- Pusat Penerangan TNI
VIVA.co.id - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dikritik kalangan warga yang terdampak bencana asap. Jokowi pergi di saat Indonesia dihadapkan dengan persoalan meluasnya kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan bencana kabut asap.
Jokowi akan berada di AS selama lima hari, dalam rangka memenuhi undangan Presiden Barack Obama. [Baca: ]
Untuk penanganan kabut asap, Jokowi melimpahkan kendali penanganan kabut asap kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan. Jokowi janji, selama di AS, dia akan tetap memantau perkembangan penanganan kabut asap.
"Saya akan terus memantau detik demi detik, menit demi menit, terutama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta penanganan korban bencana kabut asap," kata Jokowi sebelum bertolak ke AS, Sabtu, 24 Oktober 2015.
Sebelum pamit ke AS, Jokowi lebih dulu mengumpulkan para menteri kabinetnya, menggelar rapat terbatas pada Jumat, 23 Oktober 2015, terkait penanganan kabut asap. Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk mengevakuasi warga yang terkena dampak asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan.
Instruksi evakuasi itu karena bencana asap di sejumlah daerah di Tanah Air, kondisinya saat ini sangat tidak sehat. Jokowi menyebut titik-titik api di semua lokasi cenderung masih sangat banyak. Di Pulau Sumatera masih ada 826 titik api, di Sumatera Selatan 703 titik api, Kalimantan 974 titik api, dan lain-lain.
"Saya kira proses itu (evakuasi) segera dilaksanakan," ujar Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta.
Presiden juga menginstruksikan, agar penanganan ini dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kementerian dan pemerintah daerah. Sementara itu, yang paling penting segera dievakuasi adalah bayi-bayi yang paling rentan terkena dampak asap. Presiden mengutus menteri kesehatan untuk mengurus itu.
"Mungkin bisa saja di kantor bupati atau kantor yang lainnya yang dipakai khusus untuk bayi dan anak," tutur Jokowi.
Jokowi minta pelaksanaan evakuasi tidak perlu dilakukan sampai ke luar kota. Evakuasi, lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu, sebaiknya dilakukan di dalam kota, atau tempat-tempat yang steril, asalkan di lokasi itu disediakan pendingin ruangan dan air purifier atau penyedot asap. "Kalau dievakuasi keluar kota juga akan menyulitkan," paparnya.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei, mengakui opsi evakuasi korban kabut asap bisa diambil pemerintah, mengingat kabut asap yang semakin tebal dan membahayakan kesehatan masih terjadi di banyak daerah. Willem mengaku belum bisa memaparkan, bagaimana proses evakuasi nantinya.
Termasuk berapa jumlah warga yang akan dievakuasi. Namun, kata dia, tidak semua warga akan dievakuasi.
"Terutama kepada kelompok rentan. Kalau saya katakan rentan, itu orang hamil, anak-anak, orang-orang senior. Begitu," kata Willem.
Enam Kapal Perang
Pemerintah menyiapkan enam kapal perang TNI untuk proses evakuasi warga yang terdampak asap di Kalimantan dan Sumatera. Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) TNI ini akan dikerahkan untuk proses evakuasi warga yang rentan terdampak kabut asap, yakni bayi, anak-anak, ibu hamil, dan usia lanjut.
"Kami sudah siapkan kapal perang maupun Pelni kalau diperlukan menjadi tempat pengungsian di daerah tertentu, di Sumatera maupun Kalimantan," kata Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan.
[Baca: ]
Kapal-kapal perang itu, nantinya disiapkan bila dalam waktu dekat ini kondisi asap semakin tebal. Dari enam kapal perang TNI itu, Luhut mengatakan, sekitar tiga kapal akan ditempatkan di Kalimantan. "Tergantung Panglima TNI men-deploy-nya dan nanti di pantai dekat Sumatera (sisanya)," ujar dia.
Sementara itu, Luhut menuturkan, opsi mengevakuasi warga korban asap yang ditempuh pemerintah untuk menekan jumlah korban akibat asap terutama bayi, anak-anak maupun orangtua yang terus meningkat. Adapun langkah evakuasi ini segera dilaksanakan di masing-masing daerah terdampak.
"Langkah pertama di daerah sendiri dulu, karena Ibu Khofifah (Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa) punya fasilitas, dari daerah-daerah itu kita perbaiki, kasih penutup dan purifying air, atau mungkin AC," terang Luhut.
Langkah ini adalah penyelamatan pertama yang dilakukan, karena bayi dan anak-anak sangat rentan terkena penyakit akibat asap pekat tersebut. Pemerintah, kata Luhut, telah menyiapkan langkah lain bila evakuasi warga korban asap tidak memperolah hasil yang maksimal.
"Kami coba pindahkan, misalnya di Kalimantan pindah ke Banjarmasin," ujar Luhut.
Opsi ini, untuk menghindari wilayah yang asapnya sudah sangat pekat dan berbahaya, menuju ke tempat yang lebih aman. Namun, kalau memang kota-kota itu sudah tidak bisa diharapkan dan asap menyebar merata, maka keluar dari wilayah itu menjadi opsi terakhir.
"Kalau sampai tidak bisa, kami siapkan kapal untuk menampung, kapal perang di sana," tutur Luhut.
Luhut menambahkan, proses evakuasi yang melibatkan enam kapal perang milik TNI dibantu kapal milik Pelni ini akan dilakukan secara simultan dan terintegrasi. Luhut akan terjun langsung ke lokasi, untuk memastikan tahapan-tahapan evakuasi bisa berjalan baik, temasuk upaya pemadaman api yang berakibat asap pekat.
"Kami melakukan seperti operasi militer," imbuhnya. [Baca: ]
Butuh Oksigen
Warga Riau yang sudah telanjur terpapar kabut asap yang cukup parah, terpaksa menghirup udara dengan kualitas berbahaya. Ada yang berusaha melindungi kesehatan dengan menggunakan masker ala kadarnya, tapi ada juga yang nekat tanpa masker. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan rencana evakuasi itu.
"Maulah dievakuasi. Soalnya sudah berbahaya begini. Pemerintah harus cepat," kata warga jalan Meranti Pekanbaru, Riau, Imelda pada VIVA.co.id, Sabtu, 24 Oktober 2015. []
Namun, jika pemerintah jadi melakukan evakuasi, harus ada jaminan keamanan terhadap harta benda mereka di rumah agar tidak dijarah orang. "Jangan sampai nanti kami dievakuasi, barang-barang kami juga dievakuasi maling nanti. Harus ada jaminan keamanan harta benda yang ditinggal aman," ujar Imel yang sehari-hari berjualan di warung.
Lain halnya dengan salah seorang karyawan swasta, Yusuf, yang bekerja sebagai desainer itu tidak mau dievakuasi ke kapal perang. Apalagi, Riau daratan jauh dari laut.
"Jadi, bagaimana mau menjangkau kami untuk dievakuasi ke kapal? Perairan terdekat mungkin Sungai Siak. Tapi, mungkin sudah tidak bisa dilewati kapal perang besar," ujarnya.
Sebaiknya, lanjut Yusuf, pemerintah mengevakuasi ke gedung-gedung terdekat dari tempat tinggal warga. Bisa di gedung pemerintahan, gedung perkantoran swasta atau hotel-hotel.
"Kalau bisa sekarang juga pemerintah membagi-bagikan oksigen setiap rumah. Terutama bagi rumah yang tidak ber-AC atau warga miskin," sebut pria satu anak ini.
Ia menambahkan, anak dan istrinya terpaksa diungsikan ke tempat mertuanya. "Saya ungsikan ke Rohul (Rokan Hulu). Di sana ada asap, tapi tak separah di Pekanbaru," ujarnya.
Sementara itu, pemerintah daerah mulai merespons instruksi Jokowi dengan membuka posko pengungsian untuk menampung warga korban kabut asap. Pemprov Riau membuka posko pengungsian di Aula Pertemuan Pemprov Riau. Polda Sumatera Selatan juga membuka posko pengungsian di kantor-kantor Polres.
Di Riau, Posko dilengkapi tempat tidur, pendingin udara, oksigen, dan tim medis. Sayangnya, sejak dibuka, belum banyak warga yang datang. Karena memang belum banyak warga yang tahu mengenai posko ini.
Pemda didorong untuk membuka posko serupa secara lebih menyebar. Dilengkapi tim medis dan obat-obatan yang memadai.
Saat ini, tidak mudah memindahkan warga ke posko evakuasi karena banyak warga tidak ingin meninggalkan rumah mereka. Selain itu, sulit membayangkan bila warga yang tinggal di pelosok harus mendatangi posko pengungsian yang justru hanya ada di perkotaan.
Karena itu, pemerintah harus membuka posko yang lebih merata agar mudah diakses warga. Pemerintah harus memanfaatkan kantor-kantor pemeritahan seperti puskemas, kantor camat dan mengetuk kepedulian rumah yang layak untuk tempat pengungsian.
Selamatkan Rakyat
Ketua DPR RI, Setya Novanto menyambut baik langkah pemerintah mengevakuasi warga yang tinggal di sekitar titik api dan warga yang paling terkena dampak dari kabut asap. Menurut Novanto, langkah pemerintah ini sebelumnya sudah dibicarakan dengan DPR pada saat pertemuan "coffee morning" di DPR pekan lalu.
"Usai 'ngobrol santai' tersebut, saya simpulkan bahwasanya pemerintah sangat fokus dan peduli dengan penanganan serta dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan," ujar Setya Novanto, di Senayan, Jumat 23 Oktober 2015.
Ia menilai, pemerintah sudah berusaha untuk menangani dampak kabut asap. Namun, saya menyarankan memang perlu ada upaya yang lebih, agar bencana ini dapat segera ditanggulangi.
"Saya sependapat dengan Presiden Jokowi bahwasanya proses evakuasi tersebut tidak perlu hingga ke luar kota atau provinsi, dan sebaiknya menggunakan kantor-kantor pemerintahan yang memiliki sistem tata udara yang baik seperti pendingin udara dan pembersih udara," ucap politisi Fraksi Golkar ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak pemerintah segera mengevakuasi warga yang menjadi korban asap. Sebab, berdasarkan data lapangan yang dimiliki PKS, tingkat partikel berbahaya yang terkandung dalam kabut asap sudah melebihi ambang batas.
"Ini sangat berbahaya bagi balita, ibu hamil, dan lansia, seharusnya mereka segera dievakuasi," kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini di kantor DPP PKS, Jakarta.
Menurut Jazuli, yang terpenting saat ini pemerintah bisa menyelamatkan sebanyak mungkin warga dari bahaya asap. Pemerintah bisa memanfaatkan fasilitas milik negara untuk mengevakuasi warga, dan bukan hanya fokus pada pemadaman kebakaran hutan dan lahan.
"Selamatkan dulu rakyat, evakuasi di gedung pertemuan. Kalau provinsi ini penuh, kan ada provinsi sebelah. Pusat dan daerah alokasikan dana," kata Jazuli.
Jazuli menambahkan, partainya telah mendirikan posko-posko kesehatan untuk membantu warga korban kabut asap. Posko kesehatan ini tidak hanya melayani rawat jalan, tetapi juga rawat inap. "Total seratusan lebih pasien telah kami tangani," kata Jazuli.
[Baca: ]
