TUTUP
TUTUP
FOKUS

Setelah Rekaman 'Papa Minta Saham' Diputar

Rekaman ini dipandang bisa mengungkap isu-isu kontroversial.
Setelah Rekaman 'Papa Minta Saham' Diputar
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) saat menggelar sidang keterangan saksi pengadu Menteri ESDM terkait dugaan pelanggaran kode etik ketua DPR Setya Novanto, Jakarta, Rabu (02/12/2015). (VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi)

VIVA.co.id - Perseteruan Menteri ESDM Sudirman Said versus Ketua DPR Setya Novanto memasuki babak baru. Rekaman yang diklaim Sudirman sebagai bukti dugaan pelanggaran etik Novanto diperdengarkan dalam sidang etik Mahkamah Kehormatan Dewan yang berlangsung hingga pukul 21.00, Rabu 2 Desember 2015.

Rekaman yang diperdengarkan itu berdurasi hampir dua jam. Isinya, pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto, Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, serta Pengusaha M Riza Chalid. Transkrip rekaman pertemuan itu sepanjang 24 halaman, dengan keterangan inisial: SN, MS, dan MR.

Sudirman mengaku puas lantaran rekaman yang dilaporkan dapat diputar dan dikonfirmasi sesuai dengan apa yang dia ketahui. "Di hadapan saya diputar rekaman dan dapat konfirmasi apa yang diketahui dan sesuai apa yang diputar,” ujarnya.

Dalam rekaman yang ramai disebut sebagai kasus #papamintasaham itu, Novanto mengklaim telah ditemui secara khusus oleh Sudirman selaku Menteri ESDM membahas masalah Freeport. Sudirman menanggapi khusus masalah itu, bahwa pernyataan itu tidak benar.

Menurutnya, pertemuan tidak dia lakukan secara khusus, tapi hanya kebetulan bertemu di tempat umum dan ngobrol sebagai sesama orang yang saling kenal. Pertemuan itu terjadi dalam perjalanan pulang dengan Presiden Joko Widodo dari Papua.

"Di ruang tunggu saya diberi tahu ada Pak Setya Novanto dan sejumlah pimpinan DPR lainnya. Sebagai tanda sopan santun saya akhirnya bertemu. Namun tidak ada urusan apa pun, dan tidak benar juga saya minta petunjuk atau apa. Itu tidak benar," kata Sudirman.

Berikut ini petikan pernyataan SN dalam transkrip dari rekaman tersebut.

SN: Saya itu pak, sudah ketemu presiden, waktu sampai ada 5 pimpinan negara lainnya. Ada ketua MA, Ketua KY, Ketua MK. Saya bilang Pak, bapak ke Papua. Iya kata presiden. Padahal di sana gak ada yang jemput. DPRDnya, bupatinya, gubernurnya. Kesel juga. Soal PSSI macam-macam.

Saya bilang bikin itu saja istana di papua. Setuju pak, kata presiden. Masak ada Tampak Siring, Bogor. Masak di sana tidak ada. Saya sudah lihat di sana ada tanah kosong, depannya laut. Jadi secara politis ke depan pasti ke sana. Semua manggut-manggut. Lagi seneng dia.

“Freeport itu saya sudah ketemu Jim Bob, Dirutnya, saya minta dipertimbangkan. Waktu itu dengan menteri itu, soal perpanjangan itu kan DPR minta untuk duduk. Sedangkan sekarang kan ada tiga hal, kemarin menteri ESDM menemui saya di Surabaya, khusus bicara ini. Beliau bicara tiga hal. Satu, penerimaan minta ditingkatkan. Kedua adalah privatisasi, permintaan itu 30 Juta untuk 51%. Mana mungkin saya bilang gitu. Ketiga adalah pembangunan smelter.

Mana Minta Sahamnya?

Sekitar satu setengah jam pemutaran rekaman itu berlangsung. Sama-sama mendengar sumber suara sama, sama-sama membaca transkrip yang sama, 17 anggota MKD beda penafsiran. Usai pemutaran rekaman itu perdebatan panas kembali mewarnai sebuah ruang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, itu.

Anggota MKD dari Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding, mempertanyakan mengenai rekaman yang dinilainya tidak mengandung pembahasan permintaan saham. "Saya nggak menemukan ada pembagian saham di sini. Tolong dijelaskan saudara pengadu di poin mana. Supaya ini clear dan tidak menduga-duga," kata Sudding.

Bekas kolega Sudding yang kini hijrah ke Partai Nasdem, Akbar Faizal menimpali. Menurutnya, apa yang ditanyakan Sudding sudah ada di dalam transkrip, yakni pada alinea 2 halaman 3.

Namun demikian, hingga pukul 21.00, mereka belum menemukan kata sepakat. Ketua MKD Surahman Hidayat kemudian mengambil kendali. Dia mengingatkan waktu sudah cukup larut malam sehingga sidang hari itu harus ditutup dan dilanjutkan keesokan harinya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengungkapkan, bahwa sidang Kamis 3 Desember 2015, mengagendakan pemeriksaan terhadap Dirut PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Maroef inilah yang disebut oleh Sudirman Said sebagai perekam pertemuan itu dan melaporkan kepadanya. Berbekal informasi dari MS itulah Dirman lapor MKD.

Jawaban atas pertanyaan Sudding disampaikan Dirman saat memberikan kata penutup di akhir sesi malam itu. “Lembar keenam jelas di situlah bicara proyek listrik, Tentang Freeport. Halaman 9 jelas ada saut menyaut tentang saham. Apa yang saya tulis dan saya terima telah dibuktikan dengan rekaman dan transkrip,” katanya.

Sudirman Tersudut

Sudirman tampil dalam sidang etik yang digelar terbuka itu sebagai saksi pengadu. MKD memberinya kesempatan menyampaikan pokok-pokok aduan serta bukti-bukti yang dimiliki. Sidang dibuka sekitar pukul 13.00. Setelah basa-basi seputar prosesi, Dirman menyerahkan bukti yang dimilikinya itu dalam sebuah flashdisk kepada Ketua MKD Surahman Hidayat.

Sejurus kemudian, suasana persidangan memanas. Hujan interupsi mewarnai. Sampai-sampai pemimpin sidang mengingatkan bahwa sidang MKD berbeda dengan sidang Komisi yang memungkinkan adanya interupsi. Akan tetapi, sidang etik tersebut memakai pedoman beracara sebagaimana sidang-sidang di pengadilan.

Di awal-awal persidangan, sejumlah anggota MKD masih kagok menyebut kata yang mulia untuk menyapa. Mereka spontan menyebut saudara pimpinan, yang kemudian langsung diralat, “eh yang mulia.”

Panggung yang disediakan oleh MKD untuk Sudirman Said itu tampaknya kurang bisa dioptimalkan. Sudirman justru merasa tersudut usai mengikuti persidangan. Dia merasa disudutkan dengan berbagai macam tuduhan oleh para anggota MKD.

"Saya mengingatkan kepada dewan sebaiknya yang mengadu dimuliakan dan dilindungi," kata Sudirman saat memberikan testimoni sebelum mengakhiri persidangan MKD.

Sudirman menegaskan, laporannya ke MKD seharusnya bisa direspons positif Dewan karena hal tersebut untuk menjaga kehormatan dan marwah DPR. "Harusnya orang yang mengadu dimuliakan bukan seperti orang yang bersalah," ujar dia.

Meski begitu, Sudirman mengapresiasi kepada MKD yang telah memproses laporannya berdasarkan asas keterbukaan, sehingga hasilnya dapat menjadi sarana perbaikan di mana sesuai dengan tujuan MKD untuk menjaga kehormatan dan martabat anggota dewan. (ren)

KOMENTARI ARTIKEL INI
TERKAIT
BACA ARTIKEL MENARIK LAINNYA
Load More...
TUTUP