TUTUP
TUTUP
FOKUS

Edaran Ujaran Kebencian, Ancaman Buat Demokrasi?

Edaran ini dinilai berlebihan. Bisa-bisa mengancam kebebasan kita.
Edaran Ujaran Kebencian, Ancaman Buat Demokrasi?
Kapolri menerbitkan Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

VIVA.co.id - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah mengeluarkan Surat Edaran Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) pada Kamis, 8 Oktober 2015 lalu. Surat ini merupakan pedoman teknis anggota Kepolisian tentang penanganan ujaran kebencian yang kian marak bertebaran di berbagai media, salah satu yang paling sering ditemukan adalah pada situs jejaring sosial.

Beredarnya surat edaran Kapolri ini sontak saja menjadi pro kontra di tengah masyarakat. Pasalnya, edaran itu menyoal penindakan bagi setiap orang yang menyampaikan pendapat di ruang publik dengan menyebar kebencian, khususnya di media sosial. Masyarakat khawatir, edaran ini dikhawatirkan membatasi kebebasan publik dalam menyampaikan pendapatnya di media sosial

Dalam surat edaran yang ditandatangani Kapolri tersebut, jejaring media sosial menjadi salah satu sarana yang turut dipantau Polri dalam hal penyebaran ujaran kebencian ini. Sementara aspek yang dianggap dapat menyulut kebencian juga tak terbatas pada suku, agama, ras, etnis, dan golongan.

Hal lain yang juga menjadi perhatian dalam surat edaran ini mengenai warna kulit, jender, kaum difabel, hingga orientasi seksual. [Baca: Ini Alasan Polri Keluarkan Surat Edaran Ujaran Kebencian]

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto mengatakan Surat Edaran Kapolri ini diperlukan untuk memberi batasan dalam mengunggah sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian, penghinaan dan lain sebagainya.

Apalagi, Polri selama ini belum memiliki aturan teknis penanganan ujaran kebencian. Karena itu, surat edaran ini diklaim menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri ketika menangani ujaran kebencian baik di level preemtif, preventif, maupun represif atau penegakan hukum.

"Pada prinsipnya ini kami lakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah potensi timbulnya keresahan di masyarakat. Sebab, kebebasan yang ada saat ini tentu bukan berarti tak ada batasnya. Semua tetap harus mengacu pada norma hukum yang berlaku," ujarnya saat diwawancarai tvOne, Sabtu, 31 Oktober 2015.

Merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pidana lain di luar KUHP, setidaknya ada tujuh poin tercantum dalam surat edaran terkait ujaran kebencian itu, yakni terkait penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan  penyebaran berita bohong.

Meski demikian, Agus mengakui Polri tak akan sembarangan melakukan penegakan hukum terkait 'hate speech' di media sosial, sebab akan dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.

"Jika nantinya banyak laporan yang masuk, kami tentunya akan menerima laporan-laporan tersebut. Tetapi, bagaimanapun Polri tentunya akan melakukan pendalaman, dan menganalisis apakah memang patut dan sesuai dengan kategori yang surat edaran tersebut," kata Agus Rianto.

'Mulutmu Harimaumu'

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) M Nasser mengapresiasi Surat Edaran Kapolri tentang penanganan Ujaran Kebencian. Namun menurut Nasser, surat edaran itu harus dibarengi dengan petunjuk teknis yang jelas, agar anggota polisi pada tataran tingkat Polda dan Polsek seluruh Indonesia benar-benar memahami intsruksi Kapolri tersebut.

Terutama, bagi anggota Polri yang ditugaskan di wilayah konflik seperti halnya di Lampung, dan Jember, Jawa Timur.

"Dibutuhkan pedoman detil, biar tidak ada salah paham, Mabes Polri harus mengatur itu," ujar M Nasser kepada VIVA.co.id, Senin, 2 November 2015.

Tapi setidaknya, dengan adanya surat edaran ujaran kebencian, polisi dapat melakukan tindakan pencegahan dan tindakan tegas terhadap seseorang yang mengeluarkan ucapan kebencian yang menimbulkan konflik horizontal. "Misalnya di Sampang, Madura, ada pernyataan kelompok Syiah halal darahnya untuk di bunuh," ujarnya.

Dalam surat edaran itu, apabila upaya preventif telah dilakukan, tapi oknum yang diduga penebar kebencian tidak mengindahkan teguran polisi, maka bisa dikenakan pidana.

Penegakan hukum ini sesuai dengan KUHP;  UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

[Baca: 10 Rujukan Dikeluarkan Penanganan untuk Penyebar Kebencian]

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat, Mabes Polri Irjen Pol Anton Charliyan mengingatkan masyarakat lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat baik di media sosial ataupun dalam orasi lainnya. Pasalnya, setelah melakukan monitor di lapangan banyak orasi yang mengeluarkan pendapat kata-kata yang kurang pantas.

"Makanya Kapolri mengeluarkan surat edaran agar kita semua jangan begitu. Karena kalau begitu akan terkena dampak hukum yang di hadapi," ujar Anton Charliyan di Mabes Polri.

Meski demikian, surat edaran Kapolri ini tidak dimaksudkan untuk menghalangi atau membungkam kebebasan pendapat masyarakat.

"Karena saya yakin tidak ada satupun yang ingin mengespresikan pendapat melalui kebencian. Mulutmu harimau mu. Cerminan budaya dan bahasa. Tentu saja kami punya tanggung jawab moral untuk mencegah hal itu," ujarnya.

Ancaman Demokrasi


Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian seharusnya tidak usah diumumkan. Sebab kalau polisi terlalu 'over acting' terhadap surat edaran ini maka akibatnya justru bisa mengancam kebebasan sipil.

Ia berpendapat penilaian terhadap penyebaran kebencian sangat bersifat subjektif. Misalnya ketika ada seseorang yang memasang status di media sosial dengan menuliskan "Jokowi hanya janji-janji saja" atau "Jokowi tidak memenuhi janji", kemudian berpotensi dianggap sebagai penyebar kebencian. Akibatnya hal ini akan mengancam demokrasi.

Begitu pun ketika ada orang yang membuat status dalam media sosial dengan menulis 'Saya tidak suka dengan polisi korup'.

"Lalu bisa dikenakan sebagai penyebar kebencian. Padahal justru bagus tujuannya. Semua orang harus tidak suka dengan polisi korup, pejabat korup. Kan ada korupsinya. Tapi yang jadi permasalahan itu bisa ditarik ke mana-mana dan melindungi kejahatan," ujar Refly.

Refly menambahkan, seharusnya polisi cukup bersikap pasif saja ketika ada interaksi dalam masyarakat. Kalaupun ada pihak yang merasa terganggu maka jangan langsung diselesaikan dengan pendekatan tindak pidana. Sebab bisa saja masyarakat justru menyelesaikan permasalahan diantara mereka sendiri.

"Jadi biarkan masalahnya berkembang di masyarakat sendiri, biarkan tugas polisi menjaga keamanan dan ketertiban nasional, kecuali muncul gangguan baru bertindak. Biarkan masyarakar selesaikan persoalan di antara mereka. Siapa tahu bisa damai. Jadi tidak perlu pakai ngadu-ngadu ke polisi. Kan capek juga polisi kalau tiap masalah mau dipidanakan," ujar Refly.

Sementara Anggota Komisi III DPR RI, Nasil Djamil meminta Polri mensosialisasikan lebih lanjut surat edaran tersebut. Polri harus menjelaskan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang dilarang dalam surat edara Kapolri Nomor SE/6/X/2015 itu. Sebab, ada kekhawatiran edaran tersebut hanya menyasar pihak tertentu, sehingga penegakan hukum menjadi cacat dan tebang pilih.

"Untuk mempertegas bentuk-bentuk ujaran kebencian itu seperti apa," ujar Nasir. [Baca: Edaran 'Hate Speech' Kapolri, Mabes: Mulutmu Harimaumu]

Kolega Nasir Djamil di Komisi III, Desmond Junaidi Mahesa meminta Polri mengkaji ulang surat tersebut. Menurut dia, surat itu tidak bisa menjadi pengekang kebebasan berekspresi masyarakat sipil, yang selama ini diperjuangkan lewat jalan reformasi. Jika hal itu dilakukan maka politikus Gerindra itu menilai Polri telah melanggar konstitusi yang berlaku.

"Kalau surat edaran itu menjadi pengekangan masyarakat sipil, saya pikir ini sudah melanggar konstitusi kita," kata Desmond.

Jangan Resah

Terlepas dari pro kontra Surat Edaran tentang penanganan ujaran kebencian itu, Anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul mendukung surat edaran ini. Menurut dia, kebebasan berekspresi juga harus bertanggung jawab.

"100 persen saya dukung Kapolri. Kebebasan itu harus bertanggung jawab. Ada pepatah di kampung saya, mulutmu harimaumu. Jadi kalau sudah berani berucap, pertanggungjawabkan ucapan itu, jangan suka-suka," kata Ruhut, Senin 2 November 2015.

Bahkan kata Ruhut, hukuman untuk yang melakukan 'hate speech' seharusnya dibikin lebih berat. Hal tersebut demi menjaga demokrasi. "Kalau perlu lebih banyak lagi, jangan sembarangan ngomong lah," ujar Ruhut.

Dukungan Ruhut ini didasarkan pada pengalamannya selalu mendapat ucapan dan perlakuan yang tidak menyenangkan dari netizen. Surat edaran ini lanjut dia, memberikan angin segar baginya, karena  sebelum ada aturan ini, ia sulit melaporkan para pelaku 'hate speech'.

"Ini kan manusia yang merusak demokrasi. Kau buka saja online, tiap hari saya dimaki anjing, babi, segalanya. Saya diam saja. ‎Tiap hari DPR itu dimaki koruptor," kata Ruhut Sitompul.

[Baca: Gara-gara Asap, Timbul Kebencian Terhadap Pemerintaan Pusat]

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Prof Mudzakir juga mengaku setuju dengan aturan yang dikeluarkan Polri. Tapi ia masih mempertanyakan regulasi aturan tersebut. Sebab, sejauh ini hal-hal yang dilakukan di media sosial serta sejumlah media lainnya untuk hate speech sudah diatur dalam Undang-undang.

"Masyarakat tak perlu resah, surat edaran itu koordinasi internal kepolisian saja, tidak berlaku untuk masyarakat. Itu agar polisi bisa mengambil keputusan di lapangan. Sebab, semua tindak pidana yang ada di dalam surat edaran itu sudah dimuat dalam Undang-undang, seperti KUHP, UU ITE, UU Penyiaran, dan sebagainya," kata Mudzakir.

Ia pun menyebut jika peraturan ini bukan hal yang baru. Mudzakir menyatakan lebih tertarik pada tindakan kepolisian dalam menghukum seseorang jika yang melakukan 'hate speech' dilakukan lebih dari satu orang, mengingat media sosial juga melibatkan sebuah group yang berisi para teman, sahabat, atau keluarga.

"Apakah ada ukuran nilai masing-masing pelaku, kan mereka juga berbicara atau menghujat. Mungkin pembicaraan itu sudah biasa buat mereka. Selain itu, bagaimana kalau SMS (pesan singkat), antara dua orang. Siapa yang diamankan? Menurut saya sulit juga, kecuali bila SMS itu disebarkan ke khalayak umum," ujar dia.

[Baca juga: Ahok: Larangan Demo Depan Istana Bukan Mau Batasi Demokrasi]

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP