Budi Waseso dari jabatan yang sudah diembannya sejak 16 Januari 2015 itu.

PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta

Baca:

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan yang awalnya memberi sinyal kebenaran soal pencopotan Budi Waseso, kemudian seperti "mencoba" menetralisir kondisi.

"Nggak ada, siapa yang bilang ada pencopotan, belum sampai ke situ," begitu kata Luhut usai bertemu Kapolri Jenderal Badrodin Haiti di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu malam, 2 September 2015.

Luhut mengatakan, pertemuannya dengan Kapolri Rabu malam itu, hanya untuk membahas soal operasi gabungan di beberapa tempat. Bukan membicarakan soal pencopotan Komjen Budi Waseso.

Meski begitu, Luhut tak memungkiri pencopotan Kabareskrim Budi Waseso bisa saja terjadi. Namun sifatnya hanya pergeseran. Kapan dilakukan, Luhut tak bisa menyebutkan.

"Ya bisa saja ada penilaian dari Presiden, tapi belum dalam posisi untuk mengatakan pencopotan. Mungkin nanti ada pergantian tempat," ujar Luhut diplomatis.

Mantan Komandan Satgas Tempur Khusus Pasukan Pemburu Kopassus itu mengatakan pencopotan atau pergeseran dalam dunia militer maupun Polri merupakan hal biasa. Bukan suatu hal yang aneh dan tidak perlu dibesar-besarkan.

Akan tetapi, kata Luhut, pergantian Kabareskrim dan pejabat internal Polri sepenuhnya menjadi kewenangan Kapolri. "Mereka sudah ada strukturnya. Kita jangan menarik-narik TNI Polri ke dalam politik, biarlah mereka dalam aturan yang sudah mereka miliki," ujar Luhut.

Padahal, kabar pencopotan ini berkorelasi dengan pernyataan Luhut sebelumnya, yang menyebutkan Presiden Joko Widodo menginginkan tidak ada kegaduhan yang mengganggu stabilitas ekonomi. Luhut pun tak membantah kabar pencopotan Komjen Budi Waseso.

"Kami intinya, Presiden itu dan Wapres kan sudah memerintahkan di Bogor, jangan menciptakan kegaduhan. Kalau mau, ya menindak secara hukum, silakan. Tapi bisa dilakukan dengan arif tanpa terlalu dipublikasikan," kata Luhut.

Buwas pasrah

Komjen Budi Waseso tidak mempermasalahkan jika benar-benar dicopot dari jabatannya. Dalam perbincangan dengan tvOne, Rabu sore, Budi Waseso berbicara banyak soal kabar pencopotannya sebagai Kabareskrim.

"Enggak ada masalah, tugas ini adalah amanah dari bangsa dan negara ini. Jadi enggak ada orang terus semau-maunya, saya kan prajurit Bhayangkara," ujar Budi Waseso.

Mantan Kapolda Gorontalo ini menegaskan bahwa dalam mengemban amanah sebagai penegak hukum harus benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting, kata Komjen Buwas, menjalankan amanah itu secara baik.

"Dan tidak boleh mencederai intitusi saya, Kepolisian. Itu paling penting," katanya diplomatis.

Komjen Budi Waseso mengklaim, semua aturan dan prosedur dijalankan selama mengemban tugas Kabareskrim. Tak ada yang dilanggar. Termasuk dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

"Saya terbuka, kalau ada kekurangan bisa kita perbaiki. Manusia tidak ada yang sempurna, artinya kekurangan pasti bisa diperbaiki," kata dia.

Budi Waseso membantah menjalankan tugas sebagai Kabareskrim hanya untuk pencitraan. Dia menegaskan, seluruh gebrakan yang dilakukan semata-mata ingin menegakkan hukum dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua tindakannya bisa dipertanggungjawabkan.

"Saya tidak cari pujian. Untuk apa juga cari pujian? Saya tidak pengen apa-apa juga. Saya ingin selesai dengan baik," kata Budi Waseso.

Budi Waseso juga menanggapi tudingan yang menyebut Bareskrim di bawah kepemimpinannya banyak sekali mengkriminalkan orang. Menurut dia, wajar orang berpendapat demikian. Pasalnya, saat ini Bareskrim memang tengah menangani banyak kasus, termasuk kasus korupsi.

"Untuk apa mentersangkakan orang? Justru saya menghindari mentersangkakan orang di kala belum terpenuhi alat bukti yang cukup. Dengan alat bukti yang kuat, saksi yang kuat, baru saya lakukan penersangkaan," ujar Komjen Budi Waseso.

Budi Waseso mengklaim semua upaya penegakan hukum yang dia lakukan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk pengusutan dugaan kasus korupsi Bongkar Muat di Pelabuhan (Dwelling Time) dengan menggeledah Kantor Pelindo II, kasus corporate social responsibility (CSR) Pertamina Foundation, dan kasus penimbunan sapi.

Dia menepis tuduhan yang menyebutkan bahwa tindakannya mengganggu stabilitas ekonomi.

"Insya Allah apa yang saya lakukan terbukti benar, sesuai pakem hukum dan undang-undang. Saya tidak bermain-main dalam penegakan hukum, untuk apa saya main-main? Ini murni penegakan hukum, ikuti saja prosesnya," ujar Budi Waseso.

Saingi Ahok, Pendukung Budi Waseso Mulai Dekati PDIP

Baca:

Ada tiga perwira tinggi yang disebut-sebut bakal menggantikan Budi Waseso sebagai Kabareskrim yakni, Kabaharkam Mabes Polri, Komjen Putut Bayu Eko Seno; Kapolda Metro Jaya, Irjen Tito Karnavian; dan mantan Kapolda Jawa Barat, Irjen Mochammad Iriawan.

Puluhan Warga Dukung Buwas Maju di Pilkada Jakarta

Ada agenda terselubung?

Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Sosatyo, menyesalkan jika benar Budi Waseso dicopot. Menurut anggota Komisi III itu, kinerja Komjen Buwas selama ini sangat baik, terutama langkah-langkah dalam pemberantasan korupsi.

"Kinerja Buwas luar biasa mengembalikan marwah Polri, kini sudah hampir bersaing dengan KPK," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 2 September 2015.

Anggota Komisi III DPR RI ini menambahkan, jika Buwas dicopot dari jabatan Kabareskrim secara mendadak justru menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Dia menduga ada kelompok yang dirugikan dari sepak terjang Komjen Buwas memberantas korupsi.

"Ada agenda apa? Apa yang dilindungi Istana dengan gebrakan Buwas? Apakah terkait kasus Pelindo II atau hal lain," kata Bambang.

Kalau pencopotan terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang terjadi di Pelindo II, menurut Bambang, berarti ada upaya perlindungan terhadap kejahatan yang coba diungkap Bareskrim.

"Ini bisa dikategorikan ada upaya melindungi upaya kejahatan yang dibongkar Buwas, dengan cover tidak boleh ada kegaduhan. Jadi boleh dong ada korupsi asal tidak gaduh, demikian persoalannya. Pihak penegak hukum, para pejabat boleh berkorupsi asal tidak gaduh. Komisi III menyesalkan kalau isu itu benar," ujar Bambang.

Anggota Komisi III lainnya, Aboe Bakar Al-Habsyi, berpendapat sama. Politikus PKS itu mempertanyakan pergantian Komjen Budi Waseso.

Menurut Aboe Bakar, langkah Bareskrim membongkar skandal korupsi di Pelindo II dan Pertamina sebenarnya membawa angin segar untuk memperbaiki nama Polri yang semakin negatif.

Kepercayaan publik kepada Polri, kata dia, mulai berangsur membaik. Tentunya harus diakui itu semua sebagai hasil kerja Kabareskrim Budi Waseso.

Ia menambahkan apa yang telah dilakukan Buwas sangat sejalan dengan reformasi Polri. Tidak hanya itu, menurutnya, langkah Buwas juga sebagai semangat pemberantasan korupsi.

"Logikanya, seharusnya beliau mendapat apresiasi bukan malah dicopot. Akhirnya, publik menilai banyak pihak yang terganggu dengan sepak terjang Kabareskrim, sehingga dicopot," kata Aboe Bakar.

Oleh karena itu, dia melihat, pergantian terhadap Komjen Buwas akan dilihat sebagai kebijakan yang tidak pro dengan pemberantasan korupsi. Di mana Polri saat ini mencoba melakukan tugas pemberantasan korupsi yang selama ini lebih banyak dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Sebagai mitra kerja Komisi III saya memberikan apresiasi terhadap kinerja Kabareskrim tersebut. Saya meyakini sebagai polisi pastilah akan siap ditugaskan di mana saja. Kita berharap, siapapun yang menggantikannya akan meneruskan program yang baik dari Pak Buwas," kata dia.

Fraksi PDI Perjuangan juga secara tegas menolak pencopotan Komjen Budi Waseso. Hal ini disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu. Kata Masinton, PDIP menganggap Budi Waseso sudah memperlihatkan kinerja yang baik, lugas dan tegas dalam pemberantasan korupsi.

Menurut Masinton, kinerja Buwas sangat positif dalam mengembalikan marwah Polri dalam pemberantasan korupsi, yang selama ini lekat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Bisa dilihat dari TPPI, penimbunan sapi, Pelindo II hingga Pertamina," kata Masinton.

Masinton melihat kemungkinan adanya intervensi dalam hal ini. Itu terlihat dari kasus-kasus besar yang ditangani Bareskrim, sehingga mengganggu banyak orang besar di belakang kasus besar itu.

"PDI Perjuangan menolak intervensi terhadap penegak hukum yang sedang bekerja membuka skandal kasus korupsi di berbagai tubuh instansi, entah pemerintah atau BUMN," tegasnya.

Wapres bantah intervensi

Menyoal dugaan adanya intervensi terhadap upaya pencopotan Komjen Budi Waseso, Wakil Presiden Jusuf Kalla secara tegas membantahnya.

"Intervensi apa? Pemerintah kan memang harus memulai ini secara keseluruhan. Tidak ada intervensi," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu 2 September 2015.

Kalla menjelaskan tidak ada hubungan antara pergantian Kabareskrim dengan dirinya maupun Presiden Joko Widodo. Kalla menegaskan, berdasarkan struktural, pergantian pejabat Polri berada di bawah Kapolri.

"Itu masalah Kapolrilah itu. Tanya Kapolri. Tentu Kapolri yang memutuskan. Itu kan anak buah Kapolri. Kalau menteri mau dicopot, boleh tanya saya. Saya no comment," kata Kalla.

Karena Dirut Pelindo?

Kabar pencopotan terhadap Komjen Buwas disebut-sebut terkait dengan penggeledahan yang dilakukan Bareskrim di ruangan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II), Richard Joost Lino pada Jumat 28 Agustus 2015.

Orang yang kabarnya dekat dengan Wapres Jusuf Kalla dan Menteri Sofyan Djalil itu murka ruang kerjanya digeledah tim Bareskrim. RJ Lino bahkan "mengancam" mundur dari jabatannya jika Presiden Joko Widodo tidak turun tangan menyelesaikan cara-cara seperti yang dilakukan Bareskrim.

Hal itu disampaikan RJ Lino saat berbincang dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/ Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, melalui sambungan telepon yang didengarkan langsung oleh wartawan.

Dia tak terima dengan penggeledahan itu karena tak pernah dipanggil atau dimintai keterangan oleh polisi.

RJ Lino mengaku tak tahu menahu duduk perkara hingga Bareskrim Polri membongkar-bongkar kantornya. Dia pun merasa tersudut dan telah diadili karena polisi menyertakan para wartawan dalam penggeledahan itu.

"Saya tidak pernah teken kontrak. Terus terang, saya tadi SMS (mengirim pesan singkat kepada) Pak Luhut Panjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan). Beliau lagi rapat. Saya protes besar," ujar RJ Lino saat berbincang dengan Sofyan Djalil melalui sambungan telepon yang kemudian tersebar di media massa.

RJ Lino mengatakan akan mengundurkan diri dari jabatan Dirut PT Pelindo II, jika Bareskrim melakukan cara-cara seperti itu.

"Susah negeri ini seperti ini. Kita kayak dihukum media. Begitu datang, media begitu banyak. Saya seperti dibuat seperti kriminal. Come on (tolonglah), Pak. I'm make this company so rich (Saya telah membuat perusahaan ini menguntungkan). Kok, malah saya dihukum begini. Enggak fair (adil), Pak," kata RJ Lino.

RJ Lino meminta kepada Sofyan Djalil agar melaporkan penggeledahan yang dilakukan tim Bareskrim ke Presiden Joko Widodo.

"Jadi, Pak Sofyan tolong kasih tahu Presiden, kalau tidak clear-kan (diselesaikan) hari ini, saya berhenti besok. Saya tidak mau kerja seperti ini. Negeri ini tidak bisa seperti ini."

Baca:

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya