TUTUP
TUTUP
FOKUS

Paket IV, Angin Segar atau Kado Pahit?

Pemerintah pastikan upah buruh naik tiap tahun. Formula diatur.
Paket IV, Angin Segar atau Kado Pahit?
Aksi unjuk rasa buruh di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2015. (VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar)
VIVA.co.id - Menyusul pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi Tahap I, II, dan III, pemerintah Kamis sore, 15 Oktober 2015, kembali mengumumkan Paket Kebijakan IV. Paket tersebut terdiri atas tiga paket, yaitu yang berkaitan dengan sistem pengupahan, tindak lanjut Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk ekspor guna mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Ketiga paket kebijakan yang diumumkan hari ini (kemarin), mudah-mudahan dengan mudah, sederhana, ditangkap oleh masyarakat dan pelaku usaha. Terutama pada paket IV ini, keinginan untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya, di mana dunia usaha dan investasi diberikan kemudahan untuk  membuka lapangan kerja,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung saat memberikan pengantar pengumuman Paket Kebijakan Ekonomi IV, di kantor Kepresidenan.

Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan, untuk mendukung upaya membuka lapangan kerja seluas-luasnya dilakukan formula yang sederhana dalam penetapan upah minimum, tepatnya Upah Minimum Provinsi.

Ia menyebutkan, negara hadir dalam bentuk jaring pengaman, atau safety net, jaring pengaman sosial melalui upah minimum dengan sistem formula. Kehadiran negara dalam hal ini memastikan pekerja atau buruh tidak terjatuh dalam upah murah. Tapi, kepada pengusaha juga, merupakan kepastian dalam berusaha.

“Dengan kebijakan ini juga dipastikan upah buruh naik setiap tahun. Karena ada isu naiknya 5 tahun sekali, tidak naik setiap tahun, dengan besaran kenaikan yang terukur,” kata Darmin.

Terkait dengan upah minimun itu, menko perekonomian menambahkan, negara hadir dalam bentuk pengurangan beban hidup melalui kebijakan-kebijakan sosial seperti kartu pintar, kartu sehat, dan seterusnya, yang semua berkaitan menjadi jaring pengaman.

Mengenai kebutuhan hidup layak (KHL), Darmin menjelaskan, negara hadir dalam bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dan pekerja, sehingga tidak perlu harus membuang tenaga dan waktu panjang lebar.

“Adanya formula ini kira-kira konsepsinya seperti ini, yang namanya kebutuhan hidup layak itu bagaimana pun sudah berjalan selama ini berdasarkan metode dan juga kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada dan itu dipakai oleh formula ini sebagai apa?," tutur Darmin.

"Sebagai basis bahwa upah minimum di suatu provinsi. Pada tahun yang berjalan, itu adalah basis, dasar bagi perhitungan upah bagi tahun depan, yang akan berlaku segera dengan formula ini,” kata dia.

Lantas, bagaimana penghitungan kenaikannya? Menurut mantan gubernur Bank Indonesia itu, upah tahun depan yang akan ditetapkan dengan formula ini adalah upah minimum sekarang ditambah persentase kenaikan atau kenaikan inflasi atau perubahan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi.

“Jadi, kalau inflasi lima persen, pertumbuhan ekonomi misalnya lima persen, ya 10. Berarti tahun depan, di daerah itu, upah minimum adalah upah minimum tahun ini ditambah 10 persen. Tahun depannya hitung lagi. Siapa yang berlaku penjumlahan tahun ini, dengan inflasi dan pertumbuhan itu, ditambah lagi dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” kata Darmin.

Darmin menilai, konsep penentuan upah itu sudah bisa dikatakan adil, karena di negara lain apalagi negara maju, pasti tidak memberikan pertumbuhan ekonomi semuanya kepada buruh. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya peranan dari buruh, tapi juga pengusaha dan pemilik modal.

“Jadi, biasanya dibagi. Inflasi plus sebagian dari ini. Tapi di kita, kesepakatannya adalah inflasi ditambah seluruh pertumbuhan itu. Kecuali di delapan provinsi,” ujarnya. 

Menurut Darmin, kedelapan provinsi itu belum bisa mengikuti formula sistem pengupahan sebagaimana di atas, karena upah minimum sekarang di daerah itu belum bisa dianggap layak, untuk yang belum 100 persen mencapai tahapnya. Tapi, kalau kemudian dinaikkan, serta merta supaya langsung 100 persen juga bisa terlalu banyak naiknya, sehingga diberikan masa transisi empat tahun.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengatakan, pada prinsipnya perhitungan upah buruh berdasarkan kenaikan upah tahunan dan kepastian dunia usaha yang menyangkut besarnya kenaikan upah tiap tahun.

"Yang paling kunci itu upah pekerja akan naik setiap tahun, tapi dengan formula," kata dia.  

Hanif mengatakan, formula pengupahan tersebut akan membuat kenaikan upah menjadi terukur dan bisa diprediksi. "Jadi, tidak spekulasi di lapangan," kata dia.

Hanif pun mengklaim, dengan begitu, kepastian pengupahan bisa membuat dunia usaha dan investasi menjadi lebih berkembang serta bergerak. Menggeliatnya dunia usaha dan investasi bisa berdampak positif terhadap lapangan pekerjaan.

"Akhirnyalapangan pekerjaan semakin luas dan semakin banyak. Kalau lapangan pekerjaan semakin luas dan banyak, pilihan dari pekerja dan calon pekerja menjadi lebih banyak. Otomatis, bargaining position mereka menjadi lebih tinggi, sehingga diharapkan kesejahteraan para pekerja lebih baik," kata Hanif.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP