TUTUP
TUTUP
FOKUS

Bergabung dengan TPP, RI Untung atau Buntung?

Jika siap, RI bisa saja untung. Tapi, industri lokal akan terpukul.
Bergabung dengan TPP, RI Untung atau Buntung?
Jokowi saat bertemu Obama di Gedung Putih (REUTERS / Jonathan Ernst)

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengisyaratkan persetujuan Indonesia akan berpartisipasi dalam Trans Pacific Partnership (TPP) saat pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat (AS), Barack Obama, di Gedung Putih pada Rabu, 27 Oktober 2015.

Hal itu menimbulkan polemik di dalam negeri mengenai untung dan ruginya Indonesia bergabung dalam TPP.

Menurut Jokowi, bergabungnya Indonesia dalam TPP dilakukan untuk memodernisasi aktivitas ekonomi Indonesia. Presiden juga menyatakan Indonesia adalah negara terbuka dan ekonomi terbesar di Asia Pasifik dengan populasi 250 juta jiwa.

“Birokrasi yang menghambat sudah seharusnya dihilangkan. Kemudahan berusaha di Indonesia kini menjadi salah satu prioritas pemerintah Indonesia,” kata Jokowi  dalam pidatonya di Amerika.

Kabar inisiatif Jokowi untuk bergabung dalam kelompok kerja sama perdagangan  bebas tersebut disambut baik oleh AS. Namun kritikan tajam datang langsung dari Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam akun Twitternya, SBY pun ikut berkomentar terkait rencana Indonesia 
tersebut. SBY menyampaikan banyak hal terkait TPP yang kini sedang didorong oleh Jokowi.

Menurut SBY, TPP sesungguhnya merupakan program kerja sama ekonomi yang baik. Hanya saja, menurut SBY, kerja sama ini menuntut kesiapan Indonesia.

Dahulu, SBY mengakui pernah ditawari untuk masuk dalam kerja sama perdagangan liberal yang dimotori AS itu. Hanya saja, kala itu, ia menilai Indonesia belum tepat untuk bergabung.

Karena itu, ia memilih menolak dan menggabungkan Indonesia dalam Kerja Sama Ekonomi Regional Komprehensif (RCEP).

Menurut dia, TPP merupakan liberalisasi ekonomi dan investasi di negara pengikutnya.

"Sebenarnya TPP baik, jika negara anggotanya 'siap', kepentingannya diwadahi dan benar-benar memberikan keuntungan bersama. Jika Indonesia merasa belum siap dan dipaksa masuk TPP, maka justru negara kita akan dirugikan. Begitulah 'hukum  globalisasi," tulisnya.

SBY pun mengungkapkan alasannya, mengapa ketika masa akhir kepemimpinannya belum memutuskan Indonesia masuk TPP.

Pertama, Indonesia sedang meningkatkan kesiapan untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kedua, Indonesia juga harus "untung" dalam China-ASEAN Free Trade Agreement. Rakyat khawatir kalau tak siap dan merugi dalam dua kerja sama ini.

Ketiga, Indonesia sedang ikut negosiasi RCEP kerja sama ekonomi ASEAN plus Tiongkok, Jepang dan Korea. Jangan sampai Indonesia juga tak siap.

Keempat, ekomomi Singapura, Malaysia, Brunei, dan Vietnam (yang masuk TPP),  "berorientasi ekspor". Indonesia tidak.

"Pasar domestik kita besar. Jika tak siap, justru pasar kita akan kebanjiran barang dan jasa negara lain. Sementara itu, ekspor kita tak bisa bersaing di luar negeri," katanya.

Kelima, sudah ada APEC yang juga merupakan wadah kerja sama ekonomi Asia Pasifik. Karenanya, dulu TPP belum jadi prioritas utama.

"Tetapi, Presiden Jokowi punya hak dan bisa saja ubah posisi kita, dan putuskan bergabung ke TPP, mungkin beliau sudah berjanji di Amerika," ungkapnya.

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP