TUTUP
TUTUP
FOKUS

Polemik Helikopter Kepresidenan, Nasionalisme Diuji

Heli buatan PT DI tak kalah canggih. Dipakai banyak kepala negara.
Polemik Helikopter Kepresidenan, Nasionalisme Diuji
Helikopter AgustaWestland (AW-101) (agustawestland.com)

VIVA.co.id - Rencana TNI Angkatan Udara untuk mendatangkan helikopter kepresidenan jenis AgustaWestland (AW)-101 sepertinya tak akan berjalan mulus. Bahkan, rencana tersebut terancam batal menyusul banyaknya kritikan yang datang bertubi-tubi.

Begitu banyaknya kritikan membuat pemerintah berencana membahas rencana pembelian helikopter VVIP buatan perusahaan Inggris dan Italia itu. Rencana pembahasan ini diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla usai mengantar Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Minggu 29 November 2015.

"Anggaran TNI, tapi nanti kami bahas setelah Presiden pulang," kata Kalla saat dikonfirmasi mengenai dana pembelian helikopter super mahal tersebut.

Di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, juga mengatakan hal serupa. Apakah memang helikopter Super Puma yang selama ini digunakan akan diganti, menurut Luhut, akan diputuskan setelah Jokowi kembali ke Tanah Air.

Termasuk opsi, agar helikopter VVIP lebih baik menggunakan produksi dalam negeri, dalam hal ini buatan PT Dirgantara Indonesia (DI). "Saya enggak mau berspekulasi (gunakan helikopter buatan PT DI), tapi kami akan lihat helikopter Presiden perlu diganti atau tidak. Nanti kami rapatin setelah Presiden pulang," kata Luhut.

Kritikan mengenai rencana membeli helikopter AgustaWestland (AW)-101 ini memang datang bertubi-tubi sejak pertama kali dicetuskan TNI AU. Bahkan, saat beberapa kalangan berdalih faktor keamanan yang menjadi prioritas dari rencana pembelian helikopter super mewah ini.

Beberapa waktu lalu, TNI AU lewat Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Agus Supriatna begitu pede akan memboyong tiga helikopter AgustaWestland (AW)-101 dalam rencana strategis (renstra) 2015-2019 yang sudah dilayangkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan disampaikan pula ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Jadi, ini hasil dari kajian satuan bawah dari Skuadron VVIP, kami kaji di Mabes. Akhirnya, saya putuskan untuk renstra 2015-2019 kami beli untuk memenuhi Skuadron VVIP," kata Agus kepada VIVA.co.id beberapa waktu lalu

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TERPOPULER
TUTUP