TUTUP
TUTUP
FOKUS

Menanti Serangan Balik Novanto ke Sudirman dan Bos Freeport

Ia tertuduh dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres.
Menanti Serangan Balik Novanto ke Sudirman dan Bos Freeport
Ketua DPR Setya Novanto bertemu pimpinan media di Jakarta, Senin, 23 November 2015. (VIVA.co.id/ Mohammad Nadlir)

VIVA.co.id - Satu pekan, setelah menjadi tertuduh dalam kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden, serta meminta saham PT Freeport Indonesia, Ketua DPR Setya Novanto mulai ancang-ancang melakukan serangan balik.

Novanto secara resmi menunjuk Rudi Alvonso, Firman Wijaya dkk sebagai tim kuasa hukum pada Jumat lalu, 20 November 2015.

Tim hukum pun bergerak cepat. Mereka segera mendatangi Gedung Nusantara III, DPR, Senin 23 November 2015, untuk menanyakan alat bukti seperti rekaman dan transkrip yang tengah diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Salah satu kuasa hukum Setya Novanto, Rudi Alvonso, pun segera menyatakan akan melaporkan balik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin ke Mabes Polri.

Dugaan pelanggarannya antara lain, melakukan pencemaran nama baik dan fitnah seperti diatur pada Pasal 311 KUHP, sampai aksi sadap ilegal dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Lalu, melanggar Pasal 31 dan 32 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dengan tegas mengatur soal pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan.

(Pengacara Temui Novanto, Cari Celah Pidanakan Sudirman Said).

Namun, mereka tak bisa serta merta ke Bareskrim Polri. Ada syarat penting yang mereka butuhkan dan hingga kini belum mereka dapatkan.

"Kami akan menunggu alat bukti dari MKD. Karena, Sudirman Said membawa data rekaman dan transkripan pembicaraan itu ke institusi tersebut," kata Rudi kepada VIVA.co.id, Senin.

Begitu mendapat alat bukti itu, mereka akan melakukan analisis. Rudi menegaskan, semua hal-hal yang tidak benar itu tentu memiliki konsekuensi hukum.

"Data itu kami yakini tidak benar dan hasil sadapan ilegal," ujar dia.

Rudi menyatakan, tata cara penyadapan memiliki ketentuan tersendiri. Tak bisa dilakukan seenaknya. Misalnya, sesuai dengan Undang-undang ITE, melalui izin ketua pengadilan, dan dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Untuk konten atau isi dari bukti yang diserahkan Sudirman, dia meragukannya. Menurutnya, tak ada jaminan keaslian. "Apa itu asli atau tidak, dipenggal-penggal atau ditukar-tukar, atau ditambah?" tuturnya.

Rudi menegaskan, apabila transkrip dan rekaman tidak sama, maka itu sudah pelanggaran. Sejauh ini, Novanto mengaku tidak pernah mencatut nama Presiden dan meminta saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

"Dia yakin, 100 persen enggak ada." (Tiga Aksi Kontroversial Menteri Sudirman Said).

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP