TUTUP
TUTUP
FOKUS

Paket Ekonomi VI, Masih Ada Catatan

Pengembangan kawasan ekonomi khusus, salah satu fokusnya.
Paket Ekonomi VI, Masih Ada Catatan
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
VIVA.co.id - Pemerintah Joko Widodo kembali melansir paket kebijakan ekonomi lanjutan. Kamis, 5 November 2015, pemerintah mengumumkan paket kebijakan ekonomi VI guna menstabilisasi perekonomian dalam negeri.

Fokus kali ini adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Sumber Daya Air, dan RPP Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta penyederhanaan perizinan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Paket kebijakan ini mudah-mudahan akan membuat dunia usaha semakin bergairah, membuka lapangan kerja, kesempatan orang bekerja makin baik di negeri kita," kata Pramono Anung, Sekretaris Kabinet, saat mengumumkan paket kebijakan ekonomi VI, di Kantor Presiden, Kamis petang, 5 November 2015.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, memaparkan ketiga fokus paket kebijakan ekonomi jilid VI tersebut. Pertama, adalah upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran dengan pengembangan KEK.

"KEK diposisikan sebagai penggerak perekonomian di wilayah yang selama ini belum berkembang. Namun, pengembangan KEK belum memenuhi harapan seperti yang dimaksud UU Nomor 39/2009 tentang KEK, yakni untuk menciptakan kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi," kata Darmin.

Hal itu, karena belum ditetapkannya insentif dan kemudahan investasi di KEK. Adapun, delapan KEK yang telah ditetapkan pemerintah yakni Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah),  Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta, Trans Kalimantan (Kalimantan Timur).

Sayangnya, saat ini baru dua KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada awal 2015.

Darmin memaparkan, manfaat kebijakan ini adalah untuk memberi kepastian dan daya tarik bagi penanam modal melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Fasilitas dan Kemudahan KEK.

Penerbitan PP itu bukan sekadar menjadikan KEK sebagai kawasan berbagai insentif, tetapi juga untuk mendorong pengembangan dan pendalaman klaster industri berbasis sumber daya lokal yang dimiliki masing-masing KEK dan mendorong keterpaduan upaya menciptakan iklim investasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Darmin, materi RPP itu mencakup bentuk dan besaran insentif fiskal serta berbagai fasilitas dan kemudahan di bidang tenaga kerja, keimigrasian, pertanahan, dan kemudahan perizinan.

"Investasi pada rantai produksi yang menjadi fokus KEK akan diberi insentif lebih besar dibanding dengan investasi yang bukan menjadi fokus KEK," paparnya.

Adapun, pokok fasilitas dan kemudahan yang diberikan pada KEK meliputi:

1. Pajak penghasilan (PPh)

a. Kegiatan utama (tax holiday)

- Pengurangan PPh sebesar 20-100 persen selama 10-25 tahun dengan investasi lebih dari Rp1 triliun.

- Pengurangan PPh sebesar 20-100 persen selama 5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp500 miliar.

b. Kegiatan di luar kegiatan utama (tax allowance)

- Pengurangan penghasilan netto sebesar 30 persen selama enam tahun.

- Penyusutan yang dipercepat.

c. PPh atas dividen sebesar 10 persen.

d. Kompensasi kerugian 5-10 tahun.

2. Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)

a. Impor tidak dipungut.

b. Pemasukan dari tempat lain dalam daerah pabean (TLDDP) ke KEK tidak dipungut.

c. Pengeluaran dari KEK ke TLDDP tidak dipungut.

d. Transaksi antarpelaku di KEK tidak dipungut.

e. Transaksi dengan pelaku di KEK lain tidak dipungut.

3. Kepabeanan

Dari KEK ke pasar domestik: tarif bea masuk memakai ketentuan surat keterangan asal (SKA)

4. Pemilikan properti bagi orang asing

a. Orang asing/badan asing dapat memiliki hunian/properti di KEK (rumah tapak atau rumah susun).

b. Pemilik hunian/properti diberikan izin tinggal dengan Badan Usaha Pengelola KEK sebagai penjamin.

c. Dapat diberikan pembebasan PPnBM dan PPn atas barang sangat mewah.

5. Kegiatan utama kepariwisataan

a. Dapat diberikan pengurangan pajak pembangunan I sebesar 50-100 persen.

b. Dapat diberikan pengurangan pajak hiburan sebesar 50-100 persen.

6. Ketenagakerjaan

a. Di KEK dibentuk Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit Khusus.

b. Hanya satu forum serikat pekerja/serikat buruh di setiap perusahaan.

c. Pengesahan dan perpanjangan rencana penggunaan tenaga asing (RPTA) di KEK.

d. Perpanjangan izin menggunakan tenaga kerja asing (IMTA) di KEK.

7. Keimigrasian

a. Fasilitas visa kunjungan saat kedatangan selama 30 hari dan dapat diperpanjang lima kali masing-masing 30 hari.

b. Visa kunjungan beberapa kali yang berlaku satu tahun.

c. Izin tinggal bagi orang asing yang memiliki properti di KEK.

d. Izin tinggal bagi orang lanjut usia yang tinggal di KEK pariwisata.

8. Pertanahan

a. Untuk KEK yang diusulkan badan usaha swasta diberikan hak guna bangunan (HGB) dan perpanjangannya diberikan langsung bersamaan dengan proses pemberian haknya.

b. Administrator KEK dapat memberikan pelayanan pertanahan.

c. Administrator berwenang menerbitkan izin prinsip dan izin usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu di KEK.

d. Percepatan penerbitan izin selambat-lambatnya tiga jam.

9. Perizinan

a. Penerapan izin dan non perizinan daftar pemenuhan persyaratan.

b. Proses dan penyelesaian perizinan dan non perizinan keimigrasian, ketenagakerjaan, dan pertanahan di administrator KEK.

Fokus kedua, pemerintah menyusun RPP tentang Pengusahaan SDA dan RPP tentang Sistem PAM. Tujuannya, untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan SDA, khususnya dalam hal pengusahaan dan/atau penyediaan air oleh pelaku usaha yang berinvestasi di Indonesia. 

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan UU No.7/2004 tentang SDA bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai dampak pembatalan UU itu, maka diberlakukan kembali UU No.11/1974 tentang Pengairan," tuturnya.

Darmin mengklaim, melalui kedua RPP itu, pemerintah tetap menghormati kontrak kerja sama pengelolaan SDA hingga berakhirnya kontrak perjanjian kerja sama.

Namun, pemerintah akan meningkatkan pengendalian pelaksanaan kerja sama itu melalui penguatan tata kelola perizinan penggunaan air sesuai keputusan MK.

Fokus kebijakan yang terakhir, yakni penyederhanaan perizinan di BPOM. Sejak 2013, BPOM telah menerbitkan layanan importasi secara elektronik dengan mekanisme paperless, tanpa tanda tangan, dan cap basah dengan service level agreement (SLA) penyelesaian surat keterangan impor (SKI) delapan jam.

BPOM terus melakukan perbaikan pada layanan importasi untuk memberikan efisiensi layanan sekaligus mendapatkan efektivitas pengawasan.

Pada akhir November 2015, BPOM akan menerbitkan Perka BOPM tentang penyederhanaan dan percepatan waktu pelayanan dan pengawasan ekspor dan impor obat dan makanan, yang intinya transformasi debirokratisasi pelayanan dan pengawasan impor serta peredaran obat dan makanan yang terintegrasi dengan Indonesia National Single Window (INSW).

Respons Pengusaha

Pengusaha pun merespons positif keluarnya paket kebijakan tersebut. Namun, ada satu hal yang digarisbawahi pengusaha terkait dengan paket kebijakan ekonomi ini.

"Paket kebijakan ekonomi jilid VI direspons positif oleh kami," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani, ketika dihubungi VIVA.co.id di Jakarta, Kamis, 5 November 2015.

Hariyadi mengatakan bahwa ada beberapa hal yang membuat pengusaha menyambut kebijakan ini dengan tangan terbuka. Yang pertama, masalah pengelolaan SDA, di mana pemerintah memberikan kesempatan bagi swasta. Pemerintah pun siap menerbitkan PP yang akan memuat pengelolaan air bagi swasta.

"Yang masalah air, ada kepastian swasta boleh ikut mengelola. Ini ada landasan hukum yang kuat bagi kami," kata dia.

Kedua, masalah insentif bagi KEK, yakni pemerintah memberikan sejumlah insentif bagi kawasan ekonomi ini. Sebut saja pengurangan PPh sebesar 20-100 persen selama 5-15 tahun untuk nilai investasi di atas Rp500 miliar-1 triliun.

"Namanya juga KEK. Harus diperlukan insentif yang menarik orang masuk (untuk investasi) ke situ," kata dia.

Yang ketiga, adalah impor obat dan bahan baku obat. Dalam paket tersebut, pemerintah membuat perizinan impor obat dan bahan baku obat dibuat menjadi online. 

Hariyadi mengatakan, tentunya mereka memberi respons baik terhadap aturan impor obat dan bahan baku obat. Namun, dia mengingatkan, jangan sampai aturan tersebut justru mempersulit industri farmasi dalam negeri.

"Tapi, kita harus melihat mayoritas bahan baku obat industri dalam negeri itu impor. Jangan sampai kebijakan ini menghambat industri farmasi," kata dia.

Hariyadi optimistis paket kebijakan VI memberikan angin segar tambahan bagi perekonomian Indonesia. Pengaruhnya pun dirasa akan cukup besar. 

Menurutnya, keberhasilan paket kebijakan ekonomi jilid VI ini bergantung kepada implementasinya, misalnya pembuatan regulasi. "Namun, itu bergantung kecepatan dalam membuat aturan tertulisnya berapa lama," kata dia.
KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP