- Antara/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini tengah menyusun roadmap untuk rencana besar, yaitu menyiapkan sejumlah perusahan pelat merah untuk segera melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengatakan, saat ini, roadmap yang disiapkan disusun berdasarkan perusahaan per jenis usaha dan sektor. Nantinya, BUMN yang melantai tidak hanya berkecimpung di sektor tertentu.
"Jadi, memang itu yang kami lihat baik untuk kemungkinan memperkuat atau memperbesar bursa efek kita dengan meng-IPO (initial public offering) kan anak usaha (BUMN). Tapi, ini masih kami bahas," kata Rini saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis 3 September 2015.
Rini sudah membuat tim khusus untuk menggarap roadmap ini, yang terdiri atas jajaran deputi Kementerian BUMN dan para petinggi perusahaan pelat merah. Tim tersebut mengidentifikasikan perusahaan mana yang paling siap untuk segera IPO.
"Sekarang, semua deputi dan CEO sedang mendetailkan satu per satu dengan roadmap besarnya yang dipersiapkan. Mungkin satu bulan lagi akan kelihatan (hasilnya)," ujarnya.
Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong BUMN dan entitas anak usahanya masuk pasar modal. Upaya tersebut bertujuan untuk menawarkan potensi pendanaan melalui pasar modal, mengingat peran strategis bursa Indonesia dapat menjadi pilihan guna mengembangkan usahanya.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, menyampaikan, untuk mendukung program pemerintah melalui proyek jangka panjang infrastruktur, membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Untuk itu, perusahaan pelat merah turut berpartisipasi dalam pasar modal.
Persiapan yang dilakukan Kementerian BUMN ini memang tidak hanya adanya dorongan dari OJK. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, pernah memuji perusahaan pelat merah yang berani melantai di Bursa Efek Indonesia. Alasannya, menurut mantan gubernur DKI Jakarta ini, dengan begitu, keuangan perusahaan dapat transparan dan terkontrol.
Bahkan, Jokowi mengatakan, akan lebih baik lagi jika semua perusahaan milik negara masuk dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia.
"Tadi, itu juga salah satu yang kita bicarakan. Tentu saja yang siap, karena kalau sudah masuk bursa, bagusnya apa, semua transparan. Dibuka semuanya," kata Jokowi, Selasa 7 April 2015.
Baca juga:
Berdasarkan data yang diperoleh VIVA.co.id, dari 119 BUMN, baru 20 BUMN yang telah mencatatkan sahamnya di BEI. BUMN yang sudah melantai di bursa adalah PT Indofarma Tbk dan PT Kimia Farma Tbk di sektor farmasi.
Selain itu, untuk BUMN energi terdapat PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan BUMN industri logam PT Krakatau Steel Tbk. Sektor konstruksi, BUMN yang sudah melantai di bursa adalah PT Adhi Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Wijaya Karya Tbk, dan PT Waskita Karya Tbk.
Selanjutnya, BUMN perbankan meliputi, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Tabungan Negara Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk.
Untuk BUMN pertambangan yaitu PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah Tbk. Sementara itu, BUMN lainnya yang juga sudah mencatatkan sahamnya di BEI adalah PT Semen Baturaja Tbk dan PT Semen Indonesia Tbk.
Kemudian, PT Jasa Marga Tbk, PT Garuda Indonesia Tbk, dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
Batasi Kepemilikan Asing
Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Nasril Bahar meminta pemerintah lebih mengutamakan kepemilikan saham oleh warga negara Indonesia (WNI) dan swasta nasional saat proses IPO sejumlah BUMN di pasar modal.
"Ada sisi positifnya, yaitu, BUMN akan lebih transparan, akuntabilitas terjaga karena dipantau oleh masyarakat, sehingga mereka juga akan menjaga kinerja usahanya," kata Nasril saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 3 September 2015.
Namun, dia menambahkan, sisi "negatifnya" dengan go public, maka siapa pun bisa memiliki saham BUMN. "Artinya, akan ada pihak asing yang bisa membeli saham BUMN, seperti menjual BUMN ke pihak asing," ujar dia.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, karena BUMN adalah menyangkut hajat hidup orang banyak, sejatinya harus dikelola oleh masyarakat Indonesia. "Jangan sampai hajat hidup kita lebih banyak dimiliki pihak asing, yang harusnya dibatasi oleh pemerintah, apalagi yang menyangkut ketahanan negara," ujarnya.
Nasril menambahkan, jika pemerintah ingin BUMN masuk pasar modal, harus lebih dahulu memperbaiki kinerjanya, untuk menimbulkan kemandirian, sehingga target dapat tercapai.
"Selain itu, jika ingin melantai ke bursa, jangan sampai BUMN disetir oleh pihak eksternal, harus ada skenario dari pemerintah, sehingga WNI dan swasta nasional lah yang memiliki saham lebih banyak dibandingkan asing," tutur dia.
Ditanya mengenai kapan waktu yang tepat BUMN masuk bursa, ia mengatakan, sebaiknya tidak dalam situasi ekonomi saat ini. "Kalau saat ini, saya kira waktunya belum tepat. Tunggu sampai kondisi ekonomi membaik," tuturnya.
Namun, Nasril menjelaskan, hingga saat ini DPR belum pernah diajak duduk bersama oleh Kementerian BUMN terkait rencana tersebut. "Setahu saya belum ada pembicaraan dengan DPR," ujarnya.
Managing Partner PT Investa Sarana Mandiri, Kiswoyo Adi Joe, mengatakan, langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong BUMN masuk
bursa sangat positif.
"Mengapa? Karena dengan BUMN masuk ke bursa, artinya ada keterbukaan, sehingga masyarakat akan mengetahui BUMN mana yang berkinerja baik dan mana yang buruk. Saya kira, itu langkah yang bagus kalau BUMN mau IPO," kata Kiswoyo, saat dihubungi VIVA.co.id, Kamis 3 September 2015.
Menurut dia, dengan masuk bursa, maka siapa pun bisa memiliki saham di BUMN. "Tapi, jangan khawatir, meski asing ikut membeli, kan, tetap pemerintah yang paling banyak sahamnya," ujarnya.
Apabila BUMN masuk bursa akan ada saham dwiwarna yang dimiliki pemerintah dan memiliki hak mutlak untuk menentukan direksi hingga dividen.
Adapun BUMN mana yang diprioritaskan untuk masuk bursa terlebih dahulu, Kiswoyo mengatakan, saat ini yang tepat adalah BUMN yang bergerak di bidang infrastruktur.
"Sesuai program pemerintah, yaitu membangun infrastruktur. Saya kira paling tepat adalah BUMN karya dan sejenisnya. Meski saham lain yang memang layak dan memenuhi syarat juga sudah bisa masuk bursa," tuturnya.
Mengenai kapan waktu yang tepat BUMN masuk pasar, menurut Kiswoyo, saat kondisi indeks harga saham gabungan (IHSG) stabil. "Sebaiknya saat IHSG yang stabil. Tujuannya supaya saat BUMN masuk pasar harganya juga bagus," ujarnya.
Perketat syarat IPO
Pemerhati BUMN, Said Didu, mengatakan, rencana BUMN masuk bursa adalah program yang bagus.
"Saya malah berharap semua BUMN go public, karena akan membuat BUMN menjadi transparan. Tapi, persyaratan IPO harus diperketat supaya tidak dianggap pelepasan aset BUMN kepada asing. Dan yang boleh membeli saham perdana adalah warga negara Indonesia," kata Said kepada VIVA.co.id.
Selanjutnya, saat di pasar sekunder, siapa saja boleh membeli saham BUMN tersebut. "Sehingga yang menikmati saat pelepasan perdana adalah warga Indonesia, tidak seperti yang terjadi selama ini dijual ke pihak asing," ujar mantan sekretaris Kementerian BUMN ini.
Said melihat, sejumlah BUMN yang sudah siap masuk bursa antara lain, PT Angkasa Pura, PT Pelindo, dan BUMN perkebunan serta jasa keuangan. "Kalau Pertamina dan PLN akan ada kendala. Kedua BUMN itu lebih baik public company non listed, yang sahamnya tidak dilempar ke pasar modal, karena politik di kedua BUMN itu cukup tinggi," ujarnya.
Mengenai roadmap yang saat ini tengah dibuat Kementerian BUMN, menurut Said, sebelumnya perlu rightsizing yang bisa dilakukan dalam bentuk merger, akuisisi, dan likuidasi.
"Seperti Pelindo, saya sarankan di-holding-kan dulu. Setelah itu, apakah induk atau anak usahanya yang akan masuk bursa. Itu lebih baik, karena konsolidasi akan lebih mudah dibandingkan tidak di-holding-kan," tuturnya. (art)
