Sumber :
- ANTARA FOTO/Didik Suhartono
VIVA.co.id - Nahdlatul Ulama (NU) Daerah Istimewa Yogyakarta menganggap wajar sikap Muhammadiyah menolak kebijakan pemerintah yang menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.
Menurut Ketua Pengurus Wilayah NU DI Yogyakarta, A Zuhdi Mudlor, bukan hanya Hari Santri Nasional yang ditolak atau diprotes sebagian kalangan. Penetapan hari khusus atau bersejarah yang lain pun tak mesti disetujui semua pihak, selalu ada yang menolak atau memprotes.
Dia mencontohkan penetapan Hari Buruh, yang dianggap hanya mewakili atau mengakomodasi sebagian kecil rakyat Indonesia, yaitu kalangan buruh/pekerja. Hari Santri Nasional pun dianggap hanya mewakili atau mengakomodasi kalangan NU, tidak Muhammadiyah atau organisasi massa Islam yang lain.
"Penolakan itu hal yang wajar saja. Ada Hari Buruh yang merayakan buruh, Hari Ibu yang merayakan kaum ibu. Yang jelas ketika merayakan HSN (Hari Santri Nasional) tidak perlu berlebihan," katanya di Yogyakarta pada Kamis, 22 Agustus 2015.
Zuhdi hanya mengingatkan bahwa Hari Santri Nasional sejatinya tidak monopoli untuk NU, melainkan santri secara umum. Mereka yang dapat disebut santri pun tak melulu orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, tetapi juga, "Semua orang yang berjuang sesuai ajaran agamanya."
Dia mengingatkan juga bahwa penetapan Hari Santri Nasional itu bagian dari bentuk apresiasi atau pengakuan negara terhadap peran santri dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Zuhdi hanya mengingatkan bahwa Hari Santri Nasional sejatinya tidak monopoli untuk NU, melainkan santri secara umum. Mereka yang dapat disebut santri pun tak melulu orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren, tetapi juga, "Semua orang yang berjuang sesuai ajaran agamanya."
